POLITIK

KAMMI NTB : Persaudaraan Berbangsa dan Bernegara Lebih Utama dari Sekedar Kepentingan Politik Praktis!

82

NUSRAMEDIA.COM, MATARAM – Tak terasa, pemilihan umum (Pemilu) 2019 sudah hampir tiba, yakni jatuh tepat pada tanggal 17 April mendatang.

Tentunya semua warga Negara memiliki hak yang sama untuk mensukseskan pesta akbar ini.

Termasuk menjaga kondusifitas sehingga terlaksananya Pemilu LUBER dan JURDIL, yang mana menjadi sebuah keharusan.

Untuk itu, keterlibatan aparat Kepolisian, TNI, Aparatur Sipil Negara (ASN)/Pengawai Negeri Sipil (PNS), hingga Kepala Desa/Lurah besera perangkatnya sangat diharapkan maksimal demi suksesnya Pemilu serentak tahun ini.

Untuk itu, Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia Wilayah NTB (KAMMI NTB) berharap besar kepada pihak TNI/Polri, ASN/PNS, hingga kepala desa/lurah serta perangkatnya untuk tidak terlibat menjadi suksesi salah satu pasangan calon, baik pilpres maupun pileg.

Baca Juga:  Besok, Pengurus DPW dan DPD PAN se-NTB Dilantik

Karena, ketika terjadi maka dikhawatirkan akan menimbulkan tidak kondusifitasnya proses demokrasi, sehingga KAMMI NTB berharap ‘Netralitas menjadi Wajib untuk Ditampakkan’.

Adapun Dasar hukumnya :

  1. UU Nomor  5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara
  2. UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Aparatur Sipil Negara
  4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Penyelenggara Pemilihan Umum;
  5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pengawaan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Republik Indonesia;
  6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum;
Baca Juga:  Inilah Nahkoda Baru DPC PKB se-NTB

“Kami meminta kepada Gubernur NTB untuk mengeluarkan himbauan kepada seluruh ASN/PNS lingkup NTB agar menampakkan sikap netral dalam pemilu 2019,” kata Andi Ardiansyah selaku Ketua Pengurus Wilayah KAMMI NTB press realease yang diterima media ini, Kamis (4/4).

Selain itu pihaknya juga meminta kepada pimpinan daerah agar mendahulukan etika politik dengan mendahulukan kepentingan dan pelananan masyarakat dari kepentingan lainnya.

KAMMI NTB kata dia, juga mendesak Bawaslu NTB agar temuan keterlibatan ASN, TNI/Polri, Kades, Lurah dan perangkatnya dalam pilpres maupun pileg dapat merugikan salah satu pihak harus ditindak dengan sanksi yang tegas sesuai Undang-Undang.

Baca Juga:  Inilah Nahkoda Baru DPC PKB se-NTB

“Karena sesungguhnya, persaudaraan berbangsa dan bernegara lebih utama dari sekedar kepentingan politik praktis,” demikian Ketua PW KAMMI NTB. (NM1)

Artikel sebelumyaPeringatan Isra’ Mi’raj Diharapkan Jadi Momen Introspeksi Diri
Artikel berikutnyaRelawan TGB for Jokowi di NTB Siap Menangkan Paslon 01

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here