NUSRAMEDIA.COM, MATARAM – Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD NTB mempertanyakan terkait penurunan angka yang tergambar dalam Rancangan APBD Tahun Anggaran 2019.
Penurunan angka ini sebagaimana dikatakan Wakil Ketua Fraksi PPP DPRD NTB, H Nurdin Ranggabarani cukup siginifikan. Dimana dari angka sebelumnya (Era TGB-AMIN) yaitu Tahun Anggaran 2018 lalu APBD NTB mencapai Rp 5,7 triliun.
Sedangkan pada Tahun Anggaran 2019 ini berkurang/menurun jadi Rp 5,2 triliun. Yang mana artinya, kekurangan mencapai sekitar Rp 5,7 miliar. “Kenapa dan mengapa angka-angka tersebut mengalami penurunan yang cukup signifikan? Dari Rp. 5,7 triliun lebih menjadi Rp. 5,2 triliun lebih. Atau berkurang Rp. 5,7 Milyar lebih dari Tahun Anggaran 2018,” tanya Nurdin Ranggabarani, Jum’at 16 November 2018 usai mengikuti Rapat Paripurna DPRD NTB terkait Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Nota Keuangan dan APBD NTB TA 2019 di Mataram.
“Apakah ini sesuatu yang normal dan lazim dan biasa-biasa saja, atau ada upaya terselubung untuk menggambarkan seolah-olah pemerintahan baru Zul-Rohmi ini tidak mampu mempertahankan angka APBD kita,” tanyanya lagi.
Penurunan angka dalam postur RAPBD NTB 2019 menurut dia, sangat berbahaya jika diolah menjadi isyu. Terlebih, di era tahun awal kepemerintahan Zul-Rohmi. Sebab, secara tidak langsung kata dia, public dan rakyat NTB bahkan dimata Nasional akan menganggap Zul-Rohmi tidak memiliki kemampuan sama dengan pendahulunya (TGB-AMIN) dalam hal menjaga stabilitas kemampuan fiskal daerah.
“Ini soal citra, soal image dan ini sangat berbahaya bila diolah menjadi isyu. Fraksi PPP minta, apabila tidak bisa lebih besar, maka setidaknya agar angka Rp. 5,7 triliun lebih itu dikembalikan ke dalam RAPBD 2019 ini,” kata pria yang akrab disapa NR ini.
Terkait pemangkasan peran dan fungsi komisi, politisi PPP yang dikenal vocal ini mengaku khawatir bahkan curiga bahwa hal ini merupakan bagian dari scenario besar untuk membuat angka APBD NTB terus menurun dan merosot dari tahun ke tahun di masa yang akan datang.
“Dari kacamata publik, melihat satu sisi ini saja, citra pemerintahan baru ini akan terus tergerus. Publik akan menilai, percuma berbagai program terobosan brilliant dari Zul-Rohmi bila angka APBD saja tidak mampu dipertahankan,” demikian NR.
Sementara itu, Ketua Fraksi PKS DPRD NTB, H Johan Rosihan juga mempertanyakan hal yang sama yakni terkait dengan kebijakan pendapatan asli daerah. “Kenapa dalam postur APBD tahun 2019 ini Pendapatan dari PAD ini berkurang sebesar 4,84 % atau senilai Rp.85.610.930.840?,” celetuk Anggota DPRD NTB jebolan asal Dapil Sumbawa-KSB ini.
Ia mengaku sangat mengapresiasi dan mendukung program NTB Gemilang pada semua sektor. Dimana Fraksi PKS sendiri mencatat, bahwa kata kunci dari semua program NTB Gemilang ada pada kata akselarasi, tumbuh dan meningkat.
Kendati demikian, ia menyayangkan setelah melihat postur APBD 2019 ini, baik pendapatan maupun belanjanya menurun dibandingkan perubahan tahun 2018.
“Kenapa TAPD tidak bisa mengajukan postur anggaran yang juga akselaratif ditahun pertama perwujudan NTB Gemilang ini. Padahal sudah kita tetapkan angka pertumbuhan itu 5 persen, tapi kok turun sampai 4 persen. Kebijakan dengan anggaran, kebijakan anggaran dengan program itu jadi terkesan ndak mecing (sejalan/seragam). Nah itulah yang disebutkan oleh bang Nurdin tadi yaitu konspirasi,” kata Johan.
“Kata kuncinya Gemilang itu ‘G’ yaitu Growth (pertumbuhan), tapi bagaimana mau tumbuh kalau anggarannya turun,” imbuhnya.
Adapun sisi lain yang disoroti oleh politisi PKS ini, yaitu pihaknya mengaku belum dapat melihat concern di RAPBD 2019 ini atas program Rehab dan Rekon pasca Gempa 2018, demikian juga terhadap dukungan pemerintah pusat baik dalam bentuk Dana Alokasi Khusus maupun Dana Hibah.
“Maka dari itu, Fraksi PKS minta penjelasan dan tolong rincikan belanja apa saja yang sudah dianggarkan untuk penanganan serta rehabilitasi dan rekonstruksi gempa, baik yang bersumber dari APBD 2019 maupun yang bersumber dari APBN pada masing-masing kementerian, sehingga publik tahu dan mendapat kepastian dari janji-janji yang sudah diberikan,” demikian JR. (NM1)
