NUSRAMEDIA.COM, SUMBAWA — Sekretaris Fraksi Bintang Keadilan DPRD Sumbawa, Rosihan, SE., mengungkapkan bahwa pemerintah Indonesia harus serius menyikapi kasus dugaan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang dialami etnik Muslim Uighur di China dan harus aktif membantu melalui diplomasi HAM.
“Indonesia harus serius menyikapi hal itu dan aktif membantu Muslim Uighur melalui diplomasi HAM, baik secara bilateral terhadap Pemerintah China maupun secara multilateral melalui keanggotaan PBB, OKI dan lembaga-lembaga internasional lainnya,” ujar politisi PKS asal Sumbawa ini, Kamis 20 Desember 2018.
Ia menilai, politik luar negeri Indonesia adalah bebas aktif dalam melakukan diplomasi atas segala bentuk pelanggaran HAM serta pengekangan keyakinan yang dilakukan terhadap umat manusia di dunia.
Menurutnya, pelanggaran HAM yang terjadi terhadap etnik Muslim Uighur sudah menjadi pengetahuan umum dan berlangsung lama. Berbagai laporan LSM HAM internasional dan PBB telah memperkuat bukti pelanggaran tersebut.
“Dunia tidak boleh tinggal diam. Apalagi Indonesia, sebagai negara muslim terbesar dengan mandat konstitusional yang jelas ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian dunia dan keadilan sosial,” kata pria yang akrab disapa Han ini.
Anggota Komisi III DPRD Sumbawa itu menilai Indonesia semestinya memanfaatkan hubungan baiknya dengan Pemerintah China untuk saling menguatkan visi peradaban dunia yang bermartabat di atas penghormatan atas hak asasi manusia.
Termasuk hak dalam memilih keyakinan merupakan hak dasar yang melekat pada setiap manusia dan tidak dapat dihilangkan atau “inlienable rights”.
“Untuk itu, adalah tanggungjawab kita sebagai bangsa yang bermartabat untuk membantu saudara-saudara kita, Muslim Uighur dan warga dunia manapun yang tertindas,” tandasnya.
Oleh karena itu, Rosihan menegaskan bahwa Indonesia memiliki tanggungjawab berdiplomasi aktif untuk menyelamatkan etnik Muslim Uighur. (NM1)
