Soal Janji Bantuan dari Pemerintah, Hj Suryahartin : Masyarakat Jangan Dipersulit!

NUSRAMEDIA.COM, MATARAM — Anggota Komisi V DPRD NTB, Hj Suryahartin meminta kepada pemerintah pusat agar segera merealisasikan terkait sejumlah bantuan yang telah dijanjikan terhadap korban gempa di NTB.

Antara lainnya yaitu bantuan ganti rugi dari pemerintah dengan nominal bervariasi sesuai dengan tingkat kerusakan rumah masyarakat yang menjadi korban gempa bumi di Lombok-Sumbawa (NTB).

Tak jarang kata dia, banyaknya isu yang merebak diperedaran terkait bantuan tersebut hingga kini belum juga direalisasikan. Selain itu, proses yang harus dilalui korban gempa NTB dalam mendapatkan bantuan tersebut begitu rumit.

“Masyarakat jangan dipersulit, kasihan mereka. Jangan tambah kesusahan mereka. Seharusnya pemerintah lebih memudahkan proses penyaluran (bantuan),” ujarnya, Senin 1 Oktober 2018 di Mataram.

Tak hanya itu, Anggota DPRD NTB jebolan Dapil Lombok Timur ini juga menyoroti berbagai persoalan lainnya yang hingga kini masih menjadi tanda tanya.

Contohnya kata dia, soal pendataan yang belum sempurna terhadap masyarakat terkait kerusakan rumah. Dimana kerusakan berat terdata masuk dalam hitungan rusak ringan dan sedang.

Hal ini menurutnya, perlu diwaspadai sehingga tidak menimbulkan persoalan baru dikemudian harinya. Untuk itu pemerintah diharapkan lebih fokus dalam mendata tiap rumah warga yang mengalami kerusakan.

Adapun hal lain yang disorotinya yakni terkait persoalan musim hujan dan mulai maraknya penyakit menyerang para korban terdampak di lokasi pengungsian.

Ia berharap, pemerintah segera bersikap dalam menangani sejumlah persoalan tersebut.

“Musim penghujan sebentar lagi tiba, pemerintah harus segera mendirikan hunian sementara (Huntara) bagi saudara/i kita,” tuturnya.

“Saya harap perhatian pemerintah pusat jangan sampai kendor dengan kita (di NTB), apalagi dengan adanya persoalan baru bencana yang melanda Palu dan Donggala. Kita harap disinilah peran pemerintah harus berlau adil tanpa mengabaikan daerah terdampak lainnya termasuk NTB sendiri,” demikian harap Hj Suryahartin. (NM1)