NUSRAMEDIA.COM, MATARAM – Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) DPRD Provinsi NTB, mempertanyakan sikap resmi Pemprov NTB terkait keberlanjutan penanganan beberapa proyek yang dapat dikategorikan mangkrak.
Demikian hal itu diungkapkan, H Nurdin Ranggabarani selaku Juru Bicara Fraksi PPP sekaligus Wakil Ketua Fraksi PPP DPRD NTB, saat menyampaikan Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD NTB terhadap Nota Keuangan dan RAPBD TA 2019 (Rapat Paripurna DPRD NTB), Jum’at 16 November 2018 di Mataram.
Dikatakannya, terhitung sejak 2010 hingga 2017 bahwa tak sedikit proyek yang masuk dalam kategori mangkrak telah menghabiskan anggaran yang cukup besar. Seperti Terminal Haji/TKI di Bandara Internasional Lombok, yang telah menghabiskan anggaran sejak TA. 2010 hingga 2017 sebesar Rp. 18,6 milyar lebih.
Kemudian lanjut pria yang akrab disapa NR ini, Dermaga Telong-Elong di Lombok Timur, dengan anggaran sejak TA. 2007 hingga 2016 sebesar Rp. 9,6 milyar lebih, Rumah Mutiara di Jalan By Pass BIL.
Selanjutnya, Rumah Potong Hewan (RPH) Banyumulek, Kawasan Agropolitan dan Pasar Agropolitan di Kabupaten Sumbawa, Jembatan Timbang Poto Tano, serta beberapa titik proyek penyediaan sarana air bersih di NTB yang tidak dapat berfungsi maksimal.
“Khusus terhadap Terminal Haji/TKI, yang pada TA. 2017 telah ditambahkan alokasi anggaran sebesar Rp. 3 M dan TA. 2018 Rp. 1 M. Kawasan Agropolitan di Kecamatan Buer dan Pasar Agropolitan di Kecamatan Utan Kabupaten Sumbawa, Pelabuhan Telong Elong di Lombok Timur, Jembatan Timbang Poto Tano KSB, Pasar Seni, dan lainnya. Fraksi PPPmenyatakan sangat prihatin terhadap kondisi keseluruhan proyek-proyek mangkrak ini, Mau diapakan bangunan-bangunan tersebut,” kata NR.
Tak hanya itu, politisi PPP yang dikenal vocal ini juga meminta kejelasan terkait dengan perencanaan pembangunan bidang transportasi publik, baik darat, laut maupun udara terhadap penanganan beberapa terminal angkutan darat yang terdapat di Pulau Sumbawa, baik yang terdapat di Sumbawa Besar, Dompu dan Bima.
“Demikian pula penanganan pelabuhan laut Badas, Teluk Santong, dan Pelabuhan Laut Bima. Serta penanganan terhadap Bandara Sekongkang di KSB, Bandara Sultan Kaharuddin III Sumbawa Besar, serta Bandara Sultan Salahuddin Bima,” tutup Nurdin Ranggabarani. (NM1)
