NUSRAMEDIA.COM, SUMBAWA – Banjir di wilayah Kecamatan Empang, Kabupaten Sumbawa–NTB bisa dikatakan hampir terjadi setiap tahunnya.
Namun persoalan ini, terkesan kurang mendapat perhatian dari pemerintah daerah dalam melakukan penanganan, baik itu dalam masa pendek, menengah bahkan panjang.
Terlebih, Anggota DPRD Kabupaten Sumbawa, Rosihan, SE., mengaku banyak menerima keluhan dari masyarakat setempat. Dimana persoalan penanganan banjir oleh pemerintah ini segera disikapi serius.
Akibat banyaknya keluhan ini, politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menilai kinerja pemerintah terkesan sangat lamban dalam merespon setiap kebutuhan maupun persoalan yang terjadi di tengah masyarakat.
“Persoalan ini harus segera disikapi, jangan dibiarkan berlarut-larut,” ujar pria yang akrab disapa Han kepada media ini, dengan nada sedikit meninggi, Rabu 26 Desember 2018.
Tak hanya itu, Sekretaris Fraksi Bintang Keadilan DPRD setempat juga mengaku sempat mendengar informasi beredar (Surat Via WhatsApp) terkait adanya rencana aksi yang akan digelar oleh Gerakan Masyarakat Peduli Lingkungan (GMPL) Empang, Kamis (27/12) esok.
Rencananya aksi damai itu akan berlangsung di Kantor Camat Empang pukul 09.00 pagi dengan melibatkan sekitar 350 orang.
Sebelum menuju Kantor Camat setempat, mereka akan berkumpul di Lapangan Sepak Bola Empang. Adapun tuntutannya, yakni mendesak pemerintah untuk segera melakukan tindakan dalam penanganan banjir.
Terkait benar atau tidaknya hal surat tersebut. Rosihan menyatakan bahwa aksi tersebut tidak perlu terjadi. Reaksi dari masyarakat Kecamatan Empang itu juga merupakan salah satu bukti nyata kekecewaan mereka terhadap sikap pemerintah.
“Mungkin aksi tersebut tidak perlu terjadi. Ini semua karena lambannya pemerintah daerah dalam penanggulangan bencana banjir, sehingga timbul reaksi dari masyarakat Kecamatan Empang,” tuturnya.
Diungkapkan Anggota Komisi III DPRD Sumbawa ini, bahwa sebelumnya persoalan ini pernah dibahas yakni pada Pembahasan APBD Murni 2019 antaran Komisi III, Pemda melalui TAPD dan BPBD Sumbawa.
“Pernah dikatakan kepada kami (Komisi III, Red), bahwa anggaran untuk bencana alam selalu siap dan tersedia dan hampir tak terbatas sesuai dengan kebutuhan bencana yang terjadi,” kata Han.
“Lalu, kok sekarang bisa ada reaksi dan aksi dari masyarakat empang terkait penanggulangan bencana banjir ini? Jangan-jangan ada sesuatu yang salah dan kurang dalam penanganannya selama ini,” imbuhnya.
Untuk itu, menanggapi persoalan ini pihaknya (Komisi III) berencana akan memanggil OPD-OPD terkait, guna mengetahui sejauh mana penanggulangan dan penggunaan anggaran terhadap bencana banjir empang tersebut.
Bukan tanpa alasan hal ini dimaksudkan kata dia, sehingga tidak ada lagi keluhan dari masyarakat Kecamatan Empang.
Ia juga mengaku bahwa pada saat pembahasan di Komisi III, pihaknya pernah menekankan kepada pemerintah terkait bencana gempa maupun banjir yang terjadi di beberapa wilayah Kabupaten Sumbawa agar disikapi serius dan ditangani semaksimal mungkin.
“Nah, pada saat pembahasan lalu, pernah kami tekankan persoalan ini kepada pemerintah. Terkait bencana gempa dan banjir supaya ditangani serius dan maksimal demi masyarakat yang membutuhkan sentuhan perhatian nyata dari pemerintah daerah,” terang Han.
“Kami berharap, intinya persoalan ini harus segera disikapi, jangan dibiarkan berlarut-larut,” demikian wakil rakyat asal Maronge ini menambahkan. (NM3)
