SOSMAS

AMAN Sumbawa Gelar Musda ke III

158

NUSRAMEDIA.COM, SUMBAWA — Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Daerah Sumbawa Gelar Musyawarah ke-III yang bertempat di hotel Dewi Sumbawa Besar yang berlangsung selama 2 hari, tanggal 7 hingga 8 Maret 2020.

Sebelum pembukaan Musda, lebih awal di isi dengan syukuran Sarakal yang dipimpin oleh Dewan AMAN Wilayah NTB dan para pemimpin adat di kabupaten Sumbawa dan Sumbawa Barat.

Itu menandai bahwa musda ini bisa dilaksanakan dan harapan dapat berjalan dengan lancar, untuk memilih pemimpin AMAN Daerah Sumbawa lima tahun kedepan pada priode 2020-2025 dan menyusun program-program kerja AMAN Daerah Sumbawa lima tahun kedepan.

Disamping itu Musda ini diikuti oleh unsur perutusan masyarakat adat, juga dihadiri oleh Dewan AMAN Daerah Sumbawa, PW AMAN NTB, PPMAN Bali-Nusra, akademisi dan para tamu undangan lainnya.

Musda tersebut adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban organisasi selama 5 tahun dan mengakhiri masa bhakti 2014-2020. Kali ini mengambil tema” Akselerasi rekognisi hak-hak masyarakat adat di Kabupaten Sumbawa dan Sumbawa Barat”.

Sabtu (7/3) kemarin, menurut Jasardi Ketua BPH AMAN Sumbawa, kenapa penting tema ini diangkat saat ini, karena sesuai dengan kebutuhan saat ini, bahwa masyarakat adat sudah waktunya diberikan pengakuan oleh pemerintah.

Baca Juga:  DP3AP2KB NTB Dorong Partisipasi Perempuan Lingkar Sirkuit Mandalika

Pengakuan ini selaras dengan semangat UUD 1945 pasal 18 B ayat 2 tentang pengakuan, perlindungan, dan pemenuhan negara terhadap masyarakat adat. Yang menarik pasca putusan MK 35/PUU-IX/2012 tentang Hutan Adat.

Sehingga berbagai daerah dan kementerian bergerak cepat untuk mengembalikan konstitusional masyarakat adat. Banyak regulasi yang telah ditelurkan terutama Permendagri No. 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat.

“Didaerah banyak sekali mengeluarkan perda-perda dan SK –SK terhadap pengakuan masyarakat adat. Ditempat lain sudah ada 80-an produk hukum Daerah yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah baik Perda maupun SK Bupati untuk Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Adat, ini cepat sekali menjadi respon karena lahirnya Putusan MK.No.35/PUU-IX/2012 tentang Hutan Adat,” tuturnya.

“Di NTB di Lombok Utara baru beberapa hari yang lalu DPRD Lombok Utara menyetujui Ranperda Masyarakat Adat untuk di sahkan dengan didukung oleh 7 Fraksi. Tinggal nanti di Sumbawa dan KSB bagaimana pemerintah daerah meresponnya dan bagaimana peluangnya apakah bisa masuk pada prolegda tahun 2020 ini. Kerena profil masyarakat adat dan Peta-peta hutan adat sudah cukup banyak sekali berdasarkan hasil pemetaan partipatif wilayah adat,” imbuh Jasardi.

Baca Juga:  Kadis Perindustrian NTB Buka Giat Pendampingan Kerajinan Tenun di Desa Poto

Sebelum memasuki pada pemilihan Ketua BPH AMAN Sumbawa besoknya (hari ini), menurut dia hari ini adalah hari yang sangat penting bersejarah buat masyarakat adat untuk memilih nahkodanya selama 5 tahun, baik dari unsur dewan amannya dan ketua BPHnya,jadi biar masyarakat adat akan bermusyawarah terlebih dahulu.

“Hari ini Sabtu 7 Maret (kemarin) cukup diisi dengan diskusi terlebih dahulu untuk merangsang daya pikir kritis para pemimpin adat, saat ini kami telah menyediakan dua nara sumber handal untuk merangsang daya pikir kita yaitu DR. Ahmad Yamin-mantan Rektor IISBUD SAREA, dan DR. Andi Haris-UNSA. Nanti diskusi ini akan dipandu oleh moderator pak Irawansyah,” katanya.

Sementara itu, DR. Ahmad Yamin, mengatakan desa mempunyai peluang besar untuk mengatur desa dan desa adat sebagaimana hajatan dalam UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa , jadi kewenangan desa lebih besar terhadap masyarakat adat.

Baca Juga:  Pulau Lombok Deklarasikan Sandiaga Uno Maju Presiden 2024

“Nanti RPJMDes bisa kaloborasi dalam menyusun perdes tentang masyarakat adat di desa,” singkat Yamin disisi diskusi.

Kemudian, DR. Andi Haris, mengatakan bahwa pentingnya pemberdayaan masyarakat adat. Masyarakat adat itu harus berdaya ditengah masyarakat adat. “Karena kalau tidak berdaya maka masyarakat adat akan kesulitan untuk menopang ekonomi keluarga. Dan juga masyarakat adat kaya sumber daya ekonomi maka harus dikelola dengan baik,” tandasnya.

Tak ketinggalan pula Lawyer PPMAN – Bali Nusra yakni Febriyan Anindita juga mengatakan pasca Musda ini nanti, dirinya akan melihat berbagai program kerja kedepan.

“Pasca musda, nanti kita lihat apa yang jadi program-program kerja kedepan, ada prioritas nanti kita, terutatama kasus-kasus yang belum diselesaikan sebelumnya kita akan prioritaskan untuk kita selesaikan,” tambah pria yang kerap disapa Ryan itu. (red) 

Artikel sebelumyaTanggapi Penolakkan Kapal Pesiar, Zul : Jangan Karena Corona Menghilangkan Kejernihan Kita
Artikel berikutnyaPeduli, HBK Gelar Pengobatan Gratis bagi Masyarakat KLU