NUSRAMEDIA.COM, MATARAM – Tak terasa, pemilihan legislative (Pileg 2019) kian dekat. Nampaknya fenomena lama kembali terulang, yaitu banyaknya orang luar mengambil daerah pemilihan (dapil) di daerah ini.
Mereka ditempatkan oleh parpol dengan berbagai pertimbangan, salah satunya pertimbangan modal materi yang besar. Terlebih, caleg impor dianggap mengaburkan makna dapil. Karenanya, penting bagi para calon mengetahui dengan baik kondisi dapilnya.
“Kami meyakini bahwa caleg impor ini memang merugikan masyarakat. Selain itu juga, caleg impor menghilangkan makna dapil,” demikian dikatakan Ketua APPD NTB, Supardi SH, Sabtu 17 November 2018 di Mataram.
Berdasarkan kacamata Supardi, caleg impor ini tidak mewakilkan daerah maupun dapil, namun mereka merefresentasikan partai politik. Partai politik kata Supardi, memang sengaja memasag caleg dari luar daerah.
“Iya sengaja, karna pertama mereka biasanya utusan DPP dan kedua secara financial mereka sangat kuat untuk mendulang suara agar partai tersebut bisa menang. Itulah sebabnya mereka selalu di prioritaskan oleh partai politik. Nah, kami tidak mau pilih mereka, kok enak sekali mereka datang bawa uang utuk membeli jabatan ke daerah kami,” ujarnya.
“Yang lebih parahnya lagi, kami saja tidak tau treck recordnya seperti apa (caleg impor). Kita harus prioritaskan masih banyak putra daerah yang sudah lama mengabdi untuk memperjuangkan masyarakat di daerahnya, dan secara kapasitas mereka juga tak kalah hebat dengan caleg dari luar daerah,” tambahnya lagi.
Ia menjelaskan, bahwa gerakan yang dibentuk ini (APPD NTB Tolak Caleg Impor), diatmosfer oleh aspirasi dengan opini masyarakat dari berbagai kalangan yang lantang menyuarakan soal caleg impor
Selain itu pula lebih lanjut dikatakan Supardi, gerakan ini bukan hanya sekedar opini. Namun gerakan ini akan terus dilakukan oleh pihaknya secara kontinyu. Dengan harapan, pihaknya dapat meyakinkan masyarakat agar tidak memilih caleg dari luar daerah alias Caleg Impor.
“Intinya, kita jangan mau di PHP (Pemberi Harapan Palsu). Karena persoalan ini bukan hanya apa yang akan kita rasakan kedepan, tapi persoalan ini adalah fakta yang sedang kita rasakan saat ini,” geramnya.
“Buktinya banyak dewan perwakilan rakyat yang sudah terpilih dari luar daerah. Ketika mereka sudah jadi, mereka hanya datang menggugurkan kewajiban konstituen saja, setelah itu mereka acuh terhadap semua aspirasi masyarakat. Oleh karena itu, kami megajak seluruh pemuda dan masyarakat untuk menyadari hal ini, supaya kita tidak salah pillih lagi,” demikian Supardi menambahkan. (NM1)
