SOSMAS

Bantuan PKH Tahap III Cair

75

MATARAM — Meski ditengah pemberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM), termasuk di Nusa Tenggara Barat, namun untuk bantuan sosial non tunai bersyarat program keluarga harapan (PKH) Kemensos RI di Kabupaten/Kota se-NTB telah tersalurkan.

Bantuan ini telah dikirim Kemensos ke rekening masing-masing kelurga penerima manfaat (KPM) PKH. Dimana bantuan ini merupakan tahap ke III sesuai termin yang diterima secara bergelombang.

“Bantuan (PKH) tahap tiga sudah disalurkan ke rekening penerima manfaat. Hari ini kami terima SP2D termin I. Sebanyak 92.179 dengan total bantuan Rp 61,6 miliar,” kata Kepala Dinas Sosial NTB, H Ahsanul Khalik, Selasa (6/7) di Mataram.

Menurut dia, penerima PKH yang sudah masuk bantuannya, adalah yang sudah ada NIK-nya. Kemudian, sambung Khalik, akan ada termin selanjutnya yang akan dikirim dari Kemensos dalam waktu yang tidak terlampau lama.

Baca Juga:  PKB dan KNPI Dukung Vaksinasi Polda NTB

Kemensos mencairkan Bantuan PKH tahap III tahun 2021 ini merupakan langkah yang baik. Terlebih dalam masa PPKM bantuan ini diyakini akan menjadi sangat bermanfaat.

Sehingga penerima manfaat dapat langsung mencairkan bantuan tersebut melalui lembaga penyalur himpunan bank negara (Himbara) sesuai dengan ketentuan.

“Selanjutnya, penerima manfaat dapat melaporkan bukti penerimaan bantuan kepada Pendamping PKH,” kata mantan Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Nusa Tenggara Barat ini.

Mengingat masih masa pandemi COVID19, Khalik mengingatkan penerima PKH memanfaatkan bantuan sesuai peruntukannya. Tidak hanya itu, saat pencairan tetap memperhatikan protokol kesehatan dan menghindari kerumunan.

Baca Juga:  HBK Peduli Akan Gelar Vaksinasi Gratis bagi Masyarakat di Pulau Lombok

“Kami berharap bantuan ini dimanfaatkan dengan baik, dan jangan lupa memperhatikan protokol kesehatan (prokes),” pesan mantan Penjabat Bupati Lombok Timur tersebut.

Dijelaskannya, PKH adalah program bantuan tunai bersyarat yang diperuntukan bagi keluarga kurang mampu yang terdapat dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Kemudian memiliki komponen sebagai persyaratan yang ditetapkan sebagai peserta PKH. Tujuannya, kata Khalik, meningkatkan taraf hidup melalui akses layanan pendidikan kesehatan dan kesejahteraan sosial.

Tak hanya itu, juga mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan. Mendorong perubahan perilaku dan kemandirian keluarga penerima manfaat. Mengurangi kemiskinan dan inklusi keuangan.

Baca Juga:  Gubernur NTB Serahkan Bantuan 2 Ribu Paket Sembako

“Karena sumber bansos yang ada dalam DTKS, saat ini sedang perbaikan data DTKS di Kabupaten/Kota. Mari sukseskan bersama pelaksanaan perbaikan data DTKS yang sedang berlangsung di Daerah,” ajaknya.

Selain itu, penulis yang baru merilis buku Bekerja dan Berpikir ala Bang Zul ini berharap, keluarga penerima manfaat, masyarakat, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, media, LSM dan aparat kemananan dapat mengawal dan mengawasi secara bersama penyaluran ini. Demi transparasi dan kemaslahatan bersama.

“Apabila ada kendala – kendala yang muncul, kita harapkan agar bisa dikoordinasikan dengan Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten/Kota dan Sekretariat PKH terdekat,” demikian pinta Ahsanul Khalik. (red) 

Artikel sebelumyaDinilai Belum Berikan Efek Apapun
Artikel berikutnyaPolda NTB Berhasil Ungkap Kasus Pemalsuan Uang