SOSMAS

Gubernur Terbitkan SE PPKM Mikro di NTB

293

MATARAM — Gubernur NTB menerbitkan Surat Edaran (SE) terkait Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

SE dengan Nomor : 180/07/Kum/Tahun2021 tentang PPKM berbasis mikro di NTB itu cukup berseliweran di sosial media, baik facebook maupun whatsapp (WA) group.

Mengetahui kebenarannya, Kepala Dinas Kominfotik Provinsi NTB, Dr Najamuddin Amy yang dikonfirmasi membenarkan terkait adanya SE tersebut.

Dia menegaskan, untuk ketentuan-ketentuan dalam surat edaran itu berlaku sejak 5 hingga 20 Juli 2021 mendatang. Ada beberapa point penting didalam SE tersebut.

Pertama, kata pria yang akrab disapa Bang Najam ini, bahwa PPKM Mikro di NTB diberlakukan dengan mempertimbangkan kriteria zonasi pengendalian wilayah hingga tingkat RT.

Baca Juga:  IKA Unram Bekali Milenial NTB Bertani Kreatif Dimasa Pandemi

“Kriteria ini ditetapkan oleh Bupati/Walikota se-Nusa Tenggara Barat, dengan mempedomani Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2021,” ujarnya kepada media ini, Rabu (7/7) di Mataram.

Kedua, lanjutnya, mengatur tentang kriteria zonasi pengendalian wilayah hingga tingkat RT. Adapun kriterianya terbagi dalam empat zonasi. “Yaitu Zona Hijau, Zona Kuning, Zona Oranye, dan Zona Merah,” kata Bang Najam.

Selanjutnya, mengatur tentang kewajiban Pelaku Usaha, Pengelola, Penyelenggara atau Penanggung Jawab Tempat dan Fasilitas Umum. Mereka berkewajiban melaksanakan
protokol kesehatan yang telah ditetapkan.

Antara lainnya menerapkan pola hidup sehat dan bebas COVID19 dengan “6M”, yaitu Memakai masker standar dengan benar, Mencuci tangan, Menjaga jarak, Mengurangi bepergian, Meningkatkan imun, dan Mentaati aturan.

Baca Juga:  Sentra Jamur HBK Layak Diperluas

“Tidak boleh berkerumun. Membatasi aktivitas di tempat umum/keramaian. Membatasi jumlah pengunjung maksimal 25% dari kapasitas yang tersedia, dan menaati waktu kegiatan operasional usaha sesuai ketentuan pada poin kedua,” ungkapnya.

Tak hanya itu, pria kelahiran asal Sumbawa Barat (KSB) ini juga menegaskan bahwa dalam SE tersebut juga diatur sanksi bagi pelanggaran ketentuan.

“Nah, dalam point ini disebutkan bahwa setiap Orang, Pelaku Usaha, Pengelola, Penyelenggara atau Penanggung Jawab Tempat dan Fasilitas Umum yang melanggar ketentuan dikenakan sanksi secara tegas,” kata Bang Najam.

“Ini sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 7 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Penyakit Menular, Pergub NTB Nomor 50 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum
Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian COVID19 dan peraturan perundang-undangan lainnya,” tambahnya.

Baca Juga:  Percepat Vaksinasi, Danrem 162/WB : "Pengarahan Masal Berbasis Desa dan Dusun"

Oleh karenanya, ia juga mengajak masyarakat khususnya di NTB agar ditengah masa pandemi COVID19 ini agar dapat mentaati protokol kesehatan. Ini, kata Bang Najam, demi kebaikan bersama. Terutama dalam menekan laju kasus COVID19 di NTB.

“Mari kita cegah penyebaran COVID19 dan tetap patuhi protokol kesehatan demi kebaikan kita bersama. Jangan lupa utamakan pola hidup bersih dan sehat atau PHBS,” demikian Najamuddin Amy. (red) 

Artikel sebelumyaNTB Siap Gelar L’Etape Indonesia Tour de France 2021
Artikel berikutnyaRSUD NTB Terus Berupaya Berikan Pelayanan Terbaik