NUSRAMEDIA.COM, MATARAM — Puluhan masa aksi dari Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia Wilayah NTB menggelar demonstrasi di Depan Kantor DPRD NTB, Jum’at 19 Oktober 2018.
Kedatangan sejumlah masa di gedung udayana, dipimpin langsung oleh Amiruddin selaku Korlap aksi.
Mereka menyampaikan kritikan sekaligus kekecewaan terhadap pemerintahan era Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (Jokowi-JK) selama 4 tahun ini “Evaluasi 4 Tahun Kepemimpinan Jokowi-JK”.
Ungkapan kekecewaan ini mereka tunjukan dengan mengenakan baju berwarna putih serta tali kepala putih diringi puisi-puisi khusus untuk Jokowi-JK.
Mereka mengaku prihatin akan kondisi saat ini. Pemerintah diharapkan membuka mata dan telinga atas berbagai persoalan.
Antara lainnya seperti hutang luar negeri indonesia terus mengalami peningkatan tiap tahunnya. Berdasarkan data Bank Indonesia hingga akhir Januari 2018 kata Amiruddin dalam orasinya, hutang luar negeri Indonesia meningkat 10,3% dari tahun ke tahun yakni menjadi USD 357,5 miliar dengan rincian Rp 2.521 triliun utang pemerintah.
Belum lagi Rp 2.394 triliun utang swasta yang jika digabungkan totalnya berkisar hingga Rp Rp 4.915 triliun. Dimana nilai itu kata dia, kini terus bertambah.
Tak hanya itu, awal 2018 petani juga mendapat kado pahit dari pemerintah yakni soal keputusan impor beras sebanyak 2 juta ton. Hal itu dikhawatirkan lantaran harga gabah tidak terserap pasar nasional yang menyebabkan harga anjlok.
Selain itu pula kata Amir, keputusan impor tersebut menghianati janji pemerintah untuk swasembada pangan. Mereka juga menduga bahwa impor pangan menjadi permainan kong kalikong elite pemerintah untuk memburu rente menyongsong tahun politik dalam mencari logistik pemilu.
“Bisa dibayangkan sekian persen saja rente yang diambil bisa mencapai triliunan rupiah,” ujarnya sembari disambut takbir oleh masa aksi.
Melalui kesempatan ini berbagai hal disampaikan mereka termasuk juga soal kenaikan harga BBM bahkan meningkatnya penyelundupan narkoba di Indonesia.
Sejak awal 2018 saja kata dia, ada 58 kasus penyelundupan narkoba dengan berat 2,9 ton. Narkoba menurutnya telah menjadi ordinary crime membahayakan generasi bangsa.
“Intinya pemerintah harus lebih serius menyikapi persoalan – persoalan ini. Jangan menutup mata dan telinga,” tuturnya.
Dikesempatan ini, adapun beberapa point yang menjadi tuntutan mereka yaitu pertama hentikan dan lunasi hutang luar negeri Indonesia yang telah menumpuk.
Kemudian, wujudkan kedaulatan pangan dan energi yang dijanjikan pada awal pemerintahan (Jkw-Jk). Selanjutnya dapat menegakkan hukum di Indonesia tanpa membedakan jabatan dan status (equality before the law).
“Selamatkan generasi penerus bangsa dari rongrongan narkoba,” tandasnya.
Sekedar informasi, massa aksi KAMMI NTB ini diterima oleh salah seorang Anggota Komisi I didampingi Kabag Umum dan Humas DPRD NTB. Usai menyampaikan point-point tersebut, massa aksi membubarkan diri secara tertib. (NM1)
