SOSMAS

Layanan Pindah Memilih Ditutup

82

NUSRAMEDIA.COM, SUMBAWA — Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sumbawa resmi menutup layanan pindah memilih sejak tanggal 17 Maret 2019 lalu. Hal ini mengikuti undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu.

Koordinator Divisi Tekhnis Penyelenggara KPU Kabupaten Sumbawa, Aryati, S.Pd.I mengatakan, layanan pindah memilih sudah ditutup.

Karena memang sesuai ketentuan yang ada, pindah memilih dihentikan sejak H-30 sebelum pelaksanaan pemungutan suara atau tepatnya pada tanggal 17 Maret 2019.

“Jadi sampai saat ini kami masih berpatokan terhadap ketentuan yang ada. Kami tidak berani menerima pindah memilih di atas tanggal 17 Maret. Kecuali ada putusan MK yang memberikan keputusan bahwa pindah memilih ini diperpanjang,” ujar Aryati di Ruang Kerjanya, Rabu (20/3).

Baca Juga:  Mi6 Gelar Vaksinasi Masal Dosis Kedua

Dipaparkan Aryati, sebelumnya untuk mekanisme pindah memilih terdapat 9 kategori yang harus terpenuhi, yakni warga yang sedang menjalankan tugas di luar daerah, pasien yang dirawat inap di rumah sakit berserta keluarga pasien yang menunggu, penyandang disabilitas yang sedang menjalani rawat inap, warga pecandu narkoba yang sedang melakukan perawatan.

Kemudian, warga binaan yang sedang dalam menjalani hukuman  di Lembaga Pemasyarakatan, warga yang pindah domisili, masyarakat yang sedang menjalani tugas belajar,  warga yang pindah domisili, masyarakat yang terkena bencana alam, serta warga yang sedang menjalani ibadah umroh.

Baca Juga:  Sentra Jamur HBK Layak Diperluas

Diakuinya, setelah pelayanan pindah memilih ditutup, masih banyak masyarakat yang datang ke Kantor KPU Sumbawa untuk meminta pindah memilih. Namun hal itu tetap saja tidak bisa dilakukan. Karena akan berbenturan dengan peraturan yang ada.

“Di atas tanggal 17 itu banyak yang ke sini, kami tanya tau gak kalau sudah ditutup 17 maret, tau katanya, tapi tetap ke sini, tapi ada juga yang belum tau. Informasinya pindah memilih ini masih berproses di MK, artinya sampai saat ini kami masih memegang pada regulasi yang ada sambil menunggu putusan MK,” pungkasnya. (NM3)

Baca Juga:  IKA Unram Bekali Milenial NTB Bertani Kreatif Dimasa Pandemi
Artikel sebelumyaPenerapan UMK di 5 Kabupaten/Kota Terus Dipantau
Artikel berikutnyaDraft Kerjasama dengan Korea Selatan Disempurnakan

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here