SOSMAS

Mereka Bersinergi Melindungi Perempuan dan Anak di NTB

57

NUSRAMEDIA.COM — Pandemi COVID19 menyebabkan kasus perceraian dan perkawinan anak di NTB cukup menjadi perhatian khusus. Mirisnya lagi, persoalan perempuan juga berada diposisi lemah secara hukum maupun sosial.

Kondisi ini menuntut sinergitas dan kolaborasi lintas sektoral untuk memberikan layanan dan manfaat optimal bagi perempuan dan masyarakat. Hal ini terungkap pada acara presentasi kajian hasil penelitian tentang analisis meningkatnya perceraian diera pandemi COVID19.

Serta dampak terhadap perlindungan hak perempuan dan anak di NTB. Giat yang terlaksana tersebut merupakan kerjasama Kanwil Kemenkum HAM NTB dengan Lembaga Inspirasi NTB, Jum’at (1/10) kemarin di Mataram.

Menurut Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kanwil Kemenkum HAM setempat, Harniati bahwa dalam kasus perceraian maka perempuan harus punya pengetahuan yang tinggi supaya tidak kerap menjadi korban.

Baca Juga:  Pompa Hidram Tahap III di Desa Tatar Sedikit Lagi Rampung

“Kanwil Kemenkumham NTB menyediakan Pelayanan Komunikasi Masyarakat (Yankomas) untuk mengatasi permasalahan hukum dan HAM, pendampingan dan konsultasi hukum gratis bagi korban perceraian dan Masyarakat NTB,” katanya.

Kemudian dalam pemaparan analisis dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Inspirasi NTB, Nurjanah menunjukkan bahwa faktor penyebab meningkatnya perceraian pada masa pandemi COVID19 adalah faktor ekonomi.

Selain itu pula, lantaran kerap terjadinya PHK. Kemudian salah satu pasangan menjadi pekerja migran indonesia (PMI). Mirisnya lagi faktor perselingkuhan.

Tak hanya itu, menurut Nurjanah, dimasa pandemi juga kerap terjadi tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Bahkan, masih banyak terjadi soal perkawinan anak.

Dalam hasil penelitian tersebut juga terungkap bahwa dalam kasus perceraian acap kali tidak terpenuhi hak atas bersama. “Juga adanya stigma dari masyarakat terhadap perempuan dan anak korban perceraian,” jelasnya.

Baca Juga:  Diskominfotik NTB dan UNICEF Perkuat Peran Jurnalis

Dikesempatan yang sama Kepala Dinas P3AP2KB NTB melalui Kabid Perlindungan Perempuan, Erni Suryani mengatakan, untuk menurunkan permasalahan perempuan dan anak di NTB diperlukan sinergitas dan kalaborasi lintas sektoral.

Sehingga, kata dia, dapat memberikan layanan dan manfaat yang optimal bagi masyarakat. Menurut dia, perempuan dan anak berada dalam kelompok rentan.

Baik itu, sambungnya, dalam kehidupan keluarga maupun masyarakat. Bahkan sering mengalami kekerasan yang melanggar hak asasi manusia. “Demikian juga pada masa pademi COVID19 ini. Sehingga perlu penyelesaian agar terpenuhi hak-haknya,” katanya.

Kembali ditegaskan Harniati, bahwa hasil penelitian sangat inspiratif dan bisa menjadi refresensi bersama bagi Pemprov NTB dalam menjawab berbagai persoalan. Terutama permasalahan perempuan dan anak melalui implementasi kebijakan dan program dan tindakan yang nyata dilapangan.

Baca Juga:  Polri di NTB Perlu Diapresiasi

Hal senada juga diungkapkan Muchammadun-Ketua Ketua Bidang Divisi Penelitian dan Pengembangan Lembaga Perlindungan Anak Provinsi NTB. Hasil penelitian ini bisa menjadi dasar penelitian selanjutnya.

“Penelitian ini dapat menjadi rujukan untuk pengembangan penelitian selanjutnya terkait dengan isu perlindungan hak perempuan dan anak oleh lembaga yang memiliki tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan perempuan dan anak,” demikian Muchammadun.

Untuk diketahui, turut hadir dalam acara itu yakni unsur dari Kemenkumham NTB, Kabupaten/Kota, Pengadilan Agama NTB, DP3AP2KB Provinsi dan Kabupaten/Kota se-NTB. Kemudian LPA Kabupaten/Kota dan OBH se-NTB serta NGO. (red) 

Artikel sebelumyaRohmi Nahkodai NasDem NTB
Artikel berikutnyaEdy Sayangkan Sikap IDP : “Pelaporan Itu Semestinya Tidak Perlu Terjadi”