NUSRAMEDIA.COM, MATARAM – Kepemimpinan baru PW NU NTB paska Konferwil tanggal 19 Januari 2019 mendatang perlu bersikap kritis terhadap kekuasaan.
Itu dimaksudkan, agar proses pembangunan di NTB berjalan dengan baik. Terlebih, NU sebagai organisasi kemasyarakatan memiliki tanggungjawab moral dan sosial dalam mengartikulasikan aspirasi kaum Nahdliyyin maupun masyarakat pada umumnya secara terbuka dan demokratis.
Selain itu NU NTB diharapkan bisa menjadi kekuatan penyeimbang dalam melakukan advokasi terhadap dampak kebijakan yang kurang berpihak kepada kepentingan publik. Demikian disampaikan Direktur Mi6, Bambang Mei Finarwanto melalui siaran pers kepada Media, Kamis (17/1).
Pria yang akrab disapa Didu ini menambahkan, siapapun nanti yang terpilih dalam KonferWil PW NU NTB ke 13 di Bagu harus memiliki komitmen dan kepedulian yang kuat dalam membesarkan organisasi NU di NTB.
Termasuk berani melakukan kritik dan oto kritik terhadap pemerintahan di NTB. Sebagai organisasi keummatan yang independen/nonpartisan, kiprah kepemimpinan baru PW NU NTB paska Konferwil sangat menentukan corak dan karakter gerakan NU di NTB.
“Selain terlibat dalam urusan keummatan dan kemanusiaan, PW NU NTB hendaknya mampu menjadi penyambung lidah rakyat NTB dalam memperjuangkan hak-haknya,” ungkapnya.
Mi6 menilai kiprah dan keberadaan NU di NTB selama ini telah mampu menjadi pengayom dan perekat bagi semua golongan masyarakat lewat aksi sosial kemanusiaan yang telah dilakukan sampai saat ini.
“Aksi charity kemanusiaan yang kerap dilakukan oleh NU NTB, hendaknya di imbangi juga dengan aksi advokasi dan pendampingan terhadap warga korban pembangunan,” tambah Didu.
Kepedulian NU dalam aspek perjuangan kemanusiaan ini penting sebagai sarana untuk mengedukasi rakyat agar tidak apatis dalam memperjuangkan hak-haknya .
“M16 yakin kepemimpinan PW NU NTB yang baru akan progresif dan bersikap kritis dalam menyikapi fenomena ketidakadilan di NTB, termasuk tidak mudah dikooptasi oleh kepentingan politik pragmatis,” demikian. (NM1)
