SOSMAS

Sasambo Harus Jadi Prioritas

99

MATARAM — Rangkaian tahapan pelaksanaan seleksi para calon anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi NTB sedikit lagi tuntas.

Terlebih kabarnya, Komisi I DPRD NTB sedang melakukan tahap akhir. Yaitu rapat pleno penentuan 7 nama yang akan dikirim ke Gibernur NTB.

Nantinya akan diputuskan melalui Surat Keputusan (SK) Gubernur terkait anggota KPID Provinsi NTB periode 2021-2024 mendatang.

Mereka yang sudah mengikuti seluruh tahapan ini, tentunya sudah tidak sabar lagi. Siapa saja yang akan menjadi anggota KPID NTB untuk periode ini.

Bahkan publikpun sangat berharap, selain alasan SDM yang kompeten atau profesional, diharapkan pula adanya keberimbangan dalam sebuah keterwakilan daerah di NTB ini.

Baca Juga:  Yuk Daftar! ESPE Syndicate Siap Gelar Pemilihan Raja dan Ratu Dangdut NTB

Pasalnya, NTB sendiri diketahui sangat lekat dengan sebutan “Sasambo”, yaitu Sasak, Samawa dan Mbojo. Oleh karenanya, berbagai pihak berharap agar dalam proses penentuan diharapkan terjadinya keberimbangan atau Sasambo.

Setelah sejumlah pihak, ungkapan yang sama juga datang dari Bung Akmal selaku Ketua Persatuan Alumni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Cabang Mataram.

Menurutnya, bahwa penentuan atau keputusan siapa yang nantinya akan menjadi anggota KPID NTB harus mengutamakan keberimbangan. Terutama soal keterwakilan daerah atau Sasambo.

Baca Juga:  HBK Peduli Akan Gelar Vaksinasi Gratis bagi Masyarakat di Pulau Lombok

Karena, kata Akmal, keterwakilan SDM dari Sasambo dinilainya penting menjadi prioritas untuk dipertimbangkan. Sehingga diharapakan dapat terjadinya keberimbangan dari sisi keterwakilan daerah di NTB ini.

“(Sasambo) seharusnya menjadi prioritas dalam penentuan anggota KPID NTB untuk periode 2021-2024 oleh Komisi I DPRD NTB,” tegas Akmal, Sabtu (31/7) kemarin.

Ini menjadi penting, mengingat dalam tugas dan fungsi KPID sangat lekat dengan muatan/konten lokal diberikan undang-undang penyiaran untuk diorbitkan. “Penting harus diperhatikan,” ucap Akmal.

Baca Juga:  Pulau Lombok Deklarasikan Sandiaga Uno Maju Presiden 2024

Sebab hal ini, lanjutnya, sebagai upaya untuk menjaga dan merawat nilai-nilai kearifan lokal serta membentengi diri dari pengaruh buruk budaya asing.

“Kami berharap aspirasi publik dan harapan masyarakat dapat menjadi untuk pertimbangan DPRD NTB sebelum diserahkan ke kepala daerah untuk ditetapkan melalui SK Gubernur untuk KPID NTB periode 2021-2024,” kata Akmal.

“Ini sebagai upaya dalam mewujudkan NTB gemilang seperti yang dicanangkan. Jadi setiap masukan atau saran ini kami harap bisa jadi pertimbangan dewan,” demikian ia menambahkan. (red) 

Artikel sebelumyaHj Niken Sasar Pedagang Lansia
Artikel berikutnyaKejati Dukung Upaya Gubernur NTB