NUSRAMEDIA.COM, MATARAM — Intervensi bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) Kementerian Sosial adalah salah satu intstrumen mencegah terjadinya bayi dan balita stunting di tengah pandemi virus korona atau Covid-19. Sebab, pada masa pandemi daya beli masyarakat menurun.
Berdasarkan data tahap III 2020 Program Keluarga Harapan Direktorat Jaminan Sosial Keluarga (JSK) Kemensos yang tersebar pada 10 (sepuluh) Kabupaten Kota Provinsi Nusa Tenggara Barat, jumlah ibu hamil yang menerima PKH sebanyak 2.012 dan anak usia dini sebanyak 116.079 anak.
“Untuk itu PKH dicairkan setiap bulan agar ibu-ibu Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH tetap ada pemasukan,” ungkap Kepala Dinas Sosial Provinsi NTB, H Ahsanul Khalik, S.Sos MH, Kamis (23/7/2020) di Mataram.
Menurut dia jumlah bantuan untuk komponen Kesehatan dengan kategori ibu hamil dan anak usia dini tahun ini masing-masing mendapatkan Rp 3 juta setiap tahunnya. Bahkan ada tambahan 25 porsen yang sudah realisasi pada bulan April-Mei dan Juni 2020.
Kenaikan anggaran ini merupakan wujud negara hadir di tengah rakyatnya untuk meningkatkan kesehatan ibu hamil dan anak usia dini, meningkatkan asupan gizi mereka, sehingga anak-anak NTB Indonesia tumbuh sehat dan tidak stunting.
“Uang bansos ini harus dimanfaatkan untuk membeli bahan pangan bergizi seperti telur, ikan, daging, sayur dan buah-buahan,” tegasnya.
Lebih lanjut kata Khalik, pada beberapa kesempatan Menteri Sosial dan Gubernur NTB H Zulkiefkimansyah selalu menekankan bahwa urusan gizi, tidak boleh dilupakan dalam kedaan apapun termasuk di tengah Covid-19.
Apabila gizi anak terpenuhi, maka anak-anak tumbuh sehat dan dapat berprestasi di sekolah dan tidak mudah terserang berbagai penyakit seperi Covid-19. Bang Zul mengharapkan anak-anak NTB di masa depan adalah anak-anak hebat yang menjadi harapan kemajuan NTB.
“Gizi yang baik bagi ibu hamil dan anak usia dini juga akan mencegah stunting. Dengan gizi yang baik maka imun tubuh anak-anak akan semakin kuat,” kutip Khalik.
Dia menginginkan dalam kondisi pandemi atau dalam era new normal, angka stunting atau masalah gizi kronis pada balita yang ditandai dengan tinggi badan yang lebih pendek dibandingkan dengan anak seusianya, dapat ditekan dan minimalisir. Sehingga dapat tercapai target Sustainable Development Goals (SDGs) pada 2025 yaitu penurunan angka stunting.
Untuk diketahui, sambung dia, berdasarkan data penyaluran bulan bansos PKH tiap Bulan, pada bulan Juni 2020 Rp. 83.795.723.000, bagi 345.912 KPM. Dalam pelaksanaan PKH pada semeseter I (Pertama) periode Januari sampai dengan Juni Kabupaten Kota se NTB, Telah dicapai angka graduasi Sejahtera mandiri (Keluar dari Kepesertaan PKH) Sebanyak 1.301 KPM.
Selanjutnhya, pada Juli 2020, Provinsi NTB mendapatkan penambahan PKH untuk perluasan satu rasi kecamatan sebanyak 34.326 KK. “Saat ini, SDM pelaksana PKH sedang bergelut dengan kegiatan Validasi calon Penerima PKH tersebut. Masyarakat bisa mengawasi langsung di lapangan,” demikian Ahsanul Khalik. (red)
