SOSMAS

Wagub NTB : Jangan Sampai Masyarakat Mampu Peroleh Bantuan

334

MATARAM — Tenaga pendamping desa di Provinsi NTB diminta bersinergi melakukan pemutakhiran data terkait status sosial ekonomi dan demografi masyarakat. Ini dalam upaya membantu pemerintah mengentas kemiskinan.

Demikian disampaikan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat, Dr Hj Sitti Rohmi Djalillah pada giat koordinasi program unggulan Pemprov NTB sekaligus diskusi dengan Kadis DMPD Kabupaten/Kota se-NTB melalui zoom meeting, Kamis (3/6) kemarin.

“Pendamping desa harus ikut membantu pemerintah desa untuk memvalidasi data kemiskinan di pedesaan,” pesan orang nomor dua di NTB tersebut.

Baca Juga:  Kadis Perindustrian NTB Buka Giat Pendampingan Kerajinan Tenun di Desa Poto

Menurutnya, pembenahan dan pemutahiran data di desa untuk memastikan masyarakat yang berhak mendapatkan bantuan berdasarkan persayaratan yang telah ditentukan pemerintah.

Sehingga masyarakat berkategori ekonomi cukup, yang terdaftar dalam penerima manfaat program kemiskinan, bisa segera dialihkan kepada masyarakat yang lebih berhak dan sangat membutuhkan.

“Jangan sampai masyarakat yang mampu secara ekonomi memperoleh bantuan raskin, program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Bantuan Sosial Tunai (BST), dan lain-lain. Ini kan sangat disayangkan,” tegas Wagub.

Selain itu, sinergi dan kolaborasi serta komitmen Pemerintah desa dan  Badan permusyawaratan Desa dalam validasi data harus kuat. Apalagi verifikasi dan validasi ini harus dilakukan  setiap 3 bulan sekali.

Baca Juga:  DP3AP2KB NTB Dorong Partisipasi Perempuan Lingkar Sirkuit Mandalika

Tidak kalah pentingnya, tegas Wagub bahwa Dinas PMPD Provinsi, Kabupaten/Kota dan Dinas Sosial juga harus duduk bersama untuk sama-sama mencocokan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang dulunya disebut Basis Data Terpadu (BDT).

“Ayo saya tantang Dinas PMPD dan Dinas Sosial untuk mengfinalkan dan mengupdate data ini,” tutup Wagub NTB.

Sementara itu, Kepala Dinas PMPD Dukcapil NTB Dr H Ashari mengatakan bahwa pihaknya terus berkoordinasi dengan jajaran tenaga ahli dan pendamping desa serta Dinas PMPD Dukcapil kabupaten/kota untuk memvalidasi data kemiskinan di NTB.

Baca Juga:  Yuk Daftar! ESPE Syndicate Siap Gelar Pemilihan Raja dan Ratu Dangdut NTB

“Termasuk koordinasi dengan Dinas Sosial, untuk menyatukan pemahaman dan data tentang masyarakat berkategori miskin ini,” jelasnya.

Berdasarkan informasi dari Kabupaten/Kota, pendataan dan validasi di 10 Kabupaten/Kota terus dilakukan untuk mengfinalisasi dan memutahirkan data-data tersebut. Sehingga bantuan untuk masyarakat miskin di NTB merata, tepat sasaran dan tepat waktu kepada masyarakat. (red) 

Artikel sebelumyaRelawan Inspirasi Rumah Zakat Inisiasi Gerakan Subuh Berjama’ah
Artikel berikutnyaGili Matra dan Gili Balu Menuju Rehabilitasi dan Pengelolaan Terumbu Karang