NUSRAMEDIA.COM — Persoalan kemacetan di Simpang Empat Rembiga, Kota Mataram, mendapat perhatian langsung Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal bersama Wali Kota Mataram Mohan Roliskana. Keduanya turun ke lapangan pada jam sibuk sore untuk melihat langsung kondisi arus lalu lintas sekaligus mengevaluasi penataan kawasan yang selama ini menjadi salah satu titik kepadatan kendaraan.
Gubernur Iqbal dan Wali Kota Mataram yang akrab disapa Bang Aji Mohan tiba di kawasan Simpang Empat Rembiga sekitar pukul 17.15 WITA, Senin (31/8). Pada saat itu, volume kendaraan dari berbagai arah mulai meningkat.
Keduanya mengamati pergerakan kendaraan sekaligus melihat efektivitas rekayasa lalu lintas, termasuk penataan kembali jalur dan penggunaan water barrier di sekitar persimpangan.
Peninjauan tersebut dilakukan untuk memperoleh gambaran faktual mengenai kondisi lalu lintas pada jam sibuk. Pemerintah ingin memastikan kebijakan yang diterapkan benar-benar memberikan dampak di lapangan dan tidak berhenti sebatas perencanaan.
Bagi Gubernur Iqbal, kemacetan di Rembiga bukan persoalan baru. Karena itu, penanganannya membutuhkan langkah yang terukur sekaligus mampu menjawab kondisi nyata yang dihadapi masyarakat setiap hari.
Dari sejumlah alternatif yang telah diterapkan, penggunaan water barrier dinilai cukup membantu mengurai arus kendaraan. Penataan tersebut diharapkan mampu membuat pergerakan kendaraan lebih terarah sehingga potensi penumpukan di titik persimpangan dapat dikurangi. Namun, persoalan muncul ketika sebagian water barrier dibongkar oleh warga.
Gubernur Iqbal meminta agar perbedaan kepentingan tersebut tidak berkembang menjadi persoalan antara pemerintah dan masyarakat. Menurutnya, komunikasi dan musyawarah harus menjadi jalan utama untuk menemukan solusi yang dapat diterima bersama.
“Yang paling penting adalah bagaimana kita mencari solusi bersama. Kita ingin lalu lintas lancar, tetapi pada saat yang sama kepentingan masyarakat juga harus kita perhatikan,” ujar Gubernur Iqbal.
Menurutnya, penataan Rembiga tidak boleh hanya melihat persoalan dari sisi kendaraan. Kawasan tersebut juga menjadi ruang aktivitas ekonomi masyarakat, termasuk para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Artinya, kebijakan penataan lalu lintas harus mampu mempertemukan sejumlah kepentingan sekaligus: kelancaran arus kendaraan, keselamatan pengguna jalan, ketertiban kawasan, serta keberlangsungan aktivitas ekonomi warga.
Usai memantau kondisi persimpangan, Gubernur Iqbal dan Wali Kota Mohan tidak langsung meninggalkan lokasi. Keduanya berjalan kaki menyusuri kawasan Rembiga dan berdialog dengan sejumlah pelaku UMKM.
Dalam pertemuan singkat tersebut, keduanya mendengarkan langsung kondisi serta aspirasi pedagang yang menggantungkan aktivitas ekonominya pada keramaian kawasan Rembiga.
Dialog tersebut menjadi bagian penting dari upaya mencari solusi. Sebab, penataan lalu lintas yang efektif tidak hanya diukur dari seberapa lancar kendaraan bergerak, tetapi juga dari sejauh mana kebijakan tersebut mampu menjaga ruang ekonomi masyarakat di sekitarnya.
Pemerintah menyadari bahwa kepentingan pengguna jalan dan pelaku usaha sama-sama penting. Karena itu, pendekatan yang hanya mengutamakan satu sisi dinilai tidak cukup untuk menyelesaikan persoalan Rembiga secara berkelanjutan.
Sinergi Gubernur NTB dan Wali Kota Mataram dalam peninjauan langsung tersebut menjadi langkah untuk mencari pola penanganan yang lebih tepat. Kehadiran keduanya di tengah kepadatan kendaraan sekaligus menunjukkan bahwa persoalan lalu lintas perlu dilihat berdasarkan kondisi nyata, bukan semata-mata melalui laporan administratif.
Pada akhirnya, persoalan Rembiga bukan hanya tentang kendaraan yang menumpuk di persimpangan. Di kawasan yang sama terdapat pengguna jalan, pedagang, pelaku UMKM, warga sekitar, dan berbagai aktivitas ekonomi yang saling beririsan.
Karena itu, solusi terbaik bukan sekadar membuat kendaraan bergerak lebih cepat, melainkan menghadirkan penataan yang tertib, aman, dan tetap memberi ruang bagi masyarakat untuk menjalankan aktivitas ekonominya. Rembiga membutuhkan solusi yang dibangun bersama: lalu lintas lebih lancar, kawasan lebih tertib, dan ekonomi warga tetap bergerak. (*)
