Rapat Koordinasi Pengembangan Informasi Awal (PIA) atas Penurunan Jumlah Kantong Kemiskinan Triwulan IV Tahun 2026. (Ist)

NUSRAMEDIA.COM — Wakil Bupati Sumbawa, Drs. H. Mohamad Ansori, menegaskan pentingnya validitas data sebagai landasan utama dalam merumuskan kebijakan penanggulangan kemiskinan.

Keakuratan data dinilai menjadi faktor penting agar upaya penurunan jumlah kantong kemiskinan di Kabupaten Sumbawa dapat berjalan secara tepat sasaran dan berkelanjutan.

Penegasan tersebut disampaikan Wabup H. Ansori saat menghadiri Rapat Koordinasi Pengembangan Informasi Awal (PIA) atas Penurunan Jumlah Kantong Kemiskinan Triwulan IV Tahun 2026 di Kabupaten Sumbawa, yang berlangsung di Aula Bapperida, Selasa (13/10/2026).

Perkuat Sinergi Pemerintah Daerah dan BPKP

Kegiatan tersebut dihadiri Ketua Tim BPKP NTB beserta jajaran dan kepala perangkat daerah terkait. Rapat koordinasi ini menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi antara Pemerintah Kabupaten Sumbawa dan BPKP dalam mendukung penurunan kemiskinan melalui penyediaan informasi serta data yang akurat.

Baca Juga:  Bupati Sumbawa Buka Diseminasi Riset Masyarakat Adat di UNSA : “Adat Perlu Dikaji Secara Ilmiah”

Dalam laporannya, Sekretaris Bapperida Kabupaten Sumbawa menyampaikan bahwa kegiatan tersebut bertujuan memperkuat koordinasi dan kerja sama antarpihak, khususnya dalam menyediakan informasi yang dapat menjadi dasar bagi upaya penanganan kantong-kantong kemiskinan di daerah.

Validitas Data Jadi Dasar Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan

Dalam sambutan pembukaannya, Wabup H. Ansori menekankan bahwa pendataan harus dilakukan secara menyeluruh dan tidak hanya berfokus pada kondisi rumah maupun kelayakan hunian masyarakat.

Menurutnya, aspek sanitasi, kesehatan, pendidikan, serta pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat juga perlu menjadi perhatian dalam proses pendataan.

Baca Juga:  MotoGP Mandalika 2026 : Memperpanjang Dampak, Mengubah Reputasi Menjadi Pertumbuhan

Dengan demikian, informasi yang dihimpun dapat memberikan gambaran yang lebih akurat mengenai kondisi masyarakat dan menjadi dasar dalam merumuskan kebijakan penanggulangan kemiskinan.

Ia juga meminta seluruh perangkat daerah terkait untuk memastikan data yang disampaikan benar-benar valid serta menindaklanjuti hasil koordinasi melalui langkah-langkah nyata.

Dorong Solusi Konkret untuk Tingkatkan Kesejahteraan Masyarakat

Lebih lanjut, Wabup H. Ansori menegaskan bahwa upaya penurunan kemiskinan tidak cukup hanya dengan mengandalkan pendataan. Diperlukan pula solusi konkret yang mampu meningkatkan pendapatan masyarakat sehingga mereka memiliki kesempatan untuk memperbaiki kualitas hidup dan mencapai kesejahteraan.

Baca Juga:  Menkomdigi Meutya Hafid Tiba di NTB, Pastikan Komunikasi MotoGP Mandalika Tanpa Gangguan

Karena itu, hasil koordinasi diharapkan dapat ditindaklanjuti oleh seluruh perangkat daerah melalui langkah nyata yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Validitas data dan tindak lanjut yang terarah menjadi bagian penting dalam mendukung efektivitas penanganan kantong-kantong kemiskinan di Kabupaten Sumbawa.

Penanganan Kemiskinan Harus Tepat Sasaran dan Berkelanjutan

Melalui kegiatan ini, Pemerintah Kabupaten Sumbawa berharap sinergi bersama BPKP dan seluruh perangkat daerah semakin kuat. Kolaborasi tersebut diharapkan mampu mendukung penanganan kantong-kantong kemiskinan secara tepat sasaran dan berkelanjutan.

Upaya ini sekaligus menjadi bagian dari komitmen Pemerintah Kabupaten Sumbawa dalam mewujudkan Kabupaten Sumbawa yang Unggul, Maju, dan Sejahtera. (*)