NUSRAMEDIA.COM — Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mendorong pembenahan tata niaga tembakau, penguatan posisi tawar petani, serta perlindungan kesehatan masyarakat sebagai bagian dari upaya menyikapi persoalan industri tembakau secara menyeluruh.
Besarnya produksi tembakau perlu diimbangi dengan kepastian pasar dan harga yang lebih transparan bagi petani, sekaligus langkah nyata untuk mengurangi risiko kesehatan akibat konsumsi rokok.
Persoalan tersebut mengemuka dalam pemutaran film dokumenter Di Balik Ilusi Tembakau dan diskusi publik yang diselenggarakan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) di Universitas Mataram, Kamis (29/10/2026).
Mataram menjadi kota kelima dalam rangkaian kegiatan yang membahas dampak industri tembakau terhadap kehidupan petani, pekerja, keluarga, dan kesehatan masyarakat.
Tata Niaga Perlu Berpihak pada Petani
Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Kominfotik) Provinsi NTB, Dr. H. Ahsanul Halik, menegaskan bahwa persoalan tembakau tidak cukup dilihat hanya dari kontribusi ekonominya maupun dampak kesehatannya.
Keduanya perlu menjadi pertimbangan dalam merumuskan kebijakan yang adil dan berpijak pada kondisi nyata masyarakat. “Produksi yang besar belum tentu membuat petani sejahtera. Karena itu, kita perlu memastikan petani mendapatkan perlindungan, kepastian harga, dan posisi tawar yang lebih baik,” ujarnya.
Menurut Aka, pembenahan tata niaga perlu mencakup penguatan data produksi dan harga, transparansi penilaian mutu dan penimbangan, kepastian penyerapan hasil panen, serta mekanisme pengaduan yang dapat diakses petani.
Langkah tersebut penting agar petani memperoleh informasi yang memadai dan tidak selalu berada pada posisi lemah ketika berhadapan dengan pembeli.
Pemanfaatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) juga perlu dievaluasi secara berkala agar penggunaannya sesuai ketentuan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Selain itu, diversifikasi usaha pertanian perlu diperkuat untuk membuka sumber pendapatan alternatif sehingga rumah tangga petani tidak sepenuhnya bergantung pada tembakau.
Biaya Produksi dan Ketidakpastian Harga Membebani Petani
Dari perspektif petani, Sri Rinjani dari Organisasi Pengurus Petani Tembakau Lombok mengungkapkan bahwa tingginya produksi tembakau di NTB belum otomatis menjamin kesejahteraan.
Petani masih menghadapi tingginya biaya produksi dan sewa lahan, ketergantungan pada pinjaman modal, ketidakpastian harga jual, serta risiko gagal panen akibat perubahan cuaca.
Ketika hasil panen tidak sesuai harapan, beban ekonomi petani semakin berat karena biaya produksi dan kewajiban pembayaran pinjaman tetap harus dipenuhi.
Karena itu, penguatan posisi tawar, akses terhadap pasar, perlindungan terhadap risiko usaha tani, serta peluang mengembangkan sumber penghasilan lain menjadi bagian penting dalam menjawab persoalan tersebut.
Film Dokumenter Membuka Perspektif tentang Industri Rokok
Sementara itu, Ketua AJI, Irsyan Hasyim, menjelaskan bahwa film Di Balik Ilusi Tembakau bertujuan membuka ruang bagi masyarakat untuk melihat sisi lain industri rokok yang kerap dikaitkan dengan kesejahteraan dan kontribusi ekonomi.
Film tersebut mengangkat pengalaman petani, penyintas penyakit akibat rokok, serta keluarga yang kehilangan anggota keluarganya. Dokumenter ini juga menyoroti strategi pemasaran industri rokok dan pentingnya melindungi anak-anak serta generasi muda dari pengaruh promosi produk tembakau.
Perlindungan Kesehatan Masyarakat Perlu Diperkuat
Dari sisi kesehatan, akademisi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Mataram, Dr. Marisa Syavitri Dilaga, MPH, menekankan pentingnya perlindungan masyarakat dari paparan asap rokok, terutama anak-anak dan ibu hamil.
Edukasi sejak dini, penerapan Kawasan Tanpa Rokok (KTR), serta dukungan bagi masyarakat yang ingin berhenti merokok perlu terus diperkuat melalui keluarga, lingkungan sosial, dan layanan kesehatan, termasuk puskesmas.
Ia juga mengingatkan bahwa pengeluaran untuk rokok dapat mengurangi kemampuan rumah tangga memenuhi kebutuhan penting lainnya, seperti pangan bergizi, pendidikan, dan layanan kesehatan.
Kesejahteraan Petani dan Kesehatan Publik Harus Berjalan Seiring
Berbagai perspektif tersebut memperlihatkan bahwa persoalan tembakau memerlukan kebijakan yang tidak mengabaikan nasib petani maupun risiko kesehatan masyarakat.
Pembenahan tata niaga, pemanfaatan DBHCHT yang tepat sasaran, edukasi kesehatan, dan diversifikasi usaha perlu berjalan sebagai agenda yang saling melengkapi.
Ukuran keberhasilan tata kelola tembakau bukan semata-mata besarnya produksi, melainkan terciptanya tata niaga yang lebih adil bagi petani, penggunaan anggaran yang memberi manfaat nyata, serta perlindungan kesehatan masyarakat yang dijalankan secara konsisten. (*)
