Sekretaris Fraksi Partai Demokrat DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat, Syamsul Fikri, AR, S.Ag., M.Si. (Ist)

NUSRAMEDIA.COM — Fraksi Partai Demokrat DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat menyoroti sejumlah persoalan mendasar terkait regulasi dan kebijakan pengelolaan pertambangan rakyat di NTB.

Mulai dari percepatan pembentukan regulasi pertambangan rakyat, ketidakkonsistenan tarif pengelolaan Wilayah Izin Pertambangan Rakyat (IPR), besaran koefisien pengelolaan pengusahaan, hingga mekanisme pembayaran Jaminan Reklamasi (Jamrek) yang dinilai berpotensi memberatkan koperasi.

Berbagai catatan kritis tersebut disampaikan dalam Pandangan Umum Fraksi Partai Demokrat DPRD Provinsi NTB terhadap Nota Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi NTB Tahun Anggaran 2027, pada Rapat Paripurna DPRD Provinsi NTB, Senin, 16 November 2026.

Pandangan umum Fraksi Partai Demokrat tersebut disampaikan oleh Juru Bicara Fraksi, Syamsul Fikri A.R., S.Ag., M.Si. Dalam penyampaiannya, Fraksi Demokrat menekankan pentingnya kepastian hukum, keadilan dalam penetapan tarif, serta kebijakan pertambangan rakyat yang tidak justru membebani masyarakat dan koperasi.

Percepatan Regulasi Pertambangan Rakyat Jadi Perhatian

“Fraksi Partai Demokrat mendorong Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB bersama DPRD untuk mempercepat proses pembahasan hingga penetapan regulasi yang mengatur penyelenggaraan pertambangan rakyat,” ujar Syamsul Fikri.

Keberadaan regulasi tersebut dinilai penting sebagai landasan hukum dalam memberikan kepastian usaha, perlindungan terhadap masyarakat penambang, serta memastikan aktivitas pertambangan rakyat dapat berlangsung secara legal, tertib, dan berwawasan lingkungan.

“Fraksi Partai Demokrat berpandangan bahwa percepatan regulasi ini tidak semata-mata ditujukan untuk memberikan legalitas terhadap aktivitas pertambangan,” kata Sekretaris Fraksi Demokrat DPRD Provinsi NTB tersebut.

Baca Juga:  Wabup Sumbawa Turun Langsung Temui Korban Puting Beliung di Berare, Bantuan Disalurkan

“Tetapi juga menjadi instrumen pemerintah dalam melakukan pengawasan, penataan wilayah, perlindungan lingkungan, serta optimalisasi manfaat ekonomi bagi masyarakat dan daerah,” sambung Fikri kerap pria itu disapa.

Soroti Ketidakkonsistenan Tarif Pengelolaan Wilayah IPR

Selain mendorong percepatan regulasi, masih kata Syamsul Fikri, Fraksi Partai Demokrat juga mencermati adanya indikasi ketidakkonsistenan pengaturan tarif pengelolaan Wilayah Izin Pertambangan Rakyat (IPR) dalam Peraturan Daerah Provinsi NTB Nomor 3 Tahun 2026.

Dalam Pasal 75 ayat (4), lanjut dia, disebutkan bahwa biaya pengelolaan pertambangan rakyat mengacu pada ketentuan kementerian yang membidangi Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

“Namun, Lampiran III halaman 549 menetapkan tarif sebesar Rp1.500.000,00 per hektare per tahun. Sementara itu, Kepmen ESDM Nomor 174.K/MB.01/MEM.B/2024 Lampiran VI Bagian B Angka 1 mencantumkan biaya pengelolaan wilayah sebesar Rp40.000,00 per hektare,” katanya.

“Bahkan, angka Rp40.000,00 tersebut masih digunakan dalam contoh penghitungan pada lampiran perda yang sama,” imbuh Legislator Udayana jebolan Daerah Pemilihan (Dapil) V Sumbawa-Sumbawa Barat tersebut.

Atas kondisi tersebut, Fraksi Partai Demokrat meminta Pemerintah Provinsi memberikan penjelasan resmi mengenai dasar hukum dan perhitungan penetapan tarif Rp1.500.000,00 per hektare, disertai dokumen pendukung serta hasil evaluasi dan penyempurnaan regulasinya.

Fraksi juga mendorong konsultasi dengan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian ESDM guna memperoleh kepastian kesesuaian ketentuan tersebut, serta melakukan penyelarasan regulasi melalui mekanisme hukum yang berlaku apabila ditemukan ketidaksesuaian.

Baca Juga:  Aspirasi Tak Bisa Terlealisasi, Achip Minta Maaf kepada Konstituen, Soroti Kewenangan Eksekutif

“Selain itu, pengawasan terhadap pemungutan yang telah berjalan perlu dilakukan untuk memastikan tidak terjadi pungutan yang melampaui ketentuan,” tegas Syamsul Fikri dikesempatan ini.

Pertanyakan Biaya Pembinaan dan Koefisien Pengelolaan Pengusahaan 16 Persen

Tidak hanya persoalan tarif pengelolaan wilayah IPR, Fraksi Partai Demokrat juga meminta penjelasan terkait biaya pembinaan aspek pengelolaan pengusahaan sebagaimana termuat dalam Tabel 2 Lampiran III Peraturan Daerah Provinsi NTB Nomor 3 Tahun 2026.

“Fraksi mempertanyakan tarif, angka, atau koefisien apa yang akan digunakan dalam penentuan tarif tersebut,” tuturnya. Selain itu, Fraksi Partai Demokrat menilai pengambilan sebesar 16 persen dari hasil penjualan untuk pendapatan daerah melalui pengelolaan pengusahaan IPR sangat memberatkan rakyat dan menyebabkan keengganan investor untuk bekerja sama dengan pemilik IPR.

“Fraksi Partai Demokrat juga mempertanyakan pertimbangan pemerintah daerah dalam menentukan koefisien sebesar 16 persen, termasuk apakah penetapan tersebut telah didasarkan pada naskah akademik,” tanyanya.

“Atas persoalan tersebut, Fraksi Partai Demokrat menyarankan agar beban koperasi atau UMKM tidak disamakan dengan perusahaan besar pemegang IUP atau IUPK. Fraksi Demokrat menyarankan agar koefisien bagi koperasi atau UMKM ditetapkan sebesar 5 persen,” lanjutnya.

Tarif Jamrek di Sejumlah Wilayah NTB Ikut Dipersoalkan

Persoalan berikutnya yang menjadi sorotan Fraksi Partai Demokrat adalah perbedaan besaran biaya Jaminan Reklamasi (Jamrek) dalam tabel biaya yang tercantum pada Peraturan Daerah NTB.

Baca Juga:  Polemik Ijazah Gibran Masuk Babak Parlemen, Johan Rosihan Turut Teken Usulan Hak Menyatakan Pendapat

Fraksi mencermati bahwa besaran biaya Jamrek dalam perda tersebut berbeda-beda untuk beberapa wilayah. Padahal, dalam Kepmen ESDM Nomor 344 Tahun 2025 telah ditetapkan bahwa untuk Provinsi NTB pada tahun 2026, besaran Jamrek adalah Rp196.600.000 per hektare untuk 10 tahun bagi seluruh wilayah di NTB.

“Dengan demikian, Fraksi Partai Demokrat berpandangan bahwa seharusnya tidak boleh terjadi perbedaan tarif Jamrek pada masing-masing Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR),” ungkapnya.

Pembayaran Jamrek 75 Persen pada Bulan Pertama Dinilai Memberatkan Koperasi

Tak sampai disitu, Fraksi Partai Demokrat juga menyoroti ketentuan pembayaran Jamrek sebesar 75 persen pada bulan pertama setelah diterbitkannya IPR.

Ketentuan tersebut dinilai cukup memberatkan koperasi karena pada tahap awal penerbitan IPR, koperasi belum melakukan produksi dan belum memiliki anggaran untuk membayar Jamrek.

“Sementara itu, proses persiapan hingga dimulainya kegiatan produksi membutuhkan waktu berkisar empat sampai enam bulan,” katanya.

Atas kondisi tersebut, Fraksi Partai Demokrat menyarankan agar Pemprov NTB berkomunikasi dengan Kementerian ESDM untuk memberikan kelonggaran waktu pembayaran Jamrek selama empat bulan, bukan hanya satu bulan setelah IPR diterbitkan.

Usulan tersebut menjadi salah satu perhatian Fraksi Partai Demokrat dalam mendorong kebijakan pertambangan rakyat yang lebih proporsional, khususnya dalam memberikan ruang bagi koperasi untuk mempersiapkan kegiatan operasional dan memulai produksi sebelum dibebani kewajiban pembayaran. (*)