NUSRAMEDIA.COM — Anggota Komisi V DPR RI Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Johan Rosihan, menyoroti belum tuntasnya persoalan pembebasan tanah untuk pembangunan akses menuju Stasiun Kereta Cepat Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat.
Hal tersebut disampaikan Johan dalam sesi diskusi Kunjungan Kerja Spesifik (Kunfik) Komisi V DPR RI, Jumat (13/11/2026). Kunjungan ini menjadi agenda kerja lapangan pertamanya sejak mendapat penugasan baru dari Fraksi PKS di Komisi V DPR RI.
Dalam kunjungan yang dipimpin Wakil Ketua Komisi V DPR RI H. Andi Darmawan Aras terswbut, rombongan melakukan peninjauan infrastruktur Stasiun Kereta Cepat Padalarang dan menggelar pertemuan dengan Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan, Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum, PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC), serta pemangku kepentingan terkait.
Johan mengungkapkan bahwa berdasarkan informasi yang diperoleh saat peninjauan lapangan, masih terdapat persoalan penyelesaian lahan untuk akses menuju stasiun yang berkaitan dengan aset PT Pertamina.
“Persoalan pembebasan tanah ini harus segera mendapatkan kepastian penyelesaian. Kita tidak ingin infrastruktur kereta cepat yang dibangun dengan investasi sangat besar justru menghadapi hambatan konektivitas karena akses menuju stasiun belum tertangani secara tuntas,” tegas Johan.
Legislator asal Daerah Pemilihan (Dapil) NTB I Pulau Sumbawa tersebut meminta pihak terkait menjelaskan status hukum lahan, hambatan yang dihadapi, serta mekanisme penyelesaiannya, termasuk koordinasi dengan PT Pertamina sebagai pihak yang disebut memiliki aset di kawasan tersebut.
Menurut Johan, kepastian penguasaan lahan menjadi bagian penting dalam menjamin kelancaran pembangunan infrastruktur transportasi. Karena itu, penyelesaian persoalan tersebut harus dilakukan melalui koordinasi yang jelas antara pemerintah, pengelola kereta cepat, pemerintah daerah, dan pemilik aset.
“Kita perlu memastikan apa sebenarnya yang menjadi kendala. Apakah menyangkut status aset, mekanisme pelepasan tanah, atau persoalan administratif lainnya. Semua harus dibuka secara jelas agar ada langkah penyelesaian yang konkret dan terukur,” ujarnya.
Johan juga menekankan bahwa keberhasilan pembangunan kereta cepat tidak boleh hanya diukur dari kecanggihan teknologi dan kecepatan perjalanan, tetapi juga dari kemudahan masyarakat mengakses layanan transportasi tersebut.
“Kereta cepat tidak cukup hanya cepat di atas rel. Akses menuju stasiunnya juga harus mudah, aman, dan terintegrasi. Jangan sampai masyarakat menikmati perjalanan kereta yang cepat, tetapi justru kehilangan waktu karena persoalan akses menuju stasiun,” katanya.
Dalam forum tersebut, Johan mendorong agar instansi terkait segera membangun koordinasi khusus untuk mempercepat penyelesaian persoalan lahan dengan tetap menjamin kepastian hukum dan tertib pengelolaan aset negara maupun BUMN.
Ia juga meminta adanya kejelasan mengenai pihak yang bertanggung jawab, tahapan penyelesaian, serta target waktu yang dapat dipantau melalui fungsi pengawasan DPR RI.
“Yang dibutuhkan bukan sekadar penjelasan mengenai kendala, tetapi kepastian siapa yang menyelesaikan, bagaimana mekanismenya, dan kapan persoalan tersebut dapat dituntaskan,” tegasnya.
Mengakhiri keterangannya, Johan menegaskan komitmennya untuk mengawal pembangunan infrastruktur yang tidak hanya berorientasi pada proyek fisik, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Sebagai anggota Komisi V, saya ingin memastikan setiap pembangunan infrastruktur benar-benar menghadirkan konektivitas, meningkatkan produktivitas, dan memperluas manfaat ekonomi bagi rakyat. Investasi besar harus diikuti dengan pelayanan publik yang optimal,” pungkas Johan. (*)
