Gubernur NTB Dr. H. Lalu Muhamad Iqbal didampingi Juru Bicara Pemprov sekaligus Kepala Dinas Kominfotik Provinsi NTB Dr. H. Ahsanul Khalik. (Ist)

NUSRAMEDIA.COM — Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Lalu Muhamad Iqbal menegaskan pentingnya pengakuan terhadap kekhasan daerah sebagai substansi paling mendasar dalam revisi undang-undang tentang Provinsi NTB dan Nusa Tenggara Timur (NTT).

Pengakuan tersebut dinilai menjadi kunci untuk memperkuat kewenangan, kapasitas fiskal, serta dukungan pembiayaan pembangunan yang sesuai dengan karakteristik daerah kepulauan.

Hal itu disampaikan Gubernur yang akrab disapa Miq Iqbal saat memaparkan karakteristik geografis, kekayaan sumber daya kelautan, potensi pariwisata, hingga kebutuhan penguatan kewenangan dan pembiayaan daerah kepulauan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Badan Legislasi (Baleg) DPR RI di Gedung Nusantara I, Jakarta, Senin (16/11/2026).

RDP tersebut membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) Perubahan atas UU Nomor 20 Tahun 2022 tentang Provinsi NTB dan UU Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).

Hadir dalam pertemuan tersebut Ketua Baleg DPR RI Bob Hasan, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto, Wakil Menteri Pariwisata Ni Luh Enik Ermawati, Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Nufransa Wira Sakti, Gubernur NTT E. Melkiades Laka Lena, serta pimpinan dan anggota Baleg DPR RI.

Revisi UU Masuk Prioritas Legislasi 2026

Saat membuka sidang, Ketua Baleg DPR RI Bob Hasan menyampaikan bahwa revisi kedua undang-undang tersebut telah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2026.

Pembahasan diarahkan untuk mengakomodasi kekhasan NTB dan NTT, terutama karakteristik wilayah kepulauan dan potensi pariwisata yang menjadi keunggulan kedua provinsi.

Baca Juga:  Gubernur NTB Pimpin High Level Meeting, Perkuat Sinkronisasi Program dan Matangkan PON XXII/2028

Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menyampaikan dukungan terhadap penguatan pengaturan kekhasan daerah. Menurutnya, karakteristik daerah perlu dilihat secara utuh, meliputi kondisi geografis, sumber daya alam, sosial budaya, kehidupan keagamaan, serta potensi sumber pendapatan.

Pengakuan terhadap kekhasan tersebut penting agar pengaturan pemerintahan dan pembangunan dapat lebih sesuai dengan kondisi masing-masing daerah.

Dukungan juga disampaikan Wakil Menteri Pariwisata Ni Luh Enik Ermawati dan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Nufransa Wira Sakti. Perspektif kedua kementerian tersebut berkaitan erat dengan kebutuhan pengembangan potensi pariwisata serta penguatan kapasitas fiskal daerah dalam membiayai pembangunan.

Pengakuan Kekhasan Daerah Jadi Substansi Utama

Menanggapi agenda tersebut, Miq Iqbal menegaskan bahwa pengakuan terhadap kekhasan daerah merupakan substansi paling mendasar dari revisi undang-undang.

“Bagi kami, hal yang paling penting dari revisi undang-undang ini adalah adanya pengakuan terhadap kekhasan daerah kami,” ujarnya.

Penegasan tersebut kemudian diperkuat dengan pemaparan fakta geografis NTB yang menunjukkan betapa kuatnya karakter kepulauan provinsi ini.

Dari total luas wilayah 49.312,19 kilometer persegi, perairan laut NTB mencapai 29.159,04 kilometer persegi atau 59,13 persen. Sementara itu, luas daratan hanya 20.153,15 kilometer persegi atau 40,87 persen.

NTB terdiri atas dua pulau utama, yakni Lombok dan Sumbawa, serta 403 pulau kecil, dengan garis pantai sepanjang 2.992,52 kilometer.

Baca Juga:  Pulihkan Predikat Informatif, Pemprov NTB Perkuat Kapasitas PPID di Seluruh Perangkat Daerah

Laut sebagai Ruang Kehidupan dan Sumber Pertumbuhan Ekonomi

Selain memiliki karakter geografis kepulauan, posisi NTB juga sangat strategis. Selat Lombok merupakan bagian dari Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) II yang menghubungkan Samudra Hindia dan Samudra Pasifik.

Bagi NTB, laut bukan sekadar pemisah antarpulau, melainkan ruang kehidupan, jalur konektivitas, sekaligus sumber pertumbuhan ekonomi.

Namun, karakteristik wilayah kepulauan juga membawa konsekuensi terhadap biaya pembangunan, distribusi logistik, transportasi, dan jangkauan pelayanan publik.

Menurut Miq Iqbal, potensi besar tersebut membutuhkan dukungan kebijakan yang sepadan. Pengembangan pariwisata dan ekonomi kelautan tidak cukup hanya mengandalkan promosi dan investasi, tetapi juga memerlukan konektivitas antarpulau, pelabuhan, dermaga, infrastruktur dasar, pengelolaan lingkungan, serta pembiayaan yang memadai.

Dengan demikian, kekayaan geografis dan sumber daya alam yang dimiliki NTB harus diimbangi dengan kebijakan pembangunan yang mampu menjawab tantangan nyata sebagai daerah kepulauan.

Dorong Penguatan Kewenangan dan Kapasitas Fiskal

Karena itu, Miq Iqbal mengemukakan pentingnya penguatan kewenangan dan kapasitas fiskal daerah agar pembangunan dapat berjalan lebih optimal dan sesuai dengan kebutuhan wilayah.

Ia juga menyampaikan sejumlah alternatif pembiayaan, termasuk kemungkinan pengembangan skema penerimaan dari aktivitas pariwisata dan pemanfaatan obligasi daerah. Opsi tersebut memerlukan landasan hukum dan pengaturan yang jelas sesuai ketentuan perundang-undangan.

Penguatan kewenangan dan dukungan fiskal tersebut menjadi penting agar pemerintah daerah memiliki kapasitas yang lebih memadai dalam membangun konektivitas, mengembangkan potensi ekonomi, serta menghadirkan pelayanan publik secara merata di seluruh wilayah, termasuk pulau-pulau kecil.

Baca Juga:  Polemik Ijazah Gibran Masuk Babak Parlemen, Johan Rosihan Turut Teken Usulan Hak Menyatakan Pendapat

NTB dan NTT, Dua Provinsi dengan Takdir Pembangunan yang Berkaitan

Dalam kesempatan tersebut, Miq Iqbal juga menambahkan bahwa NTB dan NTT memiliki kedekatan geografis serta kepentingan pembangunan yang saling berkaitan. Kerja sama kedua provinsi bersama Bali juga telah diperkuat melalui forum regional KRBNN.

Menggambarkan kedekatan dan keterkaitan tersebut, Miq Iqbal menyampaikan sebuah pernyataan yang menegaskan eratnya hubungan kedua provinsi. “NTB dan NTT ini bukan cita-cita untuk bersatu, tetapi sebuah takdir untuk bersatu,” ungkapnya.

Pernyataan tersebut sekaligus menggambarkan pentingnya membangun sinergi antardaerah dalam menjawab berbagai tantangan pembangunan kawasan kepulauan.

Revisi UU Diharapkan Hadirkan Kebijakan yang Lebih Berkeadilan

Miq Iqbal berharap revisi undang-undang menghasilkan pengakuan yang lebih operasional terhadap karakteristik daerah, disertai penguatan kewenangan, kebijakan fiskal, dan dukungan pembiayaan yang memperhitungkan beban geografis kepulauan.

Dengan begitu, kekayaan laut dan pariwisata tidak hanya menjadi potensi di atas kertas, tetapi dapat diolah menjadi sumber pertumbuhan ekonomi, memperluas kesempatan kerja, dan menghadirkan pemerataan pembangunan hingga pulau-pulau kecil.

Pengakuan terhadap kekhasan NTB dalam revisi undang-undang diharapkan tidak berhenti pada pengakuan karakteristik wilayah semata, tetapi juga tercermin dalam kebijakan, kewenangan, dan dukungan pembiayaan yang mampu menjawab kebutuhan pembangunan daerah kepulauan. (*)