Anggota Komisi II DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat, H. Salman Alfarizi, SH. (Ist)

NUSRAMEDIA.COM — DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat menyambut baik dan mengapresiasi langkah Pemerintah Provinsi (Pemprov) dalam menyikapi persoalan kekosongan/kelangkaan Gas Elpiji 3 Kg di lingkup NTB.

Pasalnya, dengan mengusulkan penambahan kuota sebanyak 150 ribu tabung gas melon oleh Pemprov, pihak DPRD NTB menilai hal itu akan menjadi salah satu solusi untuk menjawab persoalan gas elpiji 3 kg di NTB.

“Tentu kami sambut baik dan mengapresiasi langkah Pemprov yang melakukan pengusulan penambahan kuota ini,” kata Anggota Komisi II DPRD Provinsi NTB, Salman Alfarizi di Mataram.

Legislator Partai Amanat Nasional (PAN) Udayana jebolan Dapil V Sumbawa-Sumbawa Barat itupun lantas menyampaikan harapannya. Pihaknya mendorong agar dapat terjadinya penambahan atau terbukanya pangkalan baru.

Karena dengan adanya penambahan pangkalan, menurut dia, akan memberikan dampak yang positif, terutama bagi masyarakat terkait kos biaya maupun memudahkan akses dalam mendapatkan gas melon.

“Harapan kita dengan adanya usulan penambahan, nantinya akan dapat mengurangi kos biaya masyarakat dan mrngurangi kenaikan harga, maka diperlukan pendekatan barang ke lini akhir,” kata Haji Salman kerap ia disapa.

Baca Juga:  Festival Perak NTB 2025, Melestarikan Budaya Lokal di Tengah Arus Digital

“Dengan adanya penambahan pangkalan yang awalnya kios atau sub-pangkalan bisa menjadi pangkalan. Intinya, ditingkatkan kelasnya, sehingga harga itu tidak lagi di atas HET (Harga Eceran Tertinggi),” imbuhnya.

Oleh karenanya, sebagai langkah strategis, pihaknya mendorong dan menyarankan agar membuka pangkalan baru. “Kita dorong terbukanya pangkalan baru. Intinya ya itu tadi, supaya memangkas harga distribusi dan memudahkan akses masyarakat untuk mendapatkan gas elipiji 3 kilo ini,” demikian Salman Alfarizi.

PEMPROV NTB AJUKAN TAMBAHAN 150 RIBU TABUNG MELON

Diberitakan sebelumnya, Pemprov NTB telah mengajukan tambahan 150 ribu tabung gas melon ke Pemerintah Pusat. Permintaan itu menyusul kekosongan stok di beberapa wilayah akibat perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW.

Dalam surat Nomor: 050/H1S/DPC.NTB/IX/2025 dengan tembusan Gubernur NTB, Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi NTB, Kepala Dinas ESDM NTB, dan Ketua DPC Hiswana Migas NTB.

Baca Juga:  Catatan Strategis Fraksi PKS Terhadap Nota Keuangan Perubahan APBD TA 2025

Permintaan penambahan kuota gas melon sudah diusulkan sejak 8 September 2025. Adapun kuota penambahan gas melon untuk 10 kabupaten/kota di NTB. Di antaranya Kota Mataram  sebanyak 20.444,8, Kabupaten Lombok Barat sejumlah 23.475,2. Lalu untuk Kabupaten Lombok Tengah 28.243,2, dan Kabupaten Lombok Timur 34.899,2.

Kemudian Kabupaten Lombok Utara 7.100,8, Kabupaten Sumbawa 12.208, Kabupaten Sumbawa Barat 3.449,6. Untuk Kota Bima 3.920, Kabupaten Bima 8.7744, serta Kabupaten Dompu 6,291,2.

Gubernur NTB, Dr. H. Lalu Muhamad Iqbal menegaskan kekosongan stok ini murni karena adanya kegiatan keagamaan. Bukan karena digunakan untuk dapur MBG. “Jangan spelukasi seperti itu. Ini murni karena penggunaan di luar yang diperuntukkan,” katanya.

Terpisah, Kepala Dinas Perdagangan Provinsi NTB, Jamaluddin Malady mengatakan, di tengah kekosongan gas melon saat ini. Pemprov NTB telah mengusulkan penambahan penyaluran kepada Pertamina.

Menanggapi dugaan penggunaan gas melon untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG). Jamal menegaskan gas melon diperuntukkan hanya untuk masyarakat miskin. Ia menegaskan, penggunaan gas melon tidak diperuntukkan kepada pengusaha, dapur MBG dan lainnya.

Baca Juga:  Penjelasan Gubernur NTB Terhadap Nota Keuangan dan Ranperda Perubahan APBD 2025

“Kami mengimbau kepada elpiji 3 kg ini tidak boleh dipakai oleh pengusaha, restoran, hotel atau dapur MBG, Industri tembakau, macam-macam itu tidak boleh itu,” tegasnya.

Untuk memastikan aduan masyarakat soal penggunaan gas melon untuk MBG, mantan Kadis Pariwisata NTB itu mengaku akan melakukan tinjauan langsung ke lapangan. Pemprov, lanjutnya sudah berkoordinasi dengan Dinas Perdagangan kabupaten/kota untuk melakukan pengecekan.

Menurutnya, fenomena kekurangan stok gas melon selalu terjadi setiap tahunnya. Walaupun begitu, Pertamina dan Pemprov NTB cukup responsive langsung meminta tambahan stok ke pusat.

Lebih lanjut, ia mengungkapkan kekosongan stok gas elpiji 3kg ini tidak akan terjadi lagi. Ketika Koperasi Desa Merah Putih sudah beroperasi total di NTB, stok gas melon akan selalu ada, disediakan oleh koperasi.

“Nanti di situ akan ada stok (elpiji). Jadi akan disiapakan kebutuhannya. Perkiraan jumlah tabung yang diajukan. Gubernur sudah bersurat. Jumlahnya tergantung dari kebutuhan dan kekurangan masyarakat,” katanya. (*)