Beranda HEADLINE KPU Kembalikan Sisa Hibah Pilgub ke Pemprov NTB

KPU Kembalikan Sisa Hibah Pilgub ke Pemprov NTB

Ketua KPU Provinsi NTB M Khuwailid bersama Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal. (Ist)

NUSRAMEDIA.COM — Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi NTB mengembalikan sisa dana hibah penyelenggaraan Pemilihan Gubernur (Pilgub) 2024 sebesar Rp19,16 miliar kepada Pemerintah Provinsi NTB. Penyerahan secara simbolis dilakukan Ketua KPU Provinsi NTB kepada Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal di ruang kerjanya, Rabu (09/04/2025).

KPU Provinsi NTB mamanfaatkan kesempatan ini juga untuk menyampaikan program strategis, yakni Program Pelopor Desa Demokrasi. Dalam pertemuan tersebut, Gubernur menyampaikan apresiasi atas kesuksesan KPU NTB dalam menyelenggarakan dua agenda demokrasi besar, yakni Pemilu dan Pilkada 2024, yang berlangsung lancar dan damai.

Baca Juga:  45 Pelaku Berhasil Diringkus, Polda NTB Bongkar 32 Kasus Narkoba

“Penting menjaga kesinambungan kerja sama antara KPU dan pemerintah daerah untuk mewujudkan demokrasi yang lebih baik di masa mendatang. Sudah waktunya kita mulai memikirkan lima tahun ke depan, supaya penyelenggaraannya juga lebih baik, dengan pembelajaran dari penyelenggaraan sebelumnya,” ujar Iqbal.

Dirinya berkomitmen mendukung program penguatan demokrasi yang diusulkan KPU NTB. “Kita akan mengkaji skema pendanaan bersama serta kolaborasi untuk menyukseskan Program Pelopor Desa Demokrasi,” ujar Gubernur Iqbal.

Sementara itu Ketua KPU NTB Muhammad Khuwailid menyampaikan bahwa dari total dana hibah Pilgub NTB yang dikelola sebesar 138 Milyar, telah disetorkan sisa dana ke Kas Daerah sebesar Rp19,16 milyar. Selain pengembalian sisa dana hibah, ia menjelaskan program jangka panjang yang diberi nama Pelopor Desa Demokrasi. Program ini ditujukan untuk membangun kualitas demokrasi masyarakat dari tingkat desa.

Baca Juga:  Gubernur NTB Lalu Iqbal Buka Pelatihan Vertical Rescue Evacuation

Pada Pilgub NTB yang lalu ada 15 titik Desa. “Kami berharap dapat terus dikembangkan dengan dukungan dari Pemerintah Provinsi NTB, DPRD, serta pihak-pihak terkait lainnya. Demokrasi bukan hanya tentang pemilihan, tetapi juga tentang membangun budaya berdemokrasi,” demikian ungkap M Khuwailid. (red)