NUSRAMEDIA.COM — DPC PDI Perjuangan Kota Mataram memastikan diri akan siap mengamankan kebijakan Presiden Jokowi. Terutama dalam memperjuangkan nasib para pegawai dengan status honorer. Mulai dari guru hingga tenaga kesehatan.
Sehingga, nantinya diharapkan dapat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K) tahun 2022. Demikian hal itu ditegaskan oleh Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Mataram, Made Slamet. Menurut dia, pihaknya sudah meminta.
Yaitu agar Fraksi PDI Perjuangan Kota Mataram bergerak dan mengawal proses seleksi P3K tahun ini. Dimana saat ini dilakukan pendataan oleh Pemerintah Kota (Pemkot) setempat. “Kami juga sudah membuka posko pengaduan,” ujarnya.
“Bagi guru honorer dan nakes peserta seleksi P3K yang merasa dirugikan atau didzolimi. Jadi terbuka mereka melaporkan,” imbuh Made. Dia juga mengaku sudah memperoleh instruksi dari DPP Partai dan Ketua DPD PDI Perjuangan NTB Rachmat Hidayat.
Ini berkaitan dengan pengawalan proses dan seleksi P3K Tahun 2022 diwilayah masing-masing. Karena, kata Made, kebijakan presiden yang sudah diumumkan MenpanRB Abdullah Azwar Anas itu, sangat mulia.
Hal ini merupakan buah konsistensi Presiden yang sejak awal menjadikan pendidikan dan kesehatan sebagai perioritas. Utamanya, kata anggota DPRD NTB asal Dapil Kota Mataram tersebut, yaitu dalam pembangunan nasional selama ini.
“Jadi, sangat tidak etis manakala program mulia Pak Presiden ini nantinya ada pihak-pihak yang menyalahgunakannya di daerah,” katanya. “Maka, sebagai kader partai, kami wajib untuk mengawal proses ini dari awal hingga akhir,” tegas pria yang duduk di Komisi II DPRD NTB tersebut.
Sebagai upaya nyata dalam menyikapi hal ini, pihaknya telah menyiapkan posko pengaduan di DPC PDI-P Kota Mataram. “Tentunya ini menjadi konsen partai untuk memperjuangkan nasib mereka,” demikian hal itu ditegaskan Made Slamet.
Sebelumya, pemerintah memastikan akan memperjuangkan nasib para pegawai dengan status honorer. Yakni guru dan tenaga kesehatan, agar dapat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahun 2022.
“Sebenarnya yang menjadi prioritas sesuai program presiden, pendidikan dan kesehatan akan kami tuntaskan PPPK-nya,” kata MenpanRB. “Tahun ini total pengangkatan 1.086.000. Sebanyak 983 ribu di antaranya di daerah,” jelas Abdullah Azwar Anas, dalam siaran tertulisnya, Selasa (8/11) lalu.
Mantan Bupati Banyuwangi itu, mengaku, bahwa pemerintah menyiapkan formasi besar dalam merekrut Aparatur Sipil Negara (ASN). Namun, ada formasi khusus ketika pemerintah merekrut ASN di Papua. “Formasi khusus untuk di Papua dan sesuai arahan Presiden, Papua perlu mendapatkan perhatian,” ucap Azwar.
Politisi PDIP itu, mengatakan, formasi khusus perlu diterapkan agar tidak terjadi kekosongan saat pemerintah merekrut ASN di Papua. “Maka tahun ini kami membuat kebijakan untuk ASN di Papua, 80 persen diisi orang Papua, 20 persen dari luar,” ujarnya. “karena kalau banyak diisi dari luar, nanti pindah lagi, Papua-nya kosong. Begitu, ya,” sambung Azwar.
Ia menjelaskan, pemerintah setiap tahunnya menyediakan kuota bagi honorer dan tenaga kesehatan agar bisa diangkat sebagai ASN. Terlebih, lanjut Azwar, pemerintah era Jokowi tentu mengupayakan para guru honorer bisa diangkat sebagai ASN. Sebab, hal itu menjadi amanat konstitusi.
“Ini ada undang-undang lima tahun lalu (yang disahkan), lima tahun lalu ada UU bahwa untuk meningkatkan ASN yang profesional dan baik, itu harus ditata,” tuturnya. “Kalau enggak, nanti ASN kita honorer semua, padahal ada fresh graduate yang sekarang lulus kurang lebih 300 ribu perlu ditampung,” pungkas MenpanRB. (red)
