Rencana pembentukan PT NTB Capital (Perseroda) terus dimatangkan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Nusa Tenggara Barat. (Ist)

NUSRAMEDIA.COM — Rencana pembentukan PT NTB Capital (Perseroda) terus dimatangkan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Nusa Tenggara Barat melalui pembahasan intensif.

Pembahasan perihal ini dilakukan dalam sebuah Focus Group Discussion (FGD) yang berlangsung di ruang kerja Gubernur NTB pada, Jum’at 14 November 2025. Fokus pembahasan terkait persiapan pendirian PT NTB Capital.

Dalam arahannya, Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal menegaskan rencana pendirian PT NTB Capital yang dalam proposal menggunakan nomenklatur NTB Capital Syariah yang satu diantaranya fokus utama pemerintah provinsi.

Baca Juga:  Dinas Perkim NTB Pugar 174 Rumah Tidak Layak Huni pada 2025, Target Besar Menanti di 2026

“Selain program Desa Berdaya, salah satu flagship yang tiap hari selalu saya pikirkan adalah NTB Capital ini,” Miq Iqbal sapaan akrabnya orang nomor satu di NTB tersebut.

“Saya ingin merestrukturisasi paradigma berbisnis Pemerintah Provinsi NTB supaya aman secara politik, legal, dan sound secara bisnis,” sambung Gubernur Lalu Muhamad Iqbal.

Ia mengaku dirinya telah beberapa kali berkonsultasi dengan para ahli manajemen, termasuk dari Boston Management, McKinsey, hingga Standard Chartered.

Ini, kata Miq Iqbal, untuk memastikan arah transformasi BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) berjalan tepat dan profesional. Ditargetkan pembahasan regulasi terkait NTB Capital dapat masuk dalam Prolegda dan mulai dibahas paling lambat awal triwulan II tahun 2026.

Baca Juga:  Pemprov NTB Salurkan Rp3 Miliar dan Kirim Relawan Medis untuk Korban Bencana di Aceh, Sumut, dan Sumbar

“Terpenting masuk dulu dalam Prolegda. Target saya di akhir triwulan pertama atau awal triwulan kedua sudah mulai pembahasan Perda-nya,” ujarnya. Dalam laporan teknis, Perumus Ahli konsep NTB Capital Dr. Prayitno Basuki menjelaskan ada tahapan pendirian yang harus dilalui.

“Jika hari ini arahan sudah final, Rabu atau Kamis pada minggu depan kita bisa langsung FGD kedua,” jelasnya. Dalam pada itu, Kepala Biro Ekonomi NTB Dr. Najamudin, menyampaikan proses administrasi telah berjalan sesuai arahan. “Prolegda sudah kami masukkan. Kemarin dalam rapat kerja dengan Komisi III, sudah kami sampaikan seluruh tahapan ini,” katanya.

Baca Juga:  Cilok Fest Sembalun Meriahkan HUT ke-67 NTB, Gubernur Iqbal Tekankan Arah Pembangunan Pro-Rakyat

Keterlibatan legislatif sejak awal dinilai penting untuk memastikan kesiapan regulasi sebelum pembahasan Perda pendirian PT NTB Capital dimulai tahun depan. Pertemuan dipimpin langsung Gubernur NTB, dihadiri jajaran pimpinan OPD terkait, ahli manajemen, serta dpara direksi BUMD. (*)