NUSRAMEDIA.COM — Harapan besar Provinsi Nusa Tenggara Barat, yaitu terwujudnya NTB Gemilang. Untuk mewujudkan itu, tentunya dibutuhkan dukungan dan kerjasama semua elemen.
Mewujudkan NTB Gemilang bisa dilakukan mulai dari desa-desa yang ada. Oleh karenanya, Kepala Desa dan perangkatnya diharapkan mampu bersinergi/berkolaborasi.
Sehingga apa yang menjadi harapan besar bersama dapat terwujud lebih baik lagi. Hal ini memang tidaklah mudah, tugas kades dan perangkatnya juga kerap dihadapkan dengan hal berat.
Bahkan seringkali pula fokus pembangunan menjadi tantangan antara kebutuhan masyarakat dan politik praktis. Maka dari itu, para kades diharapkan pula mampu memperkuat jaringannya.
Termasuk pula memperkuat daya tawar desa, agar pembangunan dapat dirasakan secara nyata, terlebih lagi untuk masyarakat. “Tugas kepala desa memperkuat jaringan dan daya tawar desa,” kata Gubernur NTB Zulkieflimansyah.
“Sehingga pembangunan benar-benar untuk masyarakat,” tambah Bang Zul kerap Gubernur NTB disapa saat menghadiri pelantikan Asosiasi Perangkat Desa seluruh Indonesia (APDESI) NTB di Hotel Puri Sharon, Senggigi, Lombok Barat, Sabtu (22/10).
Menurut dia, kemampuan manajemen dan kesungguhan bekerja untuk masyarakat serta soliditas para penyelenggara pemerintahan desa akan cepat melakukan percepatan pembangunan dalam skala lebih besar seperti daerah bahkan nasional.
Penguatan kapasitas seperti sekolah kepemerintahan baik, sambung Bang Zul, namun meningkatkan kinerja badan usaha milik desa (BUMD) atau mengelola anggaran dana desa dengan sebaik-baiknya cukup menjadikan desa sebagai pusat pembangunan.
Dikesempatan yang sama, Sekretaris Jenderal DPP APDESI Surta Wijaya berpendapat, Gubernur sebagai kepala daerah selama memiliki kebijakan yang menyejahterakan masyarakat desa akan memudahkan pembangunan secara menyeluruh.
Meski demikian, ia masih menyayangkan politik anggaran dana desa yang belum berpihak pada kepentingan masyarakat. “Ada beberapa point, seperti marwah pemerintahan desa yang seharusnya sejajar secara undang-undang,” katanya.
“Lalu otonomi pengelolaan dana desa dan kesejahteraan kepala desa dan perangkatnya yang masih terus kami perjuangkan,” tambahnya lagi. Maka dari itu, para kades di NTB harus berorientasi saling mendukung dengan para kepala daerah diatasnya yang semestinya sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Sementara itu, Mastur selaku Ketua DPD APDESI NTB terpilih periode 2022-2027 menegaskan, pihaknya menyatakan kesiapan akan mengawal Undang-Undang (UU) tentang desa. Dengan harapan, dapat tewujudnya desa yang mandiri. (red)
