NUSRAMEDIA.COM — Progres pekerjaan fisik dari program Pemerintah Provinsi (Pemprov) Nusa Tenggara Barat telah mencapai 77,87 persen. Ini hingga tanggal 31 November 2022 lalu.
Hanya saja, dalam realisasi keuangan baru mencapai 63,16 persen. “Ada deviasi antara realistik fisik dan realisasi keuangan,” kata Asisten III Setda NTB Wirawan Ahmad beberapa hari lalu.
“Artinya ada kegiatan-kegiatan yang sudah dikerjakan, namun pembayarannya masih dalam proses administrasi,” sambung mantan Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) NTB tersebut.
Meski begitu, pihaknya meyakini dan optimistis bahwa kegiatan-kegiatan yang dibiayai melalui dana transfer umum dan DAK akan terlealisasi sesuai target diakhir tahun ini.
Ini, kata pria yang dikenal ramah dan murah senyum itu, baik target fisik maupun target keuangan hingga akhir tahun 2022 ini. “Meskipun ada deviasi, tapi tidak signifikan,” tegas Wirawan.
Diakuinya bahwa ada sedikit tantangan pada kegiatan yang bersumber dari PAD. Karena, sampai saat ini PAD baru terlealisasi sebesar 72 persen lebih.
Oleh karenanya, diperkirakan tidak bisa terlealisasi 100 persen hingga akhir tahun 2022 ini. “Artinya ada beberapa kegiatan yang dibiayai oleh PAD,” ujar Haji Wirawan.
“Meskipun sudah dikerjakan 100 persen, tetapi belum bisa dibayarkan. Dan ini sudah ada mekanismenya, yakni menjadi kewajiban Pemprov NTB untuk dibayarkan pada tahun 2023 mendatang,” imbuhnya.
Misalnya pekerjaan fisik yang ada di Dinas Perkim, Dinas PUPR dan beberapa OPD yang pembiayaannya berasal dari PAD. “Tapi karena PAD tidak sesuai target, makanya akan dibayarkan pada tahun berikutnya,” terangnya.
Selain belanja APBD, Pemprov NTB juga diamanati mengerjakan pekerjaan yang dibiayai APBN. Dan yang disalurkan melalui dana dekosentrasi maupun tugas perbantuan.
Untuk yang dana Dekon, progressnya fisiknya cukup tinggi capai 83,21 persen, sementara progres keuangan mencapai 65,84 persen. Sementara pekerjaan yang sifatnya tugas perbantuan fisiknya sudah 85,60 persen.
Sementara realisasi keuangannya 52,90 persen. Kegiatan yang dibiayai melalui dua sumber ini dipastikan akan terealisasi sesuai rencana pada Desember ini, mengingat dananya sudah tersedia di Rekening Kas Umum Negara.
Demikian juga dengan belanja daerah yang bersumber dari dana transfer. Sampai saat ini, dana transfer sudah terealisasi 92 persen lebih.
Anggarannya sudah tersedia di kas daerah. Tinggal masalah administrasi. “Kita optimis di akhir tahun terealisasi semuanya sesuai target,” tegasnya.
“Intinya, masih rendahnya serapan keuangan, bukan karena rendahnya kinerja eksekutif atau OPD dalam mengeksekusi belanja,” kata Asisten III.
“Ini hanya masalah administrasi pembayaran. Pekerjaannya sudah sesuai target. Bahkan banyak pekerjaan sudah dilaksanakan 100 persen,” lanjutnya.
Jadi dapat disimpulkan untuk dana yang bersumber dari dana transfer, dana dekon dan dana tugas perbantuan realisasi fisik dan keuangan akan tuntas sesuai dengan target pada bulan Desember.
Sementara untuk belanja yang bersumber dari PAD, realisasinya akan menyesuaikan dengan realisasi PAD itu sendiri. (red)
