NUSRAMEDIA.COM — Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mencatat peningkatan signifikan dalam evaluasi keterbukaan informasi publik. Nilai Self Assessment Questionnaire (SAQ) pada Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2026 mencapai 100, melonjak 37 poin dibandingkan tahun sebelumnya yang berada di angka 63.
Capaian tersebut dipaparkan langsung Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal dalam Presentasi Uji Publik Monev Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2026 di Jakarta, Rabu (11/11). Hasil ini mencerminkan penguatan komitmen Pemprov NTB dalam membangun tata kelola pemerintahan yang transparan, terbuka, dan semakin dekat dengan masyarakat.
Didampingi Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik NTB sekaligus Juru Bicara Pemprov NTB, Ahsanul Khalik, Gubernur Iqbal menegaskan bahwa keterbukaan informasi tidak boleh sekadar dimaknai sebagai pemenuhan kewajiban administratif. Lebih dari itu, keterbukaan harus tumbuh menjadi budaya yang melekat dalam setiap proses penyelenggaraan pemerintahan.
“Buat kami di Provinsi NTB, keterbukaan informasi ini bukan soal pemenuhan kewajiban lagi, tapi ini soal corporate culture juga. Ini sudah jadi budaya birokrasi,” ujar Iqbal.
Keterbukaan Informasi Menjadi Fondasi Kepercayaan Publik
Menurut Iqbal, keterbukaan informasi justru menjadi kebutuhan pemerintah untuk membangun kepercayaan sekaligus memperoleh dukungan masyarakat. Sebab, kepercayaan publik tidak mungkin tumbuh tanpa informasi yang kredibel, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Ia menegaskan, pemerintah membutuhkan dukungan masyarakat dalam menjalankan pembangunan. Dukungan tersebut hanya dapat terbangun apabila publik memiliki kepercayaan terhadap informasi dan kinerja pemerintah.
“Yang butuh terbuka itu kita karena kita butuh dukungan publik. Dan itu muncul, dukungan publik itu muncul dari trust. Trust itu muncul dari informasi yang kredibel yang disampaikan oleh Pemerintah Provinsi,” tegasnya.
Integrasi Ratusan Data, Pemprov NTB Perkuat Ekosistem Satu Data
Untuk mewujudkan keterbukaan informasi yang lebih berkualitas, Pemprov NTB terus memperkuat pengelolaan informasi melalui integrasi dan konsolidasi data lintas perangkat daerah, sekaligus membangun keterhubungan dengan 10 kementerian dan lembaga di tingkat pusat.
Upaya tersebut mencakup lebih dari 800 poin data dan menjadi bagian penting dari penguatan ekosistem NTB Satu Data. Tidak hanya mengintegrasikan data, Pemprov NTB juga telah membangun dashboard informasi yang memungkinkan masyarakat memperoleh akses lebih luas terhadap informasi publik.
Melalui sistem tersebut, masyarakat tidak hanya dapat mengakses data mentah, tetapi juga data yang telah diolah menjadi infografis dan analisis sehingga lebih mudah dipahami serta dimanfaatkan.
“Jadi ke depan, sekarang kita sudah menyelesaikan yang namanya dashboard sehingga masyarakat tidak hanya mendapatkan akses ke data yang mentah, tetapi juga mendapatkan akses ke data yang sudah matang dalam bentuk infografis, kemudian dalam bentuk analisis,” jelasnya.
Transparansi Harus Mendorong Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan
Gubernur Iqbal juga menekankan bahwa keterbukaan informasi harus memberikan dampak nyata terhadap meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Informasi yang terbuka harus menjadi ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, memberikan masukan, sekaligus ikut mengawal kebijakan pemerintah.
Dalam hal ini, aspirasi yang dihimpun melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dan berbagai kanal pengaduan masyarakat menjadi salah satu bahan dalam perumusan kebijakan pemerintah daerah.
Sejumlah langkah yang dilakukan di antaranya pembentukan Tim Reaksi Cepat (TRC) untuk menata pelaporan kerusakan infrastruktur secara lebih sistematis, serta pengembangan program Desa Berdaya.
SAQ 100 Bukan Sekadar Angka, tetapi Komitmen Pelayanan Publik
Peningkatan nilai SAQ hingga mencapai 100 tidak terlepas dari penguatan koordinasi antarperangkat daerah, pembenahan pelayanan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), serta penyediaan informasi publik yang semakin mudah diakses masyarakat.
Namun, bagi Gubernur Iqbal, keberhasilan keterbukaan informasi tidak semata-mata diukur dari tingginya nilai evaluasi ataupun banyaknya dokumen yang dipublikasikan pemerintah.
Lebih penting dari itu, keterbukaan harus mampu menghadirkan pemerintahan yang semakin dipercaya, memberikan ruang pengawasan kepada masyarakat, serta membuka kesempatan seluas-luasnya bagi publik untuk ikut menentukan arah pembangunan.
“Pada akhirnya, keterbukaan informasi harus membuat masyarakat semakin percaya kepada pemerintah, mengetahui apa yang dikerjakan pemerintah, serta memiliki ruang untuk ikut mengawasi dan menentukan arah pembangunan. Sebab, kepercayaan publik tidak cukup diminta, tetapi harus dibangun melalui keterbukaan dan dibuktikan melalui kerja nyata,” pungkasnya. (*)
