NUSRAMEDIA.COM — Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Nusa Tenggara Barat (DPRD NTB) Baiq Isvie Rupaeda menegaskan tidak ada pemotongan anggaran pokok-pokok pikiran (pokir) yang disebut mencapai Rp120 miliar dalam proses penyesuaian program dan anggaran daerah.
Menurut Isvie, perubahan yang terjadi bukanlah pemotongan anggaran, melainkan bagian dari penyempurnaan sistem pengusulan pokir menyusul kesepakatan antara DPRD, pemerintah daerah, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Penataan tersebut, kata dia, merupakan upaya KPK memperbaiki tata kelola pokir DPRD di seluruh Indonesia, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.
“Pertama saya katakan tidak ada pemotongan pokir. Yang ada adalah penyempurnaan sistem yang dilakukan oleh KPK terhadap pokok-pokok pikiran seluruh Indonesia, DPRD baik provinsi maupun kabupaten kota,” tegas Isvie kepada wartawan di ruang kerjanya, Gedung DPRD NTB, Senin (9/11/2026).
Ia menjelaskan, dirinya mewakili pimpinan dan anggota DPRD NTB telah menandatangani kesepakatan bersama KPK yang turut melibatkan gubernur, sekretaris daerah (sekda), inspektur, serta sejumlah pihak terkait.
Dalam kesepakatan tersebut, terdapat sejumlah ketentuan yang wajib dipatuhi dalam pengusulan pokir DPRD. Pertama, tidak boleh ada usulan pokir dalam bentuk bantuan uang. Kedua, program yang diusulkan tidak boleh melintasi daerah pemilihan (dapil) anggota DPRD pengusul.
Ketiga, usulan pokir harus selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) serta visi dan misi gubernur. Keempat, seluruh proses pengusulan, termasuk proposal dan kelengkapan administrasi, harus diselesaikan paling lambat lima hari sebelum pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). “Sehingga semua ini harus kita ubah,” ujarnya.
KPK Temukan Pelanggaran, Sejumlah Usulan Pokir Tak Bisa Dilanjutkan
Isvie mengungkapkan, sejumlah usulan pokir DPRD NTB tidak dapat dilanjutkan setelah Inspektorat melakukan reviu berdasarkan permintaan KPK. Dari hasil reviu tersebut, ditemukan beberapa persoalan. Mulai dari usulan yang melintasi dapil, hibah dalam bentuk uang, program yang tidak sesuai dengan RPJMD, hingga keterlambatan penyampaian usulan. Temuan tersebut menjadi dasar sejumlah pokir tidak dapat diproses lebih lanjut sesuai mekanisme yang berlaku.
“Kenapa kemarin ada beberapa pokok-pokok pikiran tidak bisa dilanjutkan? Karena hasil review KPK yang diminta ke inspektorat. Inspektorat sebagai kepanjangan tangan KPK untuk melakukan review itu menemukan bahwa ada lintas dapil, ada hibah uang, ada yang tidak berkesesuaian dengan RPJMD, ada yang terlambat mengusulkan pokok-pokok pikirannya,” jelasnya.
Meski demikian, Isvie menyebut masih terdapat ruang penyelesaian terhadap sejumlah usulan yang telanjur diproses oleh organisasi perangkat daerah (OPD). Menurut dia, Inspektorat telah berkoordinasi dengan KPK untuk mencari solusi terhadap program yang sudah dieksekusi atau dikerjakan oleh dinas terkait.
Hasil koordinasi tersebut memungkinkan program yang telah diproses OPD tetap dilanjutkan, dengan catatan akan menjalani audit khusus oleh Inspektorat. “KPK mengatakan jika sudah dieksekusi oleh OPD atau sudah dikerjakan oleh dinas terkait terhadap pokok pikiran, silakan dilanjutkan. Tetapi nanti diaudit khusus oleh inspektorat,” ungkapnya.
Hibah Uang Bukan Kewenangan DPRD, Harus Melalui Gubernur
Terkait larangan usulan hibah dalam bentuk uang melalui pokir DPRD, Isvie mengakui kebijakan tersebut menjadi salah satu perubahan mendasar dalam mekanisme penganggaran. Ia menjelaskan, KPK memandang pengusulan bantuan hibah berupa uang bukan merupakan kewenangan DPRD, melainkan menjadi ranah eksekutif.
Karena itu, aspirasi masyarakat yang membutuhkan bantuan hibah uang tetap dapat diperjuangkan. Namun, mekanismenya harus melalui pemerintah provinsi atau gubernur. “Yang mempersoalkan KPK mengatakan itu tidak dalam kerangka wewenang DPR, tapi itu kewenangan eksekutif. Silakan diusulkan melalui gubernur. Boleh, tidak ada masalah,” katanya.
Namun, konsekuensinya, usulan tersebut tidak lagi tercatat sebagai pokir DPRD, melainkan menjadi bagian dari usulan pemerintah daerah.
Pokir yang Dinolkan Bukan Dihapus, Aspirasi Digeser ke 2027
Menanggapi sejumlah pokir yang dinolkan dalam perubahan anggaran, Isvie memastikan langkah tersebut merupakan konsekuensi dari kesepakatan penataan sistem bersama KPK. Ia menyebut usulan yang tidak memenuhi ketentuan penjadwalan dan verifikasi untuk sementara dinolkan. Namun, menurut dia, hal itu bukan berarti aspirasi masyarakat tersebut dihapus atau tidak lagi diperjuangkan.
Isvie menyatakan usulan yang belum dapat direalisasikan pada 2026 akan digeser untuk diperjuangkan dalam penganggaran 2027. “Tidak ada di perubahan nol, dinolkan karena kesepakatan kami dengan KPK bahwa yang tidak memenuhi penjadwalan dan ketentuan verifikasi maka sementara dinolkan. Kita setuju,” ujarnya.
Ia menegaskan, pergeseran tersebut merupakan bagian dari penyesuaian administrasi dan tata kelola pengusulan pokir, bukan persoalan tarik-menarik kepentingan antara DPRD dan pemerintah provinsi. “Saya kira ini bukan soal eksekutif ini. Sesungguhnya ini kan soal sistem yang dibuat oleh KPK. Tidak ada hubungan dengan gubernur,” tegas Isvie. (*)
