Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi PKS dari Daerah Pemilihan (Dapil) NTB 1 Pulau Sumbawa, H. Johan Rosihan, ST saat mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Kementerian Pertanian, Bulog, dan Badan Pangan Nasional pada Rabu (8/11/2023) di Kantor DPR RI, Senayan Jakarta. (Ist)
Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi PKS dari Daerah Pemilihan (Dapil) NTB 1 Pulau Sumbawa, H. Johan Rosihan, ST saat mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Kementerian Pertanian, Bulog, dan Badan Pangan Nasional di Kantor DPR RI, Senayan Jakarta. (Ist)

NUSRAMEDIA.COM — Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi PKS, H. Johan Rosihan, ST mengungkap bahwa ada banyak sekali masalah pertanian yang menjadi “PR” dari Menteri yang baru saja dikantik.

Dia mengaku sangat menyayangkan jika selama ini sektor pertanian menjadi pembahasan saat terjadi masalah saja, tetapi saat pembagian anggaran malah sektor tersebut diabaikan.

“Tolong yakinkan presiden dan kabinetnya itu bahwa persoalan pertanian adalah persoalan pemenuhan hajat utama dari bangsa kita,” kata Legislator PKS yang dikenal vocal menyuarakan aspirasi rakyat ditingkat pusat ini.

Baca Juga:  DP2KBP3A Sumbawa Gencarkan Penyuluhan hingga Tingkat Desa

“Karenanya, jangan hanya persoalan pertanian itu ada ketika kita bicara masalah, tapi ketika bagi-bagi anggaran tolong juga pertanian ini menjadi perhatian,” sambung anggota DPR RI jebolan dari Dapil NTB 1 Pulau Sumbawa tersebut.

Hal itu disampaikan Johan Rosihan saat mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IV bersama Kementerian Pertanian, Bulog, dan Badan Pangan Nasional pada Rabu (8/11/2023) di Kantor DPR RI, Senayan Jakarta.

Johan memberi sejumlah catatan kepada Amran Sulaiman selaku Menteri Pertanian yang baru, terkait realisasi anggaran hingga persoalan impor. Menurutnya, Presiden kerap kali menyingung soal kedaulatan pangan, tetapi fakta dilapangan impor terus terjadi.

Baca Juga:  Bupati Sumbawa Resmikan Lima Proyek Strategis

Bahkan dikesempatan itu pula, Johan Rosihan juga mengingatkan bahwa Republik Indonesia bukanlah Republik Impor. “Saya sering ingatkan Pak Menteri, mohon maaf. RI itu Republik Indonesia, bukan Republik Impor,” ingatnya.

Oleh karenanya, dia berharap agar kehadiran Amran di pertanian bisa memperbaiki citra kementerian tersebut dimata publik dan membenahi masalah-masalah yang selama ini terus berulang mulai dari hulu hingga hilir. (red)