NUSRAMEDIA.COM — Ketua Fraksi Gerindra DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat, Sudirsah Sujanto menyambut baik sejumlah langkah gebrakan yang dilakukan Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal hingga sejauh ini.
Pihaknya mengapresiasi berbagai ikhtiar nyata yang dilakukan oleh orang nomor satu di NTB tersebut. Pasalnya, arah kebijakan yang diambil Gubernur Iqbal dinilai sangat terukur dan realistis.
Terlebih sebagai upaya nyata dalam mewujudkan harapan besar bersama, yakni NTB Makmur Mendunia. Seperti halnya dalam mengentaskan kemiskinan ekstrem yang masih menjadi ‘PR’ besar di NTB.
Dimana Gubernur Iqbal akan mengalokasikan dukungan dana sebesar Rp300 hingga Rp500 juta perdesa di NTB melalui Program unggulan Desa Berdaya (PDB). Hal itupun dinilai sangat sejalan dengan RPJMD 2025-2030 dengan tripel agenda.
Pertama, pengentasan kemiskinan ekstrem hingga nol persen. Kedua, penguatan ketahanan pangan. Ketiga, menjadikan NTB sebagai destinasi kelas dunia. Hal ini selaras dengan fokus prmbangunan nasional.
“Maka dari itu, kami menilai program (desa berdaya) adalah sebuah jurus sekaligus resep sakti usir kemiskinan ekstrem hingga nol persen. Dan kami sangat mendukung kebijakan ini,” ujar Sudirsah Sujanto.
“Ini adalah gebrakan luar biasa. Kami Fraksi Gerindra DPRD Provinsi NTB sangat mengapresiasi langkah strategis Pak Gubernur Lalu Muhamad Iqbal dalam mengentaskan kemiskinan ekstrem dan menjadikan pariwisata NTB mendunia,” imbuhnya.
Pria yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi IV DPRD Provinsi NTB itu mengaku semakin optimis, program unggulan tersebut akan mampu menuntaskan ‘PR’ besar itu dengan menyasar fokus kantong-kantong kemiskinan di NTB.
Seperti halnya, ungkap dia, disejumlah titik. Antara lainnya, Kabupaten Bima 13,88 persen. Kemudian di Lombok Timur 14,51 persen. “Dan di Lombok Utara masih diangka paling tinggi sebesar 23,96 persen,” kata Sudirsah Sujanto.
“Ada sekitar 106 desa yang menjadi sasaran ‘PR’ ini. Jadi langkah Pak Gubernur ini sangat realistis dan menjadi jurus sakti mengentaskan kemiskinan bisa zero hingga 2029 nanti secara perlahan tapi pasti dengan menumbuh kembangkan ekonomi di desa,” imbuhnya.
Legislator Udayana jebolan Dapil Lombok Barat-Lombok Utara itupun berharap, agar pola ataupun ikhtiar tersebut bisa terus dilakukan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) dalam rangka meningkatkan ekonomi di desa.
“Intinya, kita dukung gebrakan ini. Langkah Pak Gubernur sangat terukur dan sudah tepat dalam menekan kemiskinan di desa. Kami juga menilai kebijakan-kebijakan beliau akan memberikan dampak luar biasa kedepannya. Karena akan meningkatkan taraf hidup lebih baik dan sejahtera,” tutupnya.
HADIRKAN PROGRAM DESA BERDAYA ENTASKAN KEMISKINAN EKTREM HINGGA NOL PERSEN
Sekedar informasi, Pemprov NTB menargetkan pengentasan kemiskinan ekstrem di 106 desa menjadi nol persen pada tahun 2029 melalui program unggulan Desa Berdaya. Program ini mengedepankan kolaborasi lintas sektor dan pemetaan masalah spesifik di setiap desa agar penanganan lebih tepat sasaran.
Sebelumnya, Gubernur Iqbal menyampaikan hal tersebut saat menerima kunjungan Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) RI di Ruang Kerja Gubernur NTB, Selasa (12/8). Rombongan BP Taskin dipimpin oleh Deputi, Dr. Novrizal Tahar.
NTB saat ini memiliki 106 desa yang masuk kategori kemiskinan ekstrem dan akan menjadi fokus utama program kedepan. Untuk mempercepat pencapaian target tersebut, Pemprov NTB telah membentuk Tim Percepatan Pengentasan Kemiskinan yang selaras dengan komitmen Presiden RI.
“Tugas tim percepatan nanti adalah melakukan cascading semua program supaya fokusnya ke pengentasan kemiskinan. Semua OPD nantinya, apapun programnya, tujuan akhirnya adalah mengurangi kemiskinan,” jelasnya.
Ia menambahkan, Desa Berdaya tidak hanya menyasar desa dengan kemiskinan ekstrem, tetapi juga desa miskin secara umum. Untuk kemiskinan ekstrem, pendekatan yang digunakan akan bersifat transformatif. Pemprov NTB akan mengalokasikan dukungan dana Rp300 juta hingga Rp500 juta per desa guna mempercepat program.
“Desa Berdaya ini collaborative action. Pemprov hanya sebagai orkestrator, menyiapkan dukungan yang dibutuhkan. Kami tidak malu disebut daerah miskin, yang penting lima tahun lagi tidak ada lagi yang miskin,” tegasnya.
Deputi BP Taskin RI, Dr. Novrizal Tahar, mengapresiasi langkah Pemprov NTB yang dinilai selaras dengan rencana induk pengentasan kemiskinan nasional. Ia menilai Desa Berdaya berpotensi menjadi model pembangunan ekonomi desa yang berkelanjutan.
“Kami harapkan Desa Berdaya ini bisa menjadi semi-closed loop, membentuk rantai pasok dan ekosistem baru di desa. Dengan begitu, percepatan graduasi kemiskinan bisa terwujud,” ujarnya.
Pada kesempatan itu, Novrizal juga mengapresiasi dukungan Pemprov NTB terhadap berbagai program nasional, seperti makan bergizi gratis, sekolah rakyat untuk semua kalangan miskin, Koperasi Desa Merah Putih, pemeriksaan kesehatan gratis, dan sekolah unggul bagi masyarakat miskin. (red)
