Wakil Gubernur NTB Indah Dhamayanti Putri didampingi Kepala Dinas PMPTSP NTB Irnadi Kusuma saat menerima pihak Pemprov Banten. (Ist)

NUSRAMEDIA.COM — Terinspirasi dari praktek Wisata Halal yang selama ini dijalankan Provinsi NTB, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten tertarik untuk melakukan kolaborasi di bidang pariwisata.

Hal ini disampaikan melalui forum kerja sama antarprovinsi Mitra Praja Utama (MPU) yang diikuti 11 provinsi. Wakil Gubernur NTB, Hj Indah Dhamayanti Putri menerima kunjungan delegasi Pemprov Banten.

Hadir pula Wakil Gubernur Banten, didampingi Kepala Dinas Pariwisata dan jajaran asistennya. Kedatangan delegasi Pemprov Banten membahas minat kerja sama di bidang pariwisata.

Baca Juga:  Salut dengan Kepemimpinan Lalu Muhamad Iqbal, Sekretaris F-Demokrat NTB : "Pemimpin yang Amanah"

Salah satunya akan melihat kalender event NTB yang bisa disinkronkan dengan Pemda Banten. Kunjugan tersebut digelar di Ruang Kerja Wagub pada Kamis 2 Oktober 2025.

Wagub Dinda menjelaskan bahwa dalam kunjugan tersebut, Pemprov Banten menyatakan kertarikannya akan Wisata Halal dan Julukan “Seribu Masjid” yang selama ini digaungkan Pemprov NTB.

Tak hanya itu, ada sejumlah alasan yang juga membuat Banten menaruh perhatian khusus pada NTB. Diantaranya basis budaya yang mirip dengan dominasi masyarakat muslim.

Baca Juga:  Terpilih Aklamasi Pimpin "Beringin" Sumbawa, Berlian Rayes Siap Kembalikan Kejayaan Golkar di Bumi Samawa

Ini membuat Pemprov Banten menganggap Provinsi NTB dapat dijadikan percontohan. Pemrov Banten, dijelaskan Dinda menilai branding NTB sebagai “wisata halal” dan “negeri seribu masjid” sangat potensial untuk digarap bersama.

“Kesamaan budaya dan karakter masyarakat muslim menjadi daya tarik tersendiri. Apalagi NTB dikenal sebagai destinasi wisata halal dan negeri seribu masjid. Itu yang membuat mereka semakin tertarik,” lanjutnya.

Dalam waktu dekat, Pemprov Banten juga akan mengkaji pola keberpihakan anggaran daerah NTB terhadap sektor pariwisata. Model dukungan anggaran itu akan menjadi referensi dalam menyusun kebijakan serupa di Banten.

Baca Juga:  F-PKS Setujui Revisi UU PPSK, Abdul Hadi : Harus Jadi Regulasi Penguat Ekonomi Nasional

Dengan diadakannya kerja sama ini, dijelaskan Dinda dua nantinya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi kedua daerah. Khususnya NTB yang saat ini sedang dilanda kontraksi selama dua triwulan berturut-turut.

“Kerja sama ini awalnya di sektor pariwisata. Tapi nanti bisa berkembang ke potensi lain seperti pertanian, peternakan, hingga perikanan. Harapannya kerja sama ini akan menumbuhkan perekonomian di kedua daerah,” jelasnya. (*)