NUSRAMEDIA.COM — Wakil Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) Sudirsah Sujanto menegaskan pentingnya inovasi dalam pengelolaan aset Dinas Perhubungan (Dishub) di tengah keterbatasan fiskal daerah.
Menurutnya, meski pagu anggaran Dishub untuk tahun 2026 turun drastis dari Rp33,29 miliar menjadi Rp11,19 miliar, pelayanan publik tetap harus berjalan optimal. “Inovasi kunci agar aset tidak mati di tengah jalan,” tegasnya.
“Kita tidak boleh hanya mengeluh, tapi harus mencari cara baru menjaga fasilitas publik tetap berfungsi,” sambung Sudirsah Sujanto seusai Rapat Pembahasan Rancangan KUA-PPAS 2026 antara Komisi IV DPRD NTB dan perangkat daerah di Mataram, kemarin.
Dia juga menyoroti penurunan tajam anggaran Program Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ), dari Rp19,4 miliar pada 2025 menjadi hanya Rp140 juta pada 2026. Kondisi ini, menurutnya, berpotensi melumpuhkan operasional keselamatan transportasi di daerah.
Sudirsah mendorong Dishub untuk mengalihkan fokus dari pembangunan proyek baru ke pemeliharaan aset strategis, terutama pelabuhan dan terminal yang menjadi simpul utama pariwisata NTB seperti Pelabuhan Pemenang dan Bangsal.
“Jika aset tidak dirawat, maka pelayanan publik juga mati. Karena itu, kita dorong Dishub mencari sumber pembiayaan alternatif termasuk kolaborasi dengan swasta,” ujar pria yang juga Ketua Fraksi Gerindra DPRD Provinsi NTB tersebut.
Komisi IV mencatat sejumlah langkah adaptif telah dilakukan Dishub, seperti penertiban Pelabuhan Pemenang, pembenahan fasilitas terminal, serta pengaturan zona drop-off kendaraan. Namun, kondisi sebagian besar aset transportasi masih memprihatinkan akibat minimnya dana pemeliharaan.
Untuk itu, Sudirsah mengusulkan penerapan pendekatan berbasis efisiensi dan inovasi, di antaranya melalui pemanfaatan dana Bantuan Keuangan Provinsi (BKP BPT) serta optimalisasi pendapatan jasa labuh di wilayah 12 mil laut.
“Kita ingin setiap rupiah belanja publik punya dampak langsung bagi masyarakat, bukan sekadar terserap di laporan,” kata Legislator dari Dapil II Kabupaten Lombok Barat–Kabupaten Lombok Utara (KLU) itu.
Lebih jauh, Sudirsah menilai krisis fiskal harus menjadi momentum bagi Dishub NTB untuk memperbaiki tata kelola aset dan memperkuat transparansi. Ia menegaskan DPRD akan terus mengawal agar Dishub tidak kehilangan fungsi vitalnya dalam mendukung konektivitas dan pariwisata daerah.
“Kita butuh Dishub yang kreatif, bukan reaktif. Jangan menunggu bantuan datang, tapi ciptakan terobosan agar aset bisa tetap produktif. Di tengah keterbatasan, inovasi bukan pilihan melainkan keharusan,” pungkas Sudirsah Sujanto. (red)
