NUSRAMEDIA.COM — Pemerintah Provinsi (Pemprov) Nusa Tenggara Barat (NTB) menegaskan komitmennya untuk mempercepat penuntasan daerah blankspot dan lemah sinyal.
Ini sebagai bagian dari agenda besar transformasi digital daerah. Menurut Kepala Dinas Kominfotik Provinsi NTB Yusron Hadi, bahwa transformasi digital bukan hanya soal infrastruktur.
TRANSFORMASI DIGITAL
“Transformasi digital bukan hanya soal infrastruktur, tetapi juga pemerataan manfaat,” ungkap pria yang juga merupakan mantan Kepala Dinas Pariwisata (Dispar) Provinsi NTB tersebut, Kamis (13/11/2025).
Menurut dia, konektivitas untuk memaksimalkan potensi dinilainya menjadi hal penting untuk diperhatikan. “Daerah dengan potensi pariwisata dan ekonomi harus mendapat dukungan konektivitas lebih dahulu,” tambahnya.
RAKOR (PPD) BLANKSPOT DAN LEMAH SINYAL
Yusron Hadi juga mengungkapkan, komitmen serius Pemprov terkait hal ini juga telah dipertegas dengan adanya Rapat Koordinasi (Rakor) Percepatan Penanganan Daerah (PPD).
Ini berkaitan dengan percepatan penanganan Blankspot dan Lemah Sinyal. Rakor tersebut sebelumnya telah digelar di Gedung Sangkareang, Kantor Gubernur NTB beberapa waktu lalu.
Rapat ini melibatkan seluruh Dinas Kominfo kabupaten/kota, Bappeda, serta Sekretariat Infrastruktur Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Kominfo.
“Kita ingin memastikan seluruh wilayah NTB mendapatkan akses internet yang memadai. Tidak boleh ada lagi desa yang tertinggal karena sinyal,” pungkas Yusron Hadi.
BAKTI KOMINFO PAPARKAN BERBAGAI PROGRAM
Sebelumnya, Perwakilan Sekretariat Infrastruktur BAKTI Kominfo memaparkan berbagai program yang sedang dan akan dijalankan di lingkup Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB).
Sejak 2016, BAKTI telah membangun lebih dari 100 Base Transceiver Station (BTS) di wilayah NTB. Pada 2025, BAKTI menargetkan pembangunan 13 lokasi tambahan.
Bahkan peningkatan kapasitas jaringan 4G melalui penggantian media transmisi dari radio link ke viber optik, terutama di wilayah Bima dan Kabupaten Dompu, Pulau Sumbawa-NTB.
“Kami terus melakukan validasi dan evaluasi bersama pemerintah daerah untuk memastikan intervensi dilakukan di titik prioritas yang benar-benar membutuhkan,” jelas Perwakilan BAKTI.
KOMIT DORONG OPTIMALISASI JARINGAN
Pemerintah daerah berkomitmen memperkuat koordinasi dengan provider dan BAKTI untuk mendorong optimalisasi jaringan, sejalan dengan program digitalisasi desa yang kini tengah digalakkan.
Kolaborasi lintas sektor juga menjadi perhatian Bappeda NTB, yang menekankan pentingnya overlay data potensi wilayah dengan data blankspot agar intervensi pembangunan infrastruktur digital lebih tepat sasaran.
Rakor itu menjadi langkah awal penyusunan kebijakan payung provinsi terkait percepatan penanganan daerah blankspot. Pemerintah NTB bersama BAKTI dan penyedia layanan telekomunikasi menyatakan sepakat.
Yakni untuk menyusun rencana tindak lanjut berupa validasi lapangan, sinkronisasi data, serta pembentukan forum lanjutan guna mempercepat realisasi konektivitas merata di seluruh NTB.
“Forum ini bukan yang terakhir. Setelah ini, kita akan bergerak ke tahap intervensi konkret agar seluruh masyarakat NTB bisa menikmati konektivitas yang setara,” celetuk Kadis Kominfotik NTB.
BAHAS HASIL PEMETAAN TERBARU
Sekedar informasi, pertemuan belum lama itu membahas hasil pemetaan terbaru per Maret 2025 yang menunjukkan masih terdapat 33 titik blankspot dan 124 titik lemah sinyal di seluruh NTB.
Daerah dengan jumlah tertinggi berada di wilayah Kabupaten Dompu dan Bima (masing-masing 9 lokasi), disusul Kabupaten Lombok Utara (7 lokasi) dan Kabupaten Sumbawa (5 lokasi).
Yusron Hadi sebelumnya juga sudah menegaskan, penanganan akan diprioritaskan pada wilayah dengan kepadatan penduduk tinggi dan potensi ekonomi besar seperti pariwisata, perikanan, dan pertanian. (*)
