NUSRAMEDIA.COM — Pemerintah Kabupaten Sumbawa mulai mempersiapkan langkah strategis dalam menghadapi penilaian Program Adipura dari pemerintah pusat. Upaya tersebut ditandai dengan pertemuan koordinasi antara jajaran pemerintah daerah dengan Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH).
Wakil Bupati Sumbawa, Drs. H. Mohamad Ansori, menerima kunjungan silaturahmi dan koordinasi Kepala Pusat Pengendalian Lingkungan Hidup Bali Nusa Tenggara KLH/BPLH, Ni Nyoman Santi, ST., M.Sc, di Aula H. A. Madilaoe ADT lantai 3 Kantor Bupati Sumbawa, kemarin.
Pertemuan tersebut turut dihadiri jajaran Forkopimda Kabupaten Sumbawa, Sekretaris Daerah, para staf ahli bupati dan asisten, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi NTB, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumbawa, serta sejumlah kepala perangkat daerah terkait.
Kegiatan ini menjadi forum penting untuk mengidentifikasi sekaligus membahas berbagai kekurangan pada sejumlah komponen penilaian Adipura di Kabupaten Sumbawa.
Evaluasi tersebut diharapkan dapat menjadi pijakan dalam meningkatkan kualitas pengelolaan lingkungan, kebersihan kota, serta sistem pengelolaan persampahan yang merupakan indikator utama dalam penilaian Adipura.
Dalam diskusi tersebut, sejumlah perangkat daerah memberikan masukan serta melakukan pembahasan bersama terhadap berbagai aspek yang menjadi indikator penilaian Adipura.
Beberapa di antaranya meliputi kebersihan lingkungan, pengelolaan sampah, ketersediaan ruang terbuka hijau, hingga peningkatan partisipasi masyarakat dalam menjaga kebersihan wilayah.
Kepala Pusat Pengendalian Lingkungan Hidup Bali Nusra KLH/BPLH, Ni Nyoman Santi, dalam sambutannya menyampaikan sejumlah catatan penting terkait kondisi pengelolaan lingkungan di Kabupaten Sumbawa yang masih perlu mendapatkan perhatian dan pembenahan.
Beberapa aspek yang disoroti di antaranya pengelolaan sampah, kebersihan kawasan perkotaan, penataan ruang terbuka hijau, serta perlunya peningkatan peran aktif masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan.
Ia menegaskan bahwa penilaian Adipura tidak hanya berfokus pada kebersihan kota secara fisik semata, tetapi juga menilai sistem pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan. Hal tersebut mencakup konsistensi kebijakan pemerintah daerah serta keterlibatan masyarakat dalam menjaga kualitas lingkungan.
Sementara itu, Wakil Bupati Sumbawa H. Mohamad Ansori menyampaikan apresiasi atas kunjungan serta arahan yang diberikan oleh jajaran KLH/BPLH.
Menurutnya, berbagai masukan tersebut menjadi bahan evaluasi penting bagi Pemerintah Kabupaten Sumbawa dalam memperkuat upaya pengelolaan lingkungan.
Ansori juga mengungkapkan bahwa berdasarkan hasil penilaian Adipura tahun 2025, Kabupaten Sumbawa memperoleh nilai 20,58 dan berada pada zona hitam dengan kategori kota kotor.
Kondisi tersebut, menurutnya, menjadi peringatan sekaligus motivasi bagi pemerintah daerah untuk segera melakukan pembenahan secara menyeluruh.
“Kami akan segera melakukan koordinasi lintas perangkat daerah untuk menindaklanjuti berbagai catatan yang telah disampaikan. Harapannya, melalui kerja bersama ini kualitas pengelolaan lingkungan di Kabupaten Sumbawa dapat semakin meningkat sekaligus mempersiapkan daerah kita menghadapi penilaian Adipura dari pemerintah pusat,” ujar Ansori.
Pemerintah Kabupaten Sumbawa berharap melalui sinergi antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, dan partisipasi aktif masyarakat, upaya perbaikan pengelolaan lingkungan dapat berjalan lebih optimal sehingga Sumbawa mampu bertransformasi menjadi kota yang lebih bersih, tertata, dan berkelanjutan. (*)
