NUSRAMEDIA.COM — Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) terus memperkuat strategi besar pembangunan daerah bertajuk “NTB Connected”, sebuah konsep yang dirancang untuk menciptakan keterhubungan wilayah yang lebih merata, meningkatkan kualitas layanan publik, serta membuka pusat pertumbuhan baru terutama di kawasan selatan Pulau Lombok.
Konsep ini diproyeksikan bukan hanya sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga sebagai instrumen pengarah pembangunan wilayah agar tidak lagi terpusat di koridor tengah yang kini dinilai semakin padat dan jenuh.
Arah Baru Konektivitas Wilayah Selatan
Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik (Kominfotik) NTB, H. Yusron Hadi, S.T., M.UM., dalam Bincang Kamisan Edisi ke-19, menegaskan alasan strategis pembangunan infrastruktur baru menuju selatan. Menurutnya, koridor tengah Lembar–Kayangan kini hampir tak memiliki batas antarkabupaten.
“Fungsi infrastruktur itu satu mendorong pertumbuhan, kedua mengarahkan pertumbuhan. Kenapa 2026 kita mengembangkan bypass port-to-port yang larinya dari selatan? Karena koridor tengah itu sudah padat sekali,” ujarnya di UPT Layanan Digital Kominfotik, Kamis (27/11).
Selain pembangunan fisik, Yusron menekankan pentingnya pemerataan konektivitas digital. Wilayah-wilayah potensial—baik pariwisata, perdagangan, hingga pertanian—tidak boleh memiliki area blankspot. Pemprov juga tengah menyiapkan portal layanan terintegrasi yang dijadwalkan diluncurkan menjelang HUT NTB dengan target integrasi 48 layanan provinsi dan layanan prioritas kabupaten/kota pada tahun 2026.
Infrastruktur Efisien Lewat Model Bypass
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) NTB, Sadimin, S.T., M.T., memaparkan rencana percepatan infrastruktur dalam kerangka kerja sama “Koridor 5” (Bali–NTB–NTT). Rencana awal pembangunan jalan tol kini direvisi menjadi jalan bypass port-to-port segmen Sengkol–Pringgabaya, karena pertimbangan rasionalisasi anggaran dan volume lalu lintas. “Kalau tol butuh Rp22 triliun dan VCR harus di atas 0,76, sementara kita masih 0,4. Kalau menunggu itu terlalu lama,” jelasnya.
Sebagai opsi lebih realistis, PUPR mengusulkan pembangunan shortcut Sengkol–Ganti sepanjang 13–14 km serta jalan baru Labuan Haji–Korleko sejauh 11–12 km dengan estimasi biaya Rp2–2,5 triliun. Targetnya, waktu tempuh Lembar–Kayangan dapat dipangkas menjadi kurang dari dua jam. “2024 FS, 2025 DED dan pembebasan lahan. Harapannya 2027 sudah bisa mulai konstruksi,” tambah Sadimin.
Penataan Permukiman untuk Cegah Kawasan Kumuh Baru
Penguatan konektivitas juga disokong oleh perbaikan lingkungan permukiman. Plt Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman NTB, Baiq Nelly Yuniarti, AP., M.Si., memastikan pembangunan infrastruktur jalan harus diimbangi dengan penataan kawasan agar tidak menimbulkan kantong kumuh baru, sesuai Misi ke-6 RPJMD 2025–2029.
Pada 2025, Pemprov NTB mengalokasikan intervensi untuk 174 unit Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) serta peningkatan PSU jalan lingkungan di sekitar 1.300 titik se-NTB. “Jangan sampai sirkuitnya cantik, tapi menuju ke sananya ketemu kawasan kumuh. Itu tidak elok,” tegasnya.
Dengan kolaborasi lintas sektor—konektivitas digital, infrastruktur strategis, dan penataan permukiman—strategi “NTB Connected” diharapkan menjadi fondasi bagi pemerataan pembangunan dan percepatan pertumbuhan ekonomi NTB dalam beberapa tahun ke depan. (*)
