NUSRAMEDIA.COM — Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) melalui Kantor Wilayah DJPb Provinsi Nusa Tenggara Barat menggelar kegiatan Diseminasi Kajian Fiskal Regional (KFR) Tahunan 2025 Provinsi NTB, beberapa hari lalu.
Kegiatan tersebut dilaksanakan secara hybrid, yakni secara langsung di Aula Tambora Kanwil DJPb NTB di Kota Mataram serta secara daring melalui platform Microsoft Teams.
Diseminasi Kajian Fiskal Regional merupakan bagian dari fungsi Regional Chief Economist (RCE) DJPb yang bertujuan menyampaikan hasil analisis kondisi ekonomi dan fiskal daerah kepada para pemangku kepentingan.
Melalui forum ini, pemerintah pusat dan pemerintah daerah diharapkan memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai perkembangan perekonomian regional, kinerja fiskal, serta berbagai tantangan pembangunan yang dihadapi oleh Provinsi Nusa Tenggara Barat.
Dalam kegiatan tersebut, sejumlah narasumber memaparkan berbagai perspektif terkait dinamika ekonomi daerah dan strategi pembangunan ke depan.
Salah satu narasumber, Subhan Purwandinata, menekankan pentingnya memperkuat sinergi kebijakan fiskal antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah guna mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di NTB.
Menurutnya, kolaborasi fiskal menjadi faktor penting untuk memastikan kebijakan pembangunan mampu berjalan efektif sekaligus memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Sementara itu, Adi Widyandana memaparkan dinamika ekonomi regional serta pentingnya penguatan kebijakan fiskal daerah dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan sekaligus meningkatkan daya saing ekonomi daerah.
Dalam kesempatan yang sama, Dr. Hj. Aryanti Dwiyani dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTB menyampaikan materi bertajuk “Strategi Peningkatan Nilai Tambah dan Daya Saing Konveksi melalui Pengembangan Modal Budaya Tenun dan Batik NTB.”
Ia menjelaskan bahwa sektor konveksi di NTB memiliki potensi besar untuk berkembang melalui integrasi dengan kekayaan budaya lokal, khususnya tenun dan batik khas daerah.
Menurutnya, tenun dan batik NTB tidak hanya memiliki nilai estetika dan historis, tetapi juga merupakan modal budaya (cultural capital) yang dapat dimanfaatkan untuk menciptakan nilai tambah ekonomi.
Melalui inovasi desain, peningkatan kualitas produksi, serta strategi pemasaran yang tepat, produk konveksi berbasis tenun dan batik dinilai berpotensi menjadi produk unggulan daerah yang mampu bersaing di pasar nasional bahkan internasional.
Aryanti juga menekankan pentingnya membangun ekosistem industri yang terintegrasi untuk mendukung pengembangan sektor tersebut. Dukungan tersebut meliputi peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi produksi, penguatan branding produk lokal, hingga perluasan akses pasar melalui promosi dan kemitraan dengan berbagai pihak.
Kegiatan diseminasi ini diikuti oleh berbagai pemangku kepentingan, mulai dari perwakilan pemerintah daerah, instansi vertikal, akademisi, lembaga keuangan, hingga pelaku usaha yang memiliki peran penting dalam pembangunan ekonomi daerah.
Melalui forum ini diharapkan terbangun pemahaman bersama mengenai kondisi ekonomi regional serta pentingnya sinergi antara kebijakan fiskal pemerintah pusat dan daerah dalam mendukung pembangunan ekonomi di NTB.
Ke depan, penguatan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah, dukungan terhadap sektor ekonomi kreatif berbasis budaya lokal, serta peningkatan kapasitas pelaku UMKM diharapkan dapat menjadi langkah strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di Provinsi NTB. (*)
