NUSRAMEDIA.COM — Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) kembali mencatatkan capaian strategis di tingkat nasional. Melalui pendekatan diplomasi antarlembaga yang aktif dan produktif, NTB menjadi satu-satunya pemerintah provinsi di Indonesia yang menandatangani Nota Kesepakatan (MoU) dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI sebagai pijakan mempercepat pembangunan sektor kelautan dan perikanan berbasis Blue Economy atau ekonomi biru.
Penandatanganan nota kesepakatan dilakukan langsung oleh Menteri Kelautan dan Perikanan RI, Sakti Wahyu Trenggono, bersama Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, di Kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jakarta, Kamis (2/7/2026). Kesepakatan ini menjadi tonggak penting yang menegaskan posisi NTB sebagai daerah yang mampu bergerak cepat menyelaraskan agenda pembangunan daerah dengan prioritas pembangunan nasional.
Gubernur Lalu Muhamad Iqbal menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi NTB memilih membangun pola hubungan yang lebih progresif dengan pemerintah pusat. Menurutnya, pemerintah daerah tidak cukup hanya menunggu program dari kementerian, tetapi harus aktif membangun komunikasi, menyamakan visi, dan menghadirkan kolaborasi yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Kami ingin membangun hubungan yang lebih produktif dengan pemerintah pusat. Daerah harus aktif menjemput peluang, membangun komunikasi yang kuat, dan menyelaraskan program nasional dengan kebutuhan pembangunan daerah sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat,” ujar Miq Iqbal.
Pendekatan tersebut menjadi wajah baru tata kelola pemerintahan di NTB. Berbekal pengalaman panjang sebagai diplomat, Gubernur Iqbal mengedepankan diplomasi antarlembaga sebagai instrumen untuk memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Komunikasi yang dibangun tidak berhenti pada koordinasi administratif, melainkan berkembang menjadi kemitraan strategis yang mampu menghadirkan lebih banyak program pembangunan bagi daerah.
Bagi Pemerintah Provinsi NTB, diplomasi bukan sekadar membangun relasi, tetapi menjadi strategi untuk membuka ruang kolaborasi, mempercepat sinkronisasi kebijakan, serta menarik berbagai program prioritas nasional agar dapat direalisasikan lebih cepat, tepat sasaran, dan berkelanjutan.
Kerja sama antara Pemerintah Provinsi NTB dan KKP RI disepakati berlangsung selama lima tahun dengan sembilan ruang lingkup strategis. Program tersebut meliputi sinkronisasi penataan ruang laut, penguatan tata kelola perikanan tangkap dan budidaya yang berkelanjutan, hilirisasi dan pemasaran hasil perikanan, pengawasan sumber daya kelautan, hingga peningkatan kapasitas sumber daya manusia di sektor kelautan dan perikanan.
Melalui kerja sama ini, pemerintah pusat dan daerah juga akan memperkuat integrasi kebijakan dalam pengelolaan ruang laut sehingga pembangunan sektor kelautan berjalan lebih terarah, memberikan kepastian investasi, meningkatkan nilai tambah ekonomi, sekaligus menjaga keberlanjutan ekosistem laut.
Implementasi nota kesepakatan tersebut diharapkan memberi manfaat langsung bagi nelayan, pembudidaya ikan, pelaku usaha perikanan, serta masyarakat pesisir melalui peningkatan produktivitas, penguatan hilirisasi, perluasan akses pasar, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Pendekatan ekonomi biru yang menjadi dasar kerja sama diharapkan mampu menciptakan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan pelestarian sumber daya kelautan.
Keberhasilan NTB menjadi satu-satunya provinsi yang menandatangani nota kesepakatan strategis dengan KKP RI menjadi bukti bahwa diplomasi yang dibangun secara profesional mampu mempercepat hadirnya kebijakan nasional di daerah. Pemerintah Provinsi NTB menegaskan bahwa keberhasilan sebuah kerja sama tidak diukur dari banyaknya dokumen yang ditandatangani, melainkan dari dampak nyata yang dirasakan masyarakat.
Melalui sinergi yang semakin kuat dengan pemerintah pusat, NTB terus memperluas ruang kolaborasi untuk menghadirkan lebih banyak program strategis bagi daerah. Nota Kesepakatan dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan menjadi bukti bahwa komunikasi yang efektif dapat melahirkan kebijakan yang berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan nelayan, penguatan ekonomi maritim, dan percepatan terwujudnya visi NTB Makmur Mendunia. (*)
