NUSRAMEDIA.COM — Komisi V DPR RI memastikan pembangunan Gedung DPRD Nusa Tenggara Barat (NTB) yang rusak akibat dibakar massa pada aksi unjuk rasa Agustus 2025 akan mulai dilaksanakan pada 2027 menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Kepastian tersebut disampaikan Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus, usai memimpin kunjungan kerja bersama rombongan Komisi V DPR RI ke lokasi Gedung DPRD NTB di Mataram belum lama ini.
Menurutnya, pemerintah pusat mengambil alih pembangunan seluruh gedung DPRD dan fasilitas pemerintahan yang mengalami kerusakan akibat aksi massa pada Agustus 2025.
“Kami datang ke NTB untuk memastikan seluruh proses ini berjalan sehingga gedung ini bisa dibangun secepatnya karena sangat dibutuhkan oleh masyarakat dan DPRD NTB,” ujar Lasarus.
Ia menjelaskan, master plan pembangunan Gedung DPRD NTB telah ditetapkan. Saat ini proses penyusunan desain bangunan sedang diselesaikan, sementara komitmen pendanaan dari pemerintah pusat telah tersedia.
“Begitu desain selesai, anggarannya segera diusulkan untuk mendapatkan persetujuan Komisi V. Kami memberikan perhatian khusus terhadap pembangunan ini agar bisa segera direalisasikan,” katanya.
Untuk mempercepat proses pembangunan, Komisi V DPR RI juga meminta Kementerian Pekerjaan Umum segera melakukan lelang dini. Dengan langkah tersebut, kontrak pekerjaan dapat langsung diteken setelah anggaran efektif tersedia, sehingga pembangunan dapat dimulai pada 2027.
“Sudah kami minta dilakukan lelang dini. Jadi ketika anggaran sudah tersedia, kontrak bisa langsung berjalan dan pembangunan ditargetkan selesai dalam waktu sekitar 11 bulan,” tegas Lasarus.
Dalam kesempatan itu, Komisi V bersama DPRD NTB juga telah menyepakati konsep desain gedung yang akan dibangun. Dari tiga alternatif yang diajukan, dipilih desain nomor dua yang mengusung arsitektur lumbung khas NTB sebagai identitas budaya daerah.
“Tadi sudah diputuskan memilih desain nomor dua. Sekarang tinggal diselesaikan detail desainnya agar proses penganggaran dan kontrak bisa segera dilakukan,” ujarnya.
Terkait besaran anggaran pembangunan, Lasarus belum dapat menyebutkan nilai pasti karena masih menunggu penyelesaian desain teknis. Namun, ia memastikan komitmen pendanaan dari pemerintah pusat telah tersedia.
“Anggarannya sudah menjadi komitmen. Nilainya belum bisa disebutkan karena harus dihitung berdasarkan desain final. Yang jelas, desainnya ada, dananya juga ada,” katanya.
Sementara itu, Ketua DPRD NTB, Hj. Baiq Isvie Rupaeda, menyambut baik kepastian pembangunan gedung baru yang seluruh pembiayaannya akan ditanggung pemerintah pusat melalui APBN.
“Ini tentu menjadi kabar gembira bagi kami. Seluruh kebutuhan pembangunan akan disiapkan pemerintah pusat dan proses lelang dini juga akan segera dilakukan,” ujarnya.
Ia menilai target penyelesaian pembangunan dalam waktu 11 bulan cukup realistis. Karena itu, DPRD NTB berharap seluruh tahapan, mulai dari penyelesaian desain hingga pelaksanaan konstruksi, dapat berjalan sesuai rencana sehingga gedung baru segera dapat dimanfaatkan untuk mendukung pelayanan kepada masyarakat. (*)
