NUSRAMEDIA.COM — Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) resmi menggelar rangkaian program pelatihan vokasi dan sertifikasi kompetensi terpadu di Gedung Graha Bhakti Praja, Kantor Gubernur NTB, Kamis (10/09/2026).
Agenda yang diselenggarakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) NTB ini mencakup program BLK Skill Center Up-Skilling, Sertifikasi Alumni SMK, Vokasi Nasional (ABT), SMK Go Global, Desa Berdaya, dan SMA Double Track guna memperkuat penyerapan serta daya saing tenaga kerja.
Sekda NTB, Abul Chair mengatakan, tantangan nyata yang dihadapi sekarang adalah bagaimana menciptakan pekerjaan yang semakin berkualitas, produktif, dan terlindungi serta memberikan penghasilan yang layak. Karena itu, perlu ada beberapa hal yang harus dilakukan.
“Untuk berkualitas, produktif dan terlindungi itu perlu beberapa hal yang harus kita lakukan, seperti pelatihan harus mengikuti pasar, sertifikat harus menjadi paspor kompetensi, jangan semua anak kemudian kita arahkan menjadi pencari kerja, Desa Berdaya harus menjadi ruang penciptaan kerja dari desa,” ujar Sekda NTB.
Sekda menjelaskan, pertama, pelatihan harus mengikuti pasar, jangan karena 10 tahun lalu NTB punya pelatihan tertentu maka 10 tahun ke depan tidak ada perubahan. Kedua, sertifikasi harus menjadi paspor kompetensi.
Dirinya sangat menyambut baik penguatan LSP P2 dan rencana uji kompetensi gratis. Sertifikat jangan hanya menyatakan yang bersangkutan sudah pernah mengikuti pelatihan tanpa keterampilan nyata yang dimilikinya, sebab dunia kerja membaca sertifikat tersebut.
“Dunia kerja harus tahu, lalu mengatakan bahwa, ‘Ya, orang ini memang benar-benar dibutuhkan karena mampu bekerja.’ Jadi berikutnya orang tidak akan lagi bertanya tentang sertifikat dari mana, jenjang berapa sertifikat, dan lain sebagainya,” jelas Sekda.
Lanjut Sekda, poin berikutnya adalah jangan semua anak diarahkan menjadi pencari kerja, melainkan sebagian harus menjadi pencipta kerja. Menurutnya, jika semua lulusan hanya membawa map dan mencari lowongan tanpa berniat berwirausaha, hal itu hanya akan terus memperpanjang antrean pencari kerja.
Karena itu, kewirausahaan harus menjadi bagian dari ekosistem ketenagakerjaan. Selain itu, Desa Berdaya harus menjadi ruang penciptaan kerja langsung dari desa melalui Mobile Training Unit (MTU).
Menurutnya, masyarakat tidak boleh selalu dituntut datang ke tempat pelatihan, melainkan pelatihannya yang harus menjemput bola ke masyarakat.
“Kalau potensi desa perikanan, maka latih pengelolaan hasil ikan. Kalau desa wisata, maka latih hospitalitinya, bahasa, digital marketing, dan lain sebagainya,” jelasnya.
Di akhir sambutannya, Sekda menegaskan agar terus ada kolaborasi yang luar biasa antar semua pihak karena NTB membutuhkan sebuah orkestrasi lintas sektor.
“Semua harus bergerak karena transformasi ketenagakerjaan tentu bukan urusannya Disnakertrans saja. Dia ada urusan pendidikan, investasi, industri, UMKM, pariwisata, dan sampai ke pemerintah desa,” tutupnya. (*)
