NUSRAMEDIA.COM — Inflasi Nusa Tenggara Barat (NTB) pada Agustus 2026 menembus 4,03 persen secara tahunan. Angka tersebut menjadi sinyal yang perlu diwaspadai karena berpotensi menekan daya beli masyarakat.
Namun, tekanan inflasi tersebut datang bersamaan dengan sejumlah indikator ekonomi yang justru menunjukkan ketahanan. Nilai Tukar Petani (NTP) NTB menguat menjadi 129,67, kunjungan wisatawan nusantara mencapai 1,41 juta orang, sementara nilai ekspor Januari–Juli 2026 tercatat tumbuh signifikan.
Gambaran tersebut menunjukkan ekonomi NTB sedang menghadapi tekanan harga, tetapi belum kehilangan tenaga. Sejumlah sektor produktif masih bergerak dan memberikan kontribusi terhadap aktivitas ekonomi masyarakat.
Data tersebut disampaikan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi NTB Dr. Drs. Wahyudin, MM, saat merilis Berita Resmi Statistik di Aula Tambora BPS NTB, Selasa (1/9/2026).
Wahyudin menjelaskan, inflasi year-on-year (y-on-y) NTB pada Agustus 2026 mencapai 4,03 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 112,85.
Inflasi tertinggi tercatat di Kota Bima sebesar 4,49 persen, sedangkan terendah berada di Kota Mataram sebesar 3,95 persen.
Secara bulanan atau month-to-month (m-to-m), inflasi Agustus mencapai 0,57 persen. Sementara secara kumulatif sejak awal tahun atau year-to-date (y-to-d), inflasi tercatat 2,35 persen.
Pangan Jadi Penyumbang Utama Inflasi
Tekanan terbesar berasal dari kelompok makanan, minuman dan tembakau yang mengalami inflasi sebesar 4,82 persen. Sejumlah komoditas pangan, seperti daging ayam ras, cabai rawit dan beberapa jenis ikan, turut memberikan andil terhadap kenaikan harga.
Pergerakan harga tersebut dipengaruhi dinamika permintaan, produksi serta kondisi cuaca. Kenaikan harga juga terjadi pada sejumlah kelompok pengeluaran lainnya, termasuk informasi, komunikasi dan jasa keuangan.
Meski demikian, laju inflasi tertahan oleh penurunan harga beberapa komoditas. Di antaranya tomat, bawang merah, bawang putih, biaya sekolah menengah atas dan bensin.
Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik NTB sekaligus Juru Bicara Pemprov NTB, Dr. H. Ahsanul Khalik, mengatakan angka inflasi tersebut harus menjadi alarm bagi pemerintah untuk memperkuat pengendalian harga.
Namun, menurut pria yang akrab disapa Aka tersebut, kondisi ekonomi daerah tidak dapat dinilai hanya dari satu indikator. “Inflasi adalah alarm. Karena itu harus kita jawab dengan pengendalian harga yang lebih kuat. Tetapi kita juga harus melihat indikator ekonomi secara utuh,” kata Aka.
NTP Menguat, Daya Tukar Petani Membaik
Salah satu indikator yang menunjukkan daya tahan ekonomi masyarakat adalah NTP. Pada Agustus 2026, NTP NTB mencapai 129,67 atau meningkat 1,44 persen dibandingkan bulan sebelumnya.
Penguatan tersebut terutama didorong kenaikan Indeks Harga yang Diterima Petani (It) sebesar 1,51 persen. Sementara Indeks Harga yang Dibayar Petani (Ib) hanya meningkat 0,07 persen.
Artinya, harga yang diterima petani tumbuh jauh lebih tinggi dibandingkan biaya yang harus mereka keluarkan. Kondisi ini menunjukkan perbaikan daya tukar petani.
Lima subsektor bahkan mencatat NTP di atas 100, yakni tanaman pangan sebesar 125,93, hortikultura 189,58, tanaman perkebunan rakyat 111,09, peternakan 118,96 dan perikanan 113,16.
“Ketika harga yang diterima petani tumbuh lebih tinggi daripada harga yang mereka bayar, daya tukarnya membaik. Ini menjadi salah satu modal penting bagi ketahanan ekonomi masyarakat,” ujar Aka.
Bagi pemerintah daerah, kondisi tersebut menjadi sinyal bahwa sektor produksi masyarakat masih memiliki kemampuan menciptakan nilai ekonomi meskipun tekanan harga sedang meningkat.
Pariwisata dan Mobilitas Masyarakat Ikut Menguat
Daya tahan ekonomi NTB juga tercermin dari sektor pariwisata. BPS mencatat Tingkat Penghunian Kamar (TPK) hotel bintang pada Juli 2026 mencapai 51,54 persen. Angka tersebut meningkat 6,68 poin dibandingkan Juni 2026 dan naik 1,62 poin dibandingkan Juli 2025.
Jumlah wisatawan nusantara juga mencapai 1.410.478 orang atau meningkat 15,95 persen dibandingkan Juli 2025.
Sementara wisatawan mancanegara yang masuk melalui Bandara Internasional Zainuddin Abdul Madjid (BIZAM) tercatat 9.039 orang, meningkat 29,50 persen dibandingkan Juni 2026.
Pertumbuhan pariwisata tersebut berjalan beriringan dengan meningkatnya mobilitas masyarakat. Jumlah penumpang yang datang melalui angkutan laut pada Juli 2026 meningkat 26,52 persen secara bulanan, sedangkan penumpang yang berangkat tumbuh 23,57 persen.
Pada angkutan udara domestik, jumlah penumpang datang mencapai 129.516 orang atau naik 20,59 persen dibandingkan Juni. Penumpang berangkat mencapai 125.228 orang atau meningkat 19,57 persen.
Ekspor Melonjak, Perdagangan Tetap Bergerak
Aktivitas ekonomi NTB juga terlihat dari kinerja perdagangan luar negeri. Nilai ekspor NTB sepanjang Januari–Juli 2026 mencapai US$166,08 juta atau meningkat 38,90 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Pada Juli, tembaga menjadi komoditas ekspor terbesar dengan kontribusi mencapai 93,55 persen. Komoditas lainnya adalah perhiasan dan permata serta ikan dan udang.
Negara tujuan utama ekspor NTB antara lain Tiongkok, Thailand, Korea Selatan, Vietnam dan Taiwan. Di sisi lain, nilai impor Januari–Juli 2026 tercatat US$47,87 juta atau turun 72,03 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Inflasi Harus Dikendalikan, Sektor Produktif Diperkuat
Menurut Aka, rangkaian indikator tersebut memperlihatkan bahwa perekonomian NTB berada dalam situasi yang harus dikelola secara hati-hati.
Inflasi perlu dikendalikan karena berkaitan langsung dengan daya beli masyarakat. Namun, pada saat bersamaan, penguatan NTP, pertumbuhan pariwisata, peningkatan mobilitas dan kinerja ekspor menunjukkan bahwa fondasi aktivitas ekonomi masih bergerak.
“Inflasi harus kita kendalikan karena menyangkut daya beli masyarakat. Tetapi NTP yang menguat, pariwisata yang tumbuh, mobilitas yang meningkat dan ekspor yang melonjak menunjukkan bahwa kita memiliki daya tahan ekonomi,” katanya.
Karena itu, pengendalian inflasi tidak bisa dipisahkan dari penguatan sektor produktif. Pemerintah perlu memastikan pasokan dan distribusi pangan tetap terjaga, terutama untuk komoditas yang memiliki kontribusi besar terhadap inflasi. Pada saat yang sama, produksi pertanian, pariwisata, peningkatan nilai tambah komoditas dan perdagangan perlu terus diperkuat.
Strategi tersebut diperlukan agar aktivitas ekonomi tidak hanya tumbuh secara statistik, tetapi juga mampu menciptakan pendapatan, menjaga daya beli dan memperluas manfaat ekonomi bagi masyarakat.
Aka menegaskan, pemerintah tidak boleh mengabaikan tekanan inflasi. Namun, pemerintah juga tidak ingin membaca kondisi ekonomi NTB hanya berdasarkan satu indikator.
“Alarmnya harus kita dengarkan, tetapi kita juga harus tahu bahwa kita punya modal untuk menjawabnya. Tugas pemerintah adalah menjaga harga, memperkuat produksi dan memastikan pertumbuhan ekonomi memberi manfaat yang semakin luas kepada masyarakat,” ujarnya.
Data BPS tersebut pada akhirnya memperlihatkan dua sisi ekonomi NTB. Di satu sisi, inflasi 4,03 persen menjadi alarm yang menuntut respons cepat, terutama untuk menjaga harga pangan dan daya beli masyarakat.
Di sisi lain, NTP 129,67, pertumbuhan pariwisata, meningkatnya mobilitas dan melonjaknya ekspor menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi masih memiliki tenaga.
Inflasi adalah alarm, sementara daya tahan ekonomi adalah modal. Tantangan NTB kini bukan memilih salah satunya, melainkan memastikan keduanya dikelola secara bersamaan: harga tetap terkendali, produksi terus menguat, dan pertumbuhan ekonomi semakin terasa manfaatnya bagi masyarakat. (*)
