NUSRAMEDIA.COM — Penanggulangan kemiskinan di Nusa Tenggara Barat (NTB) membutuhkan langkah nyata, kolaborasi yang semakin kuat, serta intervensi yang tepat sasaran. Wakil Gubernur NTB, Hj. Indah Dhamayanti Putri, meminta seluruh pemerintah kabupaten/kota tidak hanya mempertahankan capaian penurunan angka kemiskinan, tetapi juga mempercepat berbagai program pemberdayaan agar manfaat pembangunan semakin dirasakan masyarakat.
Penegasan tersebut disampaikan Wagub saat membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Provinsi NTB Tahun 2026 di Lombok Astoria Hotel, Mataram, Kamis (5/11/2026).
Dalam sambutannya, Wagub menekankan bahwa penanggulangan kemiskinan merupakan tanggung jawab bersama pemerintah provinsi dan kabupaten/kota. Di tengah keterbatasan fiskal serta kebijakan efisiensi anggaran, pemerintah dituntut tetap menghadirkan terobosan, memastikan efektivitas program, dan memperluas manfaat pembangunan bagi masyarakat yang membutuhkan.
“Kita tidak boleh berhenti berbuat dan berhenti berpikir. Kita harus meyakini bahwa aksi nyata yang kita lakukan bisa ditunjukkan melalui penurunan angka kemiskinan yang signifikan,” ujarnya.
Angka Kemiskinan Turun, Ratusan Ribu Warga Masih Membutuhkan Perhatian
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), persentase penduduk miskin di NTB pada Maret 2026 tercatat sebesar 11,17 persen. Angka tersebut turun 0,21 poin persentase dibandingkan September 2025 yang mencapai 11,38 persen.
Dari sisi jumlah penduduk, angka kemiskinan juga mengalami penurunan menjadi 628,50 ribu orang atau berkurang sekitar 8,68 ribu orang dalam periode yang sama.
Wagub mengapresiasi capaian tersebut sebagai perkembangan positif. Namun, ia mengingatkan bahwa penurunan angka kemiskinan bukan alasan bagi pemerintah untuk berpuas diri. Pasalnya, masih terdapat ratusan ribu masyarakat yang membutuhkan perhatian, dukungan, dan intervensi nyata agar mampu meningkatkan kesejahteraan serta keluar dari kondisi kemiskinan secara berkelanjutan.
Menurutnya, karakteristik dan tantangan kemiskinan di setiap kabupaten/kota tidaklah sama. Perbedaan jumlah penduduk, kondisi geografis, potensi wilayah, hingga struktur sosial ekonomi masyarakat membutuhkan strategi penanganan yang disesuaikan dengan kondisi masing-masing daerah.
Karena itu, keberhasilan penanggulangan kemiskinan tidak cukup diukur melalui perbandingan angka statistik antardaerah, tetapi harus dilihat dari efektivitas program dan perubahan nyata yang dirasakan masyarakat.
Wagub juga menekankan pentingnya penggunaan data yang akurat dan terintegrasi sebagai landasan perencanaan maupun pelaksanaan program. Koordinasi dengan BPS serta penguatan validasi data di lapangan menjadi kunci agar bantuan dan intervensi pemerintah benar-benar menjangkau masyarakat yang membutuhkan.
Program Desa Berdaya Jadi Perhatian, Sekitar 100 Desa Belum Cairkan Anggaran
Salah satu perhatian utama Wagub dalam percepatan penanggulangan kemiskinan adalah pelaksanaan Program Desa Berdaya. Ia meminta pemerintah kabupaten/kota segera mengevaluasi desa-desa sasaran yang belum merealisasikan pencairan anggaran program tersebut.
Dari total 257 desa sasaran Program Desa Berdaya, masih terdapat sekitar 100 desa yang belum melakukan pencairan.
“Kita sudah hampir memasuki minggu kedua November. Artinya, waktu efektif yang bisa dipergunakan untuk menyelesaikan program ini tidak sampai dua bulan lagi. Saya mengingatkan para wakil bupati dan wakil wali kota untuk mengecek kembali desa-desa berdaya yang belum berproses,” tegasnya.
Untuk memastikan percepatan pelaksanaan, Wagub meminta Bappeda dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, memastikan seluruh tahapan program berjalan sesuai rencana.
Evaluasi juga perlu dilakukan untuk mengukur kontribusi Program Desa Berdaya, termasuk Desa Berdaya Transformatif, terhadap peningkatan kondisi sosial ekonomi masyarakat penerima manfaat.
Menurut Wagub, program yang mulai dilaksanakan pada 2026 ini harus terus dikawal agar dukungan anggaran benar-benar menghasilkan perubahan. Keberhasilan program tidak semata-mata dilihat dari realisasi kegiatan dan penyerapan anggaran, tetapi juga dari peningkatan kapasitas ekonomi, produktivitas, serta kemandirian masyarakat.
Baznas Turut Didorong Perkuat Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat
Selain mengoptimalkan program pemerintah, Wagub juga memberikan apresiasi terhadap kontribusi Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) dalam mengoptimalkan zakat, infak, dan sedekah untuk mendukung pemberdayaan ekonomi mustahik.
Dukungan tersebut diwujudkan melalui berbagai upaya, antara lain pengembangan usaha produktif dan penyediaan rumah layak huni.
Kontribusi tersebut menjadi bagian dari upaya memperluas dukungan pemberdayaan masyarakat, sehingga penanggulangan kemiskinan tidak hanya bertumpu pada program pemerintah, tetapi juga diperkuat melalui sinergi berbagai pihak.
Rakor TKPK Perkuat Sinergi, Penanggulangan Kemiskinan Harus Terukur
Rakor TKPK Provinsi NTB Tahun 2026 menjadi forum koordinasi sekaligus evaluasi bagi pemerintah provinsi dan kabupaten/kota. Melalui forum ini, berbagai pengalaman dapat dipertukarkan, persoalan di lapangan diidentifikasi, serta strategi penanggulangan kemiskinan dirumuskan agar lebih terarah.
Kehadiran narasumber dari kementerian dan lembaga, termasuk Bappenas, diharapkan dapat memperkaya perspektif serta memperkuat langkah kebijakan pemerintah daerah dalam mempercepat penanggulangan kemiskinan.
Dalam kesempatan tersebut, Wagub kembali menegaskan bahwa penanggulangan kemiskinan harus menjadi agenda bersama yang dilaksanakan secara konsisten, terukur, dan berorientasi pada hasil.
“Kita semua hadir dengan niat yang sama, yaitu menurunkan angka kemiskinan di Nusa Tenggara Barat. Karena itu, mari kita terus memperkuat kolaborasi dan memastikan setiap program yang kita jalankan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” tandasnya.
Melalui penguatan koordinasi TKPK serta sinergi lintas wilayah dan lintas sektor, Pemprov NTB berharap upaya penanggulangan kemiskinan dapat berjalan semakin efektif dan berkelanjutan.
Pada akhirnya, target pembangunan bukan sekadar menurunkan angka kemiskinan dalam statistik, melainkan memastikan semakin banyak masyarakat NTB yang berdaya, mandiri, dan memiliki kesempatan untuk menikmati kehidupan yang lebih sejahtera. (*)
