NUSRAMEDIA.COM — Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) harus mampu menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi masyarakat pesisir, meningkatkan kesejahteraan nelayan, serta memperkuat ekosistem usaha perikanan. Program tersebut tidak boleh sekadar menghadirkan bangunan dan infrastruktur baru tanpa memberikan dampak nyata terhadap kehidupan masyarakat nelayan.
Penegasan tersebut disampaikan Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi PKS, H. Johan Rosihan, saat menghadiri kegiatan Bulan Bakti Kelautan dan Perikanan dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-27 Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), di Kampung Nelayan Merah Putih Bilelando, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, Kamis (5/11/2026).
Kegiatan tersebut turut dihadiri Wakil Bupati Lombok Tengah H. M. Nursiah, Perwakilan KKP Boyun Handoyo, Direktur Rumput Laut Dirjen Perikanan Budidaya, jajaran Kementerian Kelautan dan Perikanan, unsur pemerintah daerah, aparat keamanan, tokoh masyarakat, serta kelompok nelayan dan masyarakat pesisir setempat.
KNMP Harus Hadirkan Dampak Ekonomi Nyata
Dalam sambutannya, Johan mengapresiasi komitmen KKP yang terus mendorong pembangunan kawasan pesisir melalui program Kampung Nelayan Merah Putih. Menurutnya, program tersebut merupakan langkah strategis untuk memperkuat ekosistem usaha perikanan sekaligus meningkatkan nilai tambah hasil tangkapan nelayan.
Namun, ia mengingatkan bahwa keberhasilan program tidak boleh hanya dilihat dari megahnya bangunan dan lengkapnya fasilitas yang tersedia. Lebih dari itu, KNMP harus mampu menciptakan aktivitas ekonomi produktif yang berdampak langsung terhadap peningkatan pendapatan dan kesejahteraan keluarga nelayan.
“Kita tidak ingin Kampung Nelayan Merah Putih hanya bagus bangunannya, tetapi minim aktivitas ekonominya. Keberhasilan program ini harus diukur dari meningkatnya pendapatan nelayan, tumbuhnya usaha masyarakat, dan semakin baiknya kesejahteraan keluarga nelayan,” tegas Johan Rosihan.
Legislator Senayan dari Daerah Pemilihan (Dapil) NTB I Pulau Sumbawa itu juga mengingatkan bahwa pembangunan fasilitas penunjang perikanan, seperti pabrik es, penyimpanan berpendingin (cold storage), serta sarana pengolahan dan pemasaran ikan, harus benar-benar menjawab kebutuhan nelayan.
Menurutnya, infrastruktur yang dibangun menggunakan anggaran negara harus diikuti dengan sistem pengelolaan profesional, penguatan kelembagaan ekonomi, dan kepastian akses pasar agar manfaatnya dapat dirasakan masyarakat secara berkelanjutan.
“Jangan sampai fasilitas sudah dibangun tetapi tidak beroperasi optimal. Nelayan harus mendapatkan manfaat nyata berupa biaya produksi yang lebih efisien, kualitas hasil tangkapan yang terjaga, dan harga jual ikan yang lebih menguntungkan,” ujarnya.
Perkuat Koperasi, Tingkatkan Posisi Tawar Nelayan
Selain pembangunan infrastruktur, Johan menekankan pentingnya memperkuat koperasi nelayan sebagai penggerak utama perekonomian kawasan Kampung Nelayan Merah Putih.
Menurutnya, koperasi harus memiliki peran strategis dalam memperpendek rantai distribusi sekaligus memperkuat posisi tawar nelayan dalam menentukan harga hasil tangkapan. Dengan demikian, nelayan tidak terus berada pada posisi yang lemah dalam rantai perdagangan hasil perikanan.
“Nelayan kita menghadapi risiko besar di laut, tetapi sering kali justru memperoleh bagian paling kecil dalam rantai perdagangan ikan. Kondisi ini harus kita ubah melalui penguatan koperasi, akses permodalan, teknologi, dan pasar yang lebih adil,” katanya.
Johan Pastikan Pengawasan Program KNMP Berkelanjutan
Sebagai anggota Komisi IV DPR RI yang bermitra dengan KKP, Johan memastikan akan terus menjalankan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan program pembangunan sektor kelautan dan perikanan.
Pengawasan tersebut mencakup efektivitas penggunaan anggaran negara serta keberlanjutan pengelolaan Kampung Nelayan Merah Putih agar fasilitas yang telah dibangun benar-benar berfungsi optimal dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
Ia berharap KNMP Bilelando dapat menjadi contoh keberhasilan pengembangan kawasan ekonomi nelayan sekaligus menjadi rujukan bagi pembangunan kampung nelayan lainnya di Nusa Tenggara Barat, termasuk di Pulau Sumbawa.
“Kita mendukung program-program pemerintah yang berpihak kepada nelayan. Namun, setiap rupiah anggaran negara harus menghasilkan manfaat nyata. Laut kita kaya, dan masyarakat yang menggantungkan hidupnya dari laut juga harus sejahtera,” pungkas Johan. (*)
