Pihak Bapenda Provinsi Nusa Tenggara Barat terus menggencarkan sosialisasi Peraturan Gubernur (Pergub) NTB Nomor 30 Tahun 2026. (Ist)

NUSRAMEDIA.COM — Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) terus menggencarkan sosialisasi Peraturan Gubernur (Pergub) NTB Nomor 30 Tahun 2026 tentang Pemberian Pengurangan dan/atau Pembebasan Pajak dan Retribusi Daerah kepada masyarakat dan wajib pajak.

Kali ini, sosialisasi dilakukan secara langsung dengan menyasar masyarakat dan para pengguna jalan yang melintas di kawasan Simpang Lima Kota Tua Ampenan, Kota Mataram, Selasa (10/11/2026).

Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya Pemerintah Provinsi NTB dalam memperluas penyebarluasan informasi sekaligus meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap kebijakan pemberian keringanan pajak dan retribusi daerah.

Baca Juga:  Aspirasi Tak Bisa Terlealisasi, Achip Minta Maaf kepada Konstituen, Soroti Kewenangan Eksekutif

Tingkatkan Pemahaman dan Kesadaran Wajib Pajak

Kegiatan sosialisasi tersebut dibenarkan oleh Sekretaris Bapenda Provinsi NTB, M Zuhudy Kadran, Kamis (12/11/2026). Menurut dia, kegiatan itu bertujuan meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat mengenai kebijakan Pemerintah Provinsi NTB.

Terutama, dalam memberikan keringanan pajak daerah serta berbagai kemudahan bagi masyarakat dan wajib pajak. “Petugas memberikan edukasi secara langsung kepada masyarakat dan pengguna jalan melalui penyampaian informasi,” ujarnya.

Masyarakat Diajak Manfaatkan Program Keringanan Pajak

Lebih lanjut, Zuhudy menjelaskan bahwa edukasi yang diberikan berkaitan dengan ketentuan, manfaat, serta mekanisme pemanfaatan program pengurangan dan/atau pembebasan pajak daerah dan retribusi daerah.

Baca Juga:  Wagub NTB Tegaskan APBD 2027 Harus Berdampak Nyata, Rp745 Miliar Disiapkan untuk Pengentasan Kemiskinan

“Ini terkait ketentuan, manfaat, serta mekanisme pemanfaatan program pengurangan dan/atau pembebasan pajak daerah dan retribusi daerah. Masyarakat juga diajak untuk mengetahui dan memanfaatkan program keringanan pajak tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” imbuh Sekban Zuhudy.

Melalui penyampaian informasi secara langsung tersebut, masyarakat diharapkan dapat memahami berbagai kemudahan yang diberikan pemerintah daerah, sekaligus mengetahui mekanisme untuk memanfaatkan program keringanan pajak sesuai aturan yang berlaku.

Perluas Informasi, Dorong Optimalisasi PAD NTB

Melalui kegiatan sosialisasi ini, lebih lanjut dikatakan Zuhudy, pihaknya berharap informasi mengenai Pergub NTB Nomor 30 Tahun 2026 dapat tersampaikan secara luas kepada masyarakat.

Baca Juga:  Tekan Angka Kemiskinan, Wabup Sumbawa Ikuti Rakor Evaluasi Penanggulangan Kemiskinan NTB 2026

“Sehingga meningkatkan pemahaman dan kepatuhan wajib pajak serta mendorong optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi NTB,” pungkasnya.

Sosialisasi Juga Digelar di Perempatan Pagesangan

Sekadar informasi, kegiatan sosialisasi serupa melalui Bidang Pajak Bapenda NTB juga telah dilaksanakan sebelumnya, tepatnya di kawasan Perempatan Pagesangan, Kota Mataram, pada Senin, 9 November 2026 lalu. (*)