NUSRAMEDIA.COM — Penguatan program penanggulangan kemiskinan menjadi salah satu fokus utama dalam Rapat Koordinasi dan Evaluasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) Tahun 2026.
Kegiatan yang berlangsung di Hotel Lombok Astoria, Mataram, Kamis (5/11/2026), tersebut dihadiri Wakil Bupati Sumbawa, Drs. H. Mohamad Ansori, bersama seluruh wakil bupati se-NTB dan unsur terkait lainnya.
Rapat koordinasi ini menjadi momentum penting dalam memperkuat sinergi antarpemerintah daerah, sekaligus mengevaluasi berbagai program yang telah dilaksanakan untuk menekan angka kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah NTB.
Wakil Gubernur Tekankan Program Tepat Sasaran dan Berkelanjutan
Wakil Gubernur NTB, Hj. Indah Dhamayanti Putri, S.E., M.I.P., yang membuka kegiatan tersebut, menekankan pentingnya menjaga kesinambungan upaya penanggulangan kemiskinan, terutama melalui program yang tepat sasaran dan mampu menjangkau masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
Penekanan tersebut menjadi bagian penting dalam memastikan berbagai kebijakan dan program pemerintah tidak hanya berjalan secara administratif, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat sasaran.
Angka Kemiskinan NTB Menunjukkan Tren Penurunan
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) per Maret 2026, tingkat kemiskinan di NTB tercatat sebesar 11,17 persen. Angka ini mengalami penurunan 0,21 poin dibandingkan September 2025 yang mencapai 11,38 persen.
Sejalan dengan penurunan tersebut, jumlah penduduk miskin juga berkurang sekitar 8.680 orang, menjadi 628.500 orang.
Perkembangan ini menjadi indikasi positif dari upaya penanggulangan kemiskinan yang telah dilakukan. Meski demikian, berbagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat masih perlu terus diperkuat.
Kesenjangan antarwilayah, khususnya di kawasan pedesaan dan daerah terpencil, serta kondisi kelompok masyarakat rentan, menjadi perhatian dalam penyusunan dan pelaksanaan program ke depan.
Evaluasi Program dan Penguatan Peran OPD
Dalam forum tersebut, pemerintah kabupaten/kota juga didorong untuk melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan bersama organisasi perangkat daerah (OPD).
Evaluasi diperlukan agar setiap program berjalan sesuai dengan perencanaan, sekaligus memastikan manfaatnya benar-benar dapat dirasakan oleh masyarakat sasaran.
Sinergi Pemerintah Daerah untuk Penanggulangan Kemiskinan
Rapat koordinasi ini sekaligus menjadi ruang strategis untuk menyelaraskan langkah pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dalam menangani persoalan kemiskinan.
Melalui evaluasi yang berkelanjutan dan kolaborasi lintas sektor, berbagai program yang dijalankan diharapkan semakin efektif, tidak hanya dalam menekan angka kemiskinan, tetapi juga dalam memperluas kesempatan ekonomi dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
Kehadiran Wakil Bupati Sumbawa dalam kegiatan ini menjadi bagian dari koordinasi antarpemerintah daerah untuk mendukung pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan yang terarah, berkelanjutan, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. (*)
