
NUSRAMEDIA.COM — Pelaksanaan Car Free Night (CFN) di Kabupaten Sumbawa mendapat perhatian serius dari Wakil Bupati Sumbawa, Drs. H. Mohamad Ansori. Dalam evaluasi penyelenggaraan kegiatan tersebut, berbagai persoalan mulai dari dampak ekonomi terhadap UMKM, kebersihan lingkungan, penataan parkir hingga adanya pungutan terhadap pelaku usaha menjadi sorotan utama.
Evaluasi tersebut dibahas dalam Rapat Evaluasi Pelaksanaan Car Free Night (CFN) yang dipimpin langsung Wabup H. Ansori di Ruang Rapat H. Hasan Usman Lantai I Kantor Bupati Sumbawa, Jumat (13/11/2026).
Evaluasi ini dilakukan untuk memastikan CFN tidak sekadar menjadi ruang keramaian dan transaksi ekonomi, tetapi benar-benar memberikan manfaat bagi pelaku UMKM sekaligus tetap memperhatikan ketertiban, kebersihan, dan kenyamanan masyarakat.
Dalam rapat tersebut, Wabup didampingi Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik, Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDA, Kepala Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan, Kepala Satpol PP, Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Kominfotik, Sekretaris Camat Sumbawa, pejabat yang mewakili Kepala Dinas Perhubungan, perwakilan pengelola CFN, serta unsur terkait lainnya.
Dampak Ekonomi CFN, UMKM Harus Jadi Penerima Manfaat Utama
Dalam arahannya, Wabup H. Ansori menegaskan bahwa evaluasi CFN harus dilakukan secara menyeluruh, terutama untuk mengukur sejauh mana kegiatan tersebut berdampak terhadap peningkatan pendapatan UMKM.
Menurutnya, diperlukan data yang jelas mengenai pelaku usaha yang terlibat serta perkembangan pendapatan mereka. Dengan demikian, dapat diketahui apakah CFN benar-benar menjadi ruang pemberdayaan UMKM atau justru lebih banyak dimanfaatkan oleh pelaku usaha bermodal besar.
“Jangan sampai kita menyebut ini sebagai kegiatan pemberdayaan UMKM, tetapi yang menikmati justru pengusaha-pengusaha besar. Kita perlu tahu siapa pelakunya, bagaimana perkembangan usahanya, dan sejauh mana dampak CFN terhadap peningkatan ekonomi masyarakat,” tegasnya.
Kebersihan, Sampah dan Penataan Parkir Jadi Perhatian
Selain dampak ekonomi, Wabup juga menyoroti persoalan kebersihan lingkungan. Ia meminta agar keberadaan CFN benar-benar membawa perubahan positif bagi kawasan Lapangan Pahlawan, bukan justru menimbulkan persoalan sampah dan kesan kumuh.
Bekas botol minuman yang berserakan, termasuk sampah yang ditinggalkan pengunjung maupun pelaku usaha, menjadi perhatian yang harus segera ditangani. Persoalan penataan parkir juga masuk dalam evaluasi. Wabup meminta agar pengelolaannya lebih tertib dan terkoordinasi sehingga tidak menimbulkan kesemrawutan maupun ketidaknyamanan bagi masyarakat.
Wabup Soroti Pungutan yang Dibebankan kepada UMKM
Hal lain yang mendapat perhatian serius adalah adanya laporan mengenai pungutan terhadap pelaku UMKM. Wabup mengingatkan bahwa sejak awal kesepakatan penyelenggaraan CFN, tidak ada pungutan yang dibebankan kepada UMKM. Karena itu, setiap bentuk iuran maupun pungutan harus dijelaskan secara terbuka dan dievaluasi agar tidak memberatkan pelaku usaha kecil.
Kepala Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan, Adi Nusantara, S.Sos., MT, dalam pemaparannya menyampaikan bahwa terdapat sejumlah anomali dalam penyelenggaraan CFN yang perlu dibenahi, termasuk penetapan perangkat daerah yang bertanggung jawab melalui surat keputusan (SK). Hal ini penting mengingat kegiatan tersebut memanfaatkan aset daerah berupa Lapangan Pahlawan.
Ia juga menjelaskan perlunya proses graduasi UMKM. Pelaku usaha mikro yang telah mengalami peningkatan pendapatan dapat diberikan kesempatan untuk berkembang di luar CFN, sehingga ruang berjualan dapat diberikan kepada pelaku UMKM lain yang masih membutuhkan akses pemasaran.
Terkait potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD), ia mengusulkan agar sumbernya dapat diarahkan pada sektor parkir dan persampahan, bukan dari pungutan terhadap UMKM.
DLH Kerahkan 15 Petugas, Sampah dan Pecahan Botol Jadi Persoalan
Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup, M. Nur Hidayat, ST, mengungkapkan bahwa pihaknya telah membagikan kantong sampah dan bekerja sama dengan PT AMMAN dalam penyediaan bak sampah.
Namun, kesadaran sebagian pelaku usaha dalam menjaga kebersihan masih perlu ditingkatkan. Sebanyak 15 petugas kebersihan telah dikerahkan, tetapi mereka kerap kewalahan membersihkan kawasan CFN pada Minggu pagi.
Ia juga menyampaikan adanya temuan pecahan botol minuman keras yang membahayakan petugas kebersihan. Selain itu, masih ditemukan lapak yang beroperasi melewati batas waktu hingga tengah malam, bahkan sampai pagi hari. Kondisi tersebut dinilai perlu ditertibkan, termasuk mencegah penggunaan lapak secara permanen di lokasi CFN.
Menanggapi hal tersebut, Kasat Pol PP, Abdul Haris, S.Sos., menyampaikan bahwa personel Satpol PP selama ini telah bersiaga setiap malam Minggu untuk melakukan pengamanan.
Namun, ia menilai perlu adanya aturan tertulis yang disepakati bersama mengenai batas waktu berjualan, pengelolaan sampah, serta ketentuan lainnya sebagai dasar bagi petugas dalam melakukan penertiban.
128 UMKM Masuk Daftar Tunggu, Iuran Pelaku Usaha Ikut Terungkap
Dari sisi pengelolaan wilayah, Lurah Seketeng, Ari Kurniawan, S.STP., menyampaikan bahwa selama kurang lebih satu tahun CFN berjalan, antusiasme masyarakat dan pelaku usaha cukup tinggi.
Bahkan, saat ini terdapat 128 UMKM yang masuk daftar tunggu untuk mendapatkan kesempatan berjualan. Setiap calon pelaku usaha juga diwajibkan memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB), sementara lapak dapat digantikan apabila pemiliknya tidak berjualan secara terus-menerus selama satu bulan.
Ia turut mengungkapkan adanya sejumlah iuran yang selama ini dibebankan kepada pelaku UMKM, meliputi iuran sampah, iuran event, dan iuran listrik sebesar Rp20.000 setiap minggu atau Rp80.000 per bulan.
Selain itu, munculnya sejumlah titik parkir baru juga perlu dikoordinasikan kembali dengan Dinas Perhubungan dan pengelola parkir dari unsur Karang Taruna Seketeng dan Brang Bara.
Adapun dari Dinas Perhubungan disampaikan bahwa pengelolaan parkir telah bekerja sama dengan Karang Taruna Seketeng dan Karang Taruna Brang Bara, dengan kontribusi terhadap pendapatan daerah sebesar Rp175.000 setiap malam Minggu.
Sementara itu, Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDA, Ir. Ni Wayan Rusmawati, turut menekankan pentingnya pendataan UMKM secara by name by address agar keberadaan dan perkembangan pelaku usaha dapat dipantau secara terukur, termasuk kejelasan kontribusi CFN terhadap PAD.
CFN Berpeluang Dikembangkan ke Taman Kerato
Menutup rapat, Wabup H. Ansori mengapresiasi tingginya antusiasme masyarakat terhadap penyelenggaraan CFN. Menurutnya, tingginya minat masyarakat merupakan potensi yang perlu dikelola dengan baik melalui penataan dan pengembangan kegiatan yang lebih terencana.
Ia bahkan meminta agar peluang penyelenggaraan CFN di lokasi lain turut dikaji, salah satunya di kawasan Taman Kerato. Langkah ini dapat menjadi alternatif untuk mengurai kepadatan aktivitas di Lapangan Pahlawan sekaligus memperluas ruang promosi dan pemasaran bagi pelaku UMKM.
“Antusiasme masyarakat terhadap CFN ini sangat tinggi. Karena itu, kita perlu memikirkan pengembangannya, termasuk kemungkinan membuka CFN di Taman Kerato agar aktivitas tidak hanya terpusat di Lapangan Pahlawan. Tetapi yang paling penting, penataannya harus semakin baik, UMKM benar-benar merasakan manfaatnya, dan kebersihan serta ketertiban tetap terjaga,” pungkas Wabup. (*)












