
NUSRAMEDIA.COM — Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Lalu Muhamad Iqbal menegaskan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027 harus disusun secara produktif, tepat sasaran, dan mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Anggaran daerah tidak boleh sekadar menjadi dokumen perencanaan maupun rutinitas administrasi pemerintahan, tetapi harus menjadi instrumen pembangunan yang mampu memperkuat ekonomi masyarakat, mengurangi kemiskinan, dan memperluas pemerataan kesejahteraan.
Penegasan tersebut disampaikan Gubernur Iqbal saat menyampaikan jawaban pemerintah atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap Nota Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Provinsi NTB Tahun Anggaran 2027 dalam Rapat Paripurna DPRD NTB, Selasa (17/11/2026), di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur NTB.
Rapat paripurna tersebut dihadiri pimpinan dan anggota DPRD NTB, Sekretaris Daerah, unsur Forkopimda, serta kepala perangkat daerah lingkup Pemerintah Provinsi NTB.
Dalam pandangan umum yang disampaikan, fraksi-fraksi DPRD memberikan sejumlah catatan strategis terhadap arah kebijakan anggaran daerah. Berbagai masukan tersebut mencakup penguatan pendapatan asli daerah (PAD), efektivitas belanja, pengentasan kemiskinan, pemerataan pembangunan, hingga peningkatan kualitas pelayanan publik.
Enam Fraksi Soroti Arah Kebijakan dan Prioritas Anggaran
Sejumlah fraksi DPRD NTB menyampaikan perhatian terhadap berbagai aspek penting dalam penyusunan RAPBD 2027. Fraksi Golkar menyoroti pentingnya kemandirian fiskal, efisiensi belanja birokrasi, ketahanan pangan, hilirisasi, mitigasi bencana, serta kesiapan pendanaan PON 2028.
Sementara itu, Fraksi PKS menekankan agar pendapatan daerah disusun secara realistis, belanja lebih berpihak kepada masyarakat, serta Program Desa Berdaya dilaksanakan dengan mekanisme dan sasaran yang jelas.
Fraksi Gerindra mendorong APBD yang berorientasi pada kemakmuran rakyat, pemerataan pembangunan antara Lombok dan Sumbawa, penguatan sektor produktif, serta tata kelola pokok-pokok pikiran DPRD yang transparan dan akuntabel.
Adapun Fraksi PKB menekankan pentingnya prioritas pendidikan, kesehatan, pengentasan kemiskinan, penguatan sektor kelautan dan perikanan, serta pengembangan pariwisata yang mampu membuka lapangan kerja.
Fraksi Demokrat memberikan perhatian terhadap pemerataan infrastruktur, peningkatan kualitas pariwisata, penataan pertambangan rakyat, dan evaluasi program ketahanan pangan.
Sedangkan Fraksi Persatuan Perjuangan Restorasi mendorong ketepatan perencanaan anggaran, penguatan UMKM dan industri lokal, optimalisasi PAD, serta efisiensi dan transparansi belanja daerah.
Belanja Daerah Rp6,06 Triliun Diarahkan ke Sektor Produktif
Menanggapi berbagai pandangan tersebut, Gubernur Iqbal menegaskan bahwa keberhasilan APBD tidak semata-mata diukur dari besarnya anggaran maupun tingkat serapan belanja. Lebih dari itu, ukuran keberhasilan anggaran harus dilihat dari hasil pelaksanaan program dan dampak yang benar-benar dirasakan masyarakat.
Dalam RAPBD 2027, belanja daerah direncanakan sebesar Rp6,06 triliun atau meningkat sekitar 5,70 persen dibandingkan APBD murni 2026.
Pemerintah Provinsi NTB mengarahkan belanja tersebut pada sektor produktif, pelayanan dasar, pembangunan infrastruktur, penguatan ekonomi masyarakat, serta berbagai program prioritas daerah.
Dengan arah kebijakan tersebut, anggaran diharapkan tidak hanya terserap dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan, tetapi juga mampu menghasilkan manfaat konkret bagi masyarakat dan mendorong peningkatan kesejahteraan secara lebih merata.
Perkuat Kemandirian Fiskal dan Percepatan Pengentasan Kemiskinan
Dalam upaya memperkuat kemandirian fiskal daerah, Pemprov NTB akan mengoptimalkan penerimaan pajak dan retribusi, memperluas transaksi nontunai, memperbaiki tata kelola aset daerah, serta meningkatkan kinerja badan usaha milik daerah (BUMD).
Sementara itu, dalam agenda pengentasan kemiskinan, Program Desa Berdaya diarahkan pada 106 desa kantong kemiskinan. Pelaksanaannya akan dilakukan melalui intervensi terpadu, berbasis data, dan disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing wilayah.
Pendekatan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah agar program penanggulangan kemiskinan dapat berjalan lebih terarah, sesuai kondisi masyarakat, serta menjawab kebutuhan nyata di setiap desa sasaran.
Persiapan PON 2028 Didukung Pendanaan Awal Rp60 Miliar
Gubernur Iqbal juga menjelaskan dukungan pemerintah daerah terhadap persiapan penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) 2028. Dalam RAPBD 2027, pemerintah mengalokasikan dukungan sebesar Rp60 miliar sebagai pendanaan awal.
Adapun pemenuhan kebutuhan penyelenggaraan secara keseluruhan akan ditempuh melalui kolaborasi pendanaan antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, serta pemerintah kabupaten/kota. Selain kolaborasi pendanaan, pemerintah juga akan mengedepankan efisiensi melalui pemanfaatan fasilitas yang telah tersedia.
Pemerataan Pembangunan Berbasis Indikator Terukur
Terkait pemerataan pembangunan di seluruh wilayah NTB, pemerintah menggunakan sejumlah indikator terukur sebagai dasar dalam menentukan arah kebijakan dan alokasi pembangunan.
Indikator tersebut meliputi jumlah penduduk miskin, tingkat pengangguran, kualitas sumber daya manusia, kondisi infrastruktur, kerawanan bencana, serta potensi ekonomi masing-masing wilayah.
Pemerintah juga menegaskan pentingnya keterlibatan UMKM, tenaga kerja, dan pelaku usaha lokal dalam pengembangan sektor pariwisata maupun penyelenggaraan berbagai event. Keterlibatan tersebut diharapkan menjadi bagian dari upaya memperkuat ekonomi masyarakat dan memperluas manfaat pembangunan.
Kritik dan Masukan Fraksi Menjadi Bahan Penyempurnaan RAPBD
Gubernur Iqbal menyampaikan bahwa seluruh kritik, saran, dan masukan yang disampaikan fraksi-fraksi DPRD menjadi perhatian pemerintah dalam proses penyempurnaan RAPBD 2027.
Pemerintah juga berkomitmen memperkuat disiplin dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran, meningkatkan pengawasan internal, serta memastikan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah.
“Setiap anggaran harus memiliki tujuan yang jelas, dilaksanakan secara bertanggung jawab, dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat,” demikian garis besar penegasan pemerintah dalam jawaban Gubernur.
Pemprov NTB menyatakan terbuka untuk memberikan penjelasan lebih lanjut terhadap berbagai hal yang masih memerlukan pendalaman dalam tahapan pembahasan RAPBD bersama DPRD. (*)













