
NUSRAMEDIA.COM — Anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat, H. Salman Alfarizi, S.H, menyoroti sejumlah persoalan mendasar di sektor pendidikan dan kesehatan yang membutuhkan serius Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB.
Antara lain, ungkap dia, seperti persoalan sekitar 70 ribu Anak Tidak Sekolah (ATS), ketidakselarasan data prevalensi stunting, hingga pembiayaan layanan kesehatan dasar.
Seluruh perihal itu, dinilai oleh Anggota Fraksi Amanat Bintang Nurani (ABNR) DPRD NTB tersebut, membutuhkan perencanaan yang jelas, terukur, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
70 Ribu ATS di NTB, Pemprov Diminta Siapkan Langkah Konkret
Diungkapkannya bahwa, pada 6 November 2026 lalu, Pemprov sendiri menyampaikan perkiraan sekitar 70 ribu anak di NTB tidak sekolah dan menegaskan bahwa angka tersebut masih memerlukan validasi hingga tingkat desa.
Oleh karena itu, pihaknya mengaku mendukung langkah validasi tersebut. Namun, validasi baru menghasilkan daftar, sementara RAPBD 2027 harus mampu menunjukkan langkah konkret yang akan dilakukan pemerintah terhadap data tersebut.
Legislator Udayana jebolan Dapil V Sumbawa-Sumbawa Barat itu lantas meminta pemerintah menetapkan target tahunan mengenai jumlah anak yang dapat kembali mengenyam pendidikan, sekaligus memastikan pembiayaan untuk merealisasikan target tersebut.
“Perhatian khusus perlu diberikan pada pendidikan menengah dan pendidikan khusus yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi,” ujar Haji Salman akrabnya politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu disapa, Selasa (17/11/2026).
Tidak hanya sebatas mengembalikan anak ke bangku sekolah, menurut dia, target penanganan juga sebaiknya mencakup jumlah anak yang masih bertahan bersekolah setelah satu tahun kembali mengikuti pendidikan.
Sementara itu, untuk jenjang pendidikan yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten dan kota, pembagian tugas serta pola koordinasinya perlu diuraikan secara operasional. “Agar penanganan anak tidak sekolah dapat berjalan lebih terarah,” sarannya.
Data Stunting Berbeda, Target Penurunan Harus Lebih Terukur
Persoalan lain yang menjadi perhatian pihaknya adalah perbedaan data prevalensi stunting yang digunakan dalam dokumen perencanaan pemerintah daerah. Data stunting yang tersedia berasal dari dua metode pengukuran berbeda.
Diungkapkan, pencatatan rutin pada awal 2025 menunjukkan prevalensi sebesar 13,39 persen. Sementara itu, RPJMD dan RKPD menetapkan target 2027 sebesar 19,78 persen dengan angka dasar survei 29,8 persen pada 2024.
Oleh karenanya, masih Haji Salman, kedua angka tersebut tidak dapat dibandingkan secara langsung karena menggunakan metode pengukuran yang berbeda.
“Akibatnya, target yang tercantum dalam dokumen perencanaan justru lebih tinggi dibandingkan angka yang telah tercatat. Kondisi ini membuat kemajuan penanganan stunting sulit dinilai secara tepat,” katanya.
“Kami (Fraksi ABNR) meminta pemerintah menyajikan kedua seri data tersebut secara terpisah, masing-masing menggunakan metode pengukuran yang sama dari tahun ke tahun,” imbuhnya.
Ditegaskannya, kejelasan data tersebut selanjutnya perlu menjadi dasar dalam menentukan wilayah yang harus diprioritaskan untuk mendapatkan layanan gizi ibu dan anak, termasuk layanan rujukan bagi kelompok yang berisiko.
Pembiayaan Layanan Kesehatan Dasar Harus Sesuai Kebutuhan
Lebih lanjut, ia juga menyoroti di sektor pelayanan kesehatan, rencana aksi Standar Pelayanan Minimal (SPM) 2026 sampai 2029 telah ditetapkan melalui Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2026.
Pihaknya meminta rincian kebutuhan layanan dasar berdasarkan rencana aksi tersebut dibandingkan dengan pembiayaan yang tersedia dalam rancangan anggaran ini.
Dengan demikian, kata dia, dapat terlihat secara jelas kesenjangan pembiayaan yang masih harus ditutup pemerintah untuk memastikan seluruh kebutuhan pelayanan dasar dapat terpenuhi.
Pria yang duduk di Komisi II DPRD NTB itu juga mengingatkan agar ketersediaan tenaga kesehatan dan obat-obatan di rumah sakit milik provinsi tidak ikut berkurang ketika belanja pegawai serta belanja barang dan jasa diturunkan.
“Penyesuaian struktur belanja harus tetap memperhatikan kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat, sehingga efisiensi anggaran tidak mengorbankan kualitas maupun ketersediaan layanan,” ujar Haji Salman.
Iuran JKN dan Ketersediaan Layanan Jangan Dibebankan kepada Masyarakat
Selain persoalan pembiayaan layanan kesehatan dasar, pihaknya juga turut meminta penjelasan mengenai iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah.
Penjelasan tersebut mencakup status pembayaran iuran serta kecukupan anggarannya untuk memenuhi kebutuhan selama satu tahun penuh.
Menurut dia, DPRD perlu memastikan bahwa penghematan dalam struktur belanja pemerintah daerah tidak berujung pada munculnya biaya pelayanan kesehatan yang justru harus ditanggung masyarakat.
Karena itu, perencanaan anggaran pendidikan dan kesehatan dalam RAPBD 2027 harus mampu menjawab kebutuhan riil masyarakat, mulai dari memastikan anak-anak kembali bersekolah.
“Termasuk memperjelas capaian penanganan stunting, hingga menjamin ketersediaan tenaga kesehatan, obat-obatan, dan pembiayaan jaminan kesehatan secara memadai,” demikian Dewan Haji Salman Alfarizi.
Sekedar informasi, apa yang disampaikan Haji Salman ini senada atas apa yang telah disampaikan oleh Juru Bicara Fraksi ABNR, H. M. Aminurllah, S.E, tepatnya pada Rapat Paripurna DPRD NTB kemarin dengan fokus agenda Pandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Ranperda Provinsi NTB tentang APBD Tahun Anggaran 2027. (*)













